Curhat Sri Mulyani: Jumlah K/L Bengkak & Bikin Belanja Melonjak

Jumlah K/L saat ini 99 unit melonjak cukup signifikan dibandingkan pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya ada 86 K/L.

Qonita Azzahra

Terbit 16 Jul 2025 11:15 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah), dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan jumlah kementerian/lembaga (K/L) membengkak menjadi 99 unit di era Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut melonjak cukup signifikan, karena pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya ada 86 K/L.

“Kami mengelola stakeholder yang begitu luas, seluruh kementerian/lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 K/L,” ujar dia, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip Rabu (16/8/2025).

Pada saat yang sama, jumlah pemerintah daerah (Pemda) juga mengalami peningkatan menjadi 546, pemerintah desa menjadi 75.266, dan satuan kerja (Satker) menjadi 19.439 unit.

Namun demikian, Indonesia juga mendapat penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun ini, menjadi 82,23 juta dari yang di tahun 2024 hanya sebanyak 80,11 juta wajib pajak. Sedangkan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor kini bertambah menjadi 148 ribu.

“Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab, tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem,” imbuh dia.

Dengan peningkatan jumlah K/L, pemda, pemerintah desa, hingga Satker, lantas membuat belanja pemerintah pusat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen menjadi Rp2.701,44 triliun. Pun, dengan Transfer ke Daerah (TKD) yang juga mengalami peningkatan 0,62 persen menjadi Rp919,87 triliun.

Namun, seiring dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan juga pelaku usaha yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor juga membuat target penerimaan negara naik 2,03 persen menjadi Rp3.004,5 triliun.

Dari sisi pembiayaan anggaran, pembiayaan utang di tahun pertama pemerintahan Prabowo naik 1,28 persen menjadi Rp775,9 triliun. Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Ani itu menegaskan, kenaikan target dalam postur APBN Sebetulnya telah terjadi sejak beberapa tahun belakangan.

“Kemarin saya inginnya menunjukkan 5 tahun kenaikan (target APBN), tapi karena teman-teman (Kemenkeu) mungkin agak terburu-buru, dapatnya 1 tahun saja. Nanti untuk menunjukkan naiknya betapa cukup dramatis,” tukas Ani.