tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2021 tercatat $416,4 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar $422,3 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN November 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 2,2% (yoy).
"ULN Pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya," jelas dia dikutip Tirto dari laman resmi, Senin (17/1/2022).
Ia merinci posisi ULN Pemerintah bulan November 2021 sebesar $202,2 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar $204,9 miliar. Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 0,7 persen secara tahunan, setelah tumbuh 2,5 persen secara tahunan pada bulan Oktober 2021.
Penurunan posisi ULN Pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) pasca Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.
Ia menjelaskan, di sisi lain, pada bulan November 2021 Pemerintah menandatangani pinjaman dari lembaga multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program penanganan Covid-19, salah satunya dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) melalui program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19.
"Penarikan ULN dalam periode November 2021 masih diarahkan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," jelas dia.
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3 persen, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, sektor konstruksi 15,5 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12 persen.
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN Pemerintah. ULN swasta kembali menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta tercatat sebesar $205,2 miliar pada November 2021, menurun dari $208,3 miliar pada Oktober 2021.
Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi sebesar 2 persen secara tahunan pada November 2021, lebih dalam dibandingkan kontraksi 1 persen secara tahunan pada periode sebelumnya.
Perkembangan ini disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan korporasi bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 5,4 persen secara tahunan dan 1 persen secara tahunan sejalan dengan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,7 persen terhadap total ULN swasta.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan November 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,5 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,1 persen," papar dia.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Ia menjelaskan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
