tirto.id - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membidik limpahan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak sebesar Rp75 triliun, yang likuiditas tersebut akan memungkinkan perseroan untuk memperluas ruang penurunan suku bunga pinjaman.
Direktur Treasuri BNI, Panji Irawan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/7/2016) mengatakan, pihaknya sudah memetakan bahwa Rp55 triliun akan "dicaplok" oleh bank dan Rp20 triliun oleh anak usaha, di antaranya BNI Securities dan BNI Asset Management.
"Bahkan jika ingin asuransi, kita siap dengan BNI Life, atau syariah, kita bisa tampung melalui BNI Syariah," ujarnya.
Menurut Panji, instrumen "gateaway" penampung dana BNI juga paling lengkap, dengan tersedianya layanan penitipan dan penglolaaan dana (trustee), kustodian, dan rekening dana nasabah. Hal itu membuat BNI tidak takut bersaing dengan 18 bank persepsi lainnya, atau bahkan bank asing yang unggul karena jaringan global.
"Maka, kami pikir kalau sesuai Keputusan Menteri Keuangan tentang kriteria bank persepsi, kami sudah lengkap," ujar dia.
Panji menerangkan saat ini instrumen penampung dana untuk repatriasi sudah mencukupi. Instrumen yang disiapkan itu antara lain seperti instrumen yang sudah ada, deposito dan produk perbankan.
Kemudian, BNI juga menyiapkan instrumen pasar uang seperti sertifikat deposit (Negotiable Certificate Deposit/NCD), reksa dana, Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan lainnya.
BNI merencanakan untuk menerbitkan kembali NCD senilai Rp1 triliun untuk menyerap dana repatriasi. Pada tahun ini, NCD yang diterbitkan BNI sudah sebesar Rp3 triliun.
"Kami lihat dulu, kalau kami butuh dana untuk kredit, dan permintaannya memang tinggi, bisa kami terbitkan," ujar dia, seraya enggan memastikan waktu penerbitan NCD selanjutnya tersebut.
BNI hingga paruh pertama mencatatkan pertumbuhan kredit di 23,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp288,7 triliun. Hingga akhir tahun, BNI memproyeksikan pertumbuhan kredit akan sebesar 17-18 persen.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
