Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak ekspor terhadap produk hilirisasi nikel, khususnya Nickel Pig Iron (NPI).
Langkah ini diambil sebagai upaya mencari alternatif sumber pendapatan negara di tengah tekanan global yang semakin tidak menentu, termasuk imbas dari dinamika geopolitik terkait Perang Iran.
“Untuk di sektor dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Karena kita dalam kondisi negara seperti ini kan kita harus banyak mencari alternatif-alternatif sumber-sumber pendapatan. Salah satu diantaranya karena kita dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi. Seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kita menghitung. Ini lagi kita menghitung ya,” ujar Bahlil di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).
Meski demikian, Bahlil menyebut bahwa formulasi pengenaan pajak ekspor untuk produk nikel tersebut masih dalam tahap penghitungan. Ia belum dapat memastikan kapan kebijakan itu akan diberlakukan.
“Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” katanya.
Berbeda dengan nikel, untuk komoditas batu bara, Bahlil mengakui bahwa penerapan pajak ekspor atau bea keluar memerlukan kehati-hatian ekstra. Ia menyebutkan bahwa pemerintah belum memberlakukan pajak ekspor batu bara hingga saat ini, karena masih menunggu hasil kajian bersama Kementerian Keuangan.
“Untuk ekspor batubara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati. Kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1 (April), belum ada pengenaannya itu. Karena kementerian ESDM sama menteri keuangan akan membahas teknis,” jelasnya.
Bahlil menjelaskan, keragaman kualitas batu bara menjadi pertimbangan utama mengapa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara serampangan. Ia menyebut bahwa batu bara dengan kalori tinggi hanya 10 persen dari total produksi, sementara sisanya didominasi batu bara kalori rendah.
“Karena batubara kita tidak semuanya itu standarnya kalorinya tinggi. Kan ada batubara kalori 633 itu cuma 10 persen. Itu yang sekarang harganya 140-145 dolar AS. Tapi yang kalori rendah, yang 4100, yang 3400, itu jumlahnya 60-70 persen. Jadi jangan sampai kita salah membuat kebijakan,” tuturnya.
Meski belum ada keputusan final, Bahlil sepakat dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai pentingnya mencari sumber-sumber pendapatan negara baru.
Menurutnya, tekanan global yang semakin hari semakin sulit diprediksi menjadi alasan utama pemerintah harus kreatif dalam mengelola pendapatan.
“Tapi saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan,” katanya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
