Indeks Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Sri Mulyani mengakui kementerian lembaga belum kreatif dalam belanja dan mengelola anggaran yang sudah diberikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara akan tumbuh lebih dari 11 persen sampai akhir tahun ini.

Sri Mulyani mencatat pembiayaan utang di APBN 2022 turun hingga 55,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Febrio sebut kenaikan harga komoditas memang memberatkan APBN sebab harus menghadapi risiko kenaikan belanja.

Pemerintah memangkas sebagian anggaran kementerian, terbesar dari Kemenristek yang dipotong hingga 96%.

Kemenkeu memproyeksikan defisit anggaran tahun ini melebar hingga 2-2,2 persen dari PDB atau lebih tinggi dari posisi defisit tahun sebelumnya 1,87 persen dan meleset dari outlook APBN 2019 sebesar 1,93 persen.

Menurut Sri Mulyani Indrawati, realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Anggaran Kemenkeu dipangkas Rp1 triliun dalam rangka efisiensi.

Postur APBN 2018 dinilai cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara.

“Kualitas belanja pemerintah pusat pada 2017 meningkat, dengan penyerapan tertinggi dalam tiga tahun terakhir,” papar Menkeu Sri Mulyani.

Riset Bahana Securities secara optimistis meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu menjangkau 5,3 persen pada 2017 meskipun situasi perekonomian global serba tidak menentu. 

Terkait dengan rencana TNI AU yang akan membeli heli AgustaWestland 101 asal Inggris, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berpendapat pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan pemerintah tersebut harus sesuai dengan muatan lokal sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2012.

Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada Rabu (26/10/2016), menyetujui RUU APBN 2017 menjadi UU. APBN 2017 yang disepakati ini disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geopolitik.

Direktorat Jenderal berencana menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak melalui penyanderaan terhadap para penunggak pajak. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat mengeksekusinya.

Presiden Joko Widodo menghendaki kementerian dan lembaga negara untuk melakukan penghematan anggaran belanja negara hingga sebesar Rp50 triliun. Beberapa pos-pos anggaran yang disarankan untuk dipotong, menurut arahan Presiden, antara lain perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.