Defisit APBN Capai Rp200,23 Triliun Per September 2018

tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN hingga September 2018 sebesar Rp200,23 triliun. Defisit tersebut hasil dari realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.312,32 triliun atau sebesar 69,26 persen dari target APBN 2018.

Sementara realisasi belanja negara Rp1.512,55 triliun atau mencapai sekitar 68,1 persen dari pagu APBN. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

"Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan dengan menekan defisit keseimbangan primer menuju ke arah surplus," ujar Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, pada Rabu (17/10/2018).

Lebih lanjut, ia merinci penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.024,51 triliun atau 63,32 persen dari target APBN 2018; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp281,37 triliun atau 102,16 persen dari target APBN 2018; dan Hibah sebesar Rp6,45 triliun atau 538,56 persen dari target APBN 2018.

"PNBP dan Hibah hingga akhir September 2018 yang melebihi target. Capaian yang sangat baik tersebut berkontribusi terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara," ujarnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp1.512,55 triliun, meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp938,78 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp573,77 triliun.

"Realisasi BPP sampai dengan tanggal 30 September 2018 telah mencapai Rp 938,78 triliun atau 64,54 persen dari pagu alokasi APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017," ujarnya.

Realisasi anggaran BPP dikelompokan dalam dua bagian, terdiri atas realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Kemudian, realisasi belanja non-K/L sebesar Rp 427,32 triliun atau 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018.

Kinerja realisasi BPP tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada 2017.

"Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, dan pencairan dana cadangan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok," ujarnya.

Sedangkan, realisasi TKDD sampai dengan akhir September 2018 telah mencapai Rp573,77 triliun atau 74,9 persen dari pagu APBN 2018, meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp535,85 triliun (75,9 persen pagu) dan Dana Desa Rp37,92 triliun (63,2 persen pagu).

Secara lebih rinci lagi, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp514,56 triliun (76,1 persen pagu), Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7,24 triliun (85,2 persen pagu), serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp14,04 triliun (66,7 persen pagu).

"Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp7,20 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp566,57 triliun (73,93 persen pagu)," ujarnya.