tirto.id - Apa kesamaan yang dimiliki oleh Harvard, Komisaris Gereja untuk Inggris, NYC Metropolitan Museum of Art, dan sebuah entitas atas nama Raja Abdullah dari Arab Saudi? Mereka semua ternyata memiliki dana abadi atau endowment fund.
Dana abadi merupakan cabang investasi lembaga nirlaba seperti universitas, badan amal, dan rumah ibadah. Tujuan dana tersebut adalah menginvestasikan aset organisasi serta mendukung operasional masa depan dan proyek penting lainnya.
Di Indonesia, dana abadi bukan barang baru. APBN kita salah satunya telah mengembangkan dana abadi khusus untuk sektor pendidikan pada 2010 dengan nama Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).
Pembentukan dana ini merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen APBN didistribusikan untuk sektor pendidikan.
Dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Lewat beleid tersebut, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diamanahi untuk memperluas cakupan pengelolaan dana abadi pendidikan tersebut.
Selain untuk pengembangan pendidikan nasional (DPPN) juga terdapat porsi dana untuk penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.
Dana abadi penelitian adalah pengelolaan yang digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Sementara dana abadi perguruan tinggi digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih.
Selanjutnya dana abadi kebudayaan digunakan untuk mendukung kegiatan para budayawan dan seniman Indonesia. Dana hibah ini dapat diberikan kepada suatu kelompok maupun perseorangan.
Sedangkan dana abadi pendidikan sendiri yakni pengelolaan dana digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya. Termasuk pendidikan pesantren dan keagamaan.
Berdasarkan rekapitulasi data pendidikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total akumulasi dana abadi yang dikelola sejak periode 2012-2023 mencapai Rp139,10 triliun. Dana abadi pendidikan mencatatkan realisasi tertinggi, yakni Rp111 triliun. Lalu disusul dana penelitian (Rp12,9 triliun), perguruan tinggi (Rp10 triiun), dan kebudayaan (Rp5 triliun).
Sementara untuk tahun ini, dana abadi yang dialokasikan sebesar Rp25 triliun. Dengan penambahan itu, maka untuk 2024 akumulasi dana abadi menunjukkan kenaikan hingga Rp164,107 triliun.
Alokasinya Tergolong Rendah
Anggaran sektor pendidikan Indonesia menunjukkan tren positif tiap tahunnya dengan tingkat rerata kenaikan per tahun di kisaran 7 persen. Dalam kurun satu dekade terakhir, nilainya naik hampir dua kali lipat dari Rp297,4 triliun pada 2012 menjadi Rp612,2 triliun pada 2023.
Meskipun demikian, bila alokasi tersebut diukur sebagai proporsi dari Produk Domestik Bruto (PDB), belanja Indonesia di sektor pendidikan tergolong di bawah rata-rata. Berdasarkan data Bank Dunia belanja pendidikan Indonesia adalah sebesar 3 persen dari PDB pada 2021. Sementara itu, rata-rata proporsi global ada di level 4,2 persen.
Jika porsi anggaran pendidikan Indonesia saja sudah di bawah rata-rata global, wajar jika disimpulkan bahwa jumlah dana abadi pendidikan juga minim. Mari kita bandingkan dengan Amerika Serikat (AS), negara yang sering jadi rujukan bagi sistem pendidikan di Tanah Air.
Perguruan tinggi di Negeri Paman Sam, diketahui memiliki porsi dana abadi yang fantastis. Faktanya, dari 50 lembaga dengan dana abadi tertinggi di dunia, 35 di antaranya merupakan pergurungan tinggi yang berbasis di AS.
Menurut data yang dikumpulkan oleh US News dalam survei tahunan, Harvard memiliki dana abadi terbesar di antara Universitas Nasional, dengan nilai mencapai 50,9 miliar dolar AS atau setara Rp799,1 triliun pada akhir 2022. Universitas Yale di Connecticut memiliki dana abadi tertinggi kedua, dengan total hampir 41,4 miliar dolar AS.
Kedua sekolah Ivy League ini memiliki dana abadi yang lebih tinggi dibandingkan PDB beberapa negara, termasuk Nikaragua, Islandia, dan Senegal.
Namun, level dana abadi yang dimiliki Harvard atau Yale sejatinya tidak lazim di perguruan tinggi. Dari 379 Universitas Nasional yang memberikan data ini kepada US News, jumlah dana abadi rata-rata adalah sekitar 1,6 miliar dolar AS. Ternyata, yang memiliki nilai fantastis adalah mereka yang dibeli label mahal.
Akan tetapi, di satu sisi, dengan kekayaan di atas rata-rata, kampus-kampus tersebut memiliki kapabilitas untuk menawarkan bantuan keuangan yang lebih kompleks, bahkan bukan dalam bentuk pinjaman. Standford, misalnya, menyediakan beasiswa untuk biaya sekolah dan biaya hidup bagi mereka yang memenuhi kriteria dukungan finansial.
Tidak hanya itu, mereka juga memiliki modal untuk menopang kebutuhan riset, mempekerjakan pengajar ahli, dan penerapan teknologi terkini untuk menunjang kurikulum. Alhasil, kampus-kampus tersebut dapat terus mengamankan posisinya sebagai perguruan tinggi terbaik di dunia.
Jauh api dari panggang, saat ini di Indonesia hanya terdapat 16 perguruan tinggi yang memiliki saldo dana abadi. Mereka adalah kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Namun, dana abadi yang tercatat pada 16 perguruan tinggi tersebut juga tidak tergolong besar
Ambil contohnya Universitas Indonesia (UI), kampus ternama Tanah Air tersebut hanya mengantongi dana abadi sebesar Rp228,61 miliar pada 2022. Rekan sejawatnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) tercatat memiliki nilai dana abadi yang sedikit lebih besar, yakni Rp300 miliar pada 2022.
Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa simpanan dana abadi yang dimiliki perguruan tinggi di Indonesia terbilang tak seberapa jika dibandingkan dengan rata-rata kampus ternama di AS. Jadi, wajar saja jika hanya segelintir kampus-kampus kita yang masuk kategori world ranking.
Itu pun, berdasarkan QS World University Rankings 2024, yang tertinggi adalah peringkat 237 yang diduduki oleh UI. Disusul UGM pada peringkat 263, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada peringkat 281, Universitas Airlangga (Unair) pada peringkat 345, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada peringkat 489.
Perluasan Dana Abadi
Sayangnya, pemerintah Indonesia tampaknya tidak menyadari fakta bahwa proporsi anggaran pendidikan berikut dana abadi yang dialokasikan saat ini terbilang kurang memadai alias minim. Faktanya, bukannya menunjukkan niatan untuk meningkatkan anggaran, pemerintah malah mempertimbangkan skema perluasan.
Pemerintah diketahui sedang menggodok aturan untuk memperluas dana abadi di bidang pendidikan. Salah satunya memungkinkan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk pinjaman atau student loan.
“Kita tuh sekarang sedang membahas yang namanya Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan men-develop yang disebut student loan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK Kuartal I-2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Hal ini mengingat ditemukan banyak mahasiswa yang kesulitan untuk melunasi iuran pendidikan dan akhirnya memilih skema pembiayaan melalui pinjaman online (pinjol). Kondisi tersebut terkuak setelah informasi ITB menawarkan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) melalui platform pinjol viral di media sosial.
Maka dari itu, Dewan Pengawas LPDP nantinya akan merumuskan skema pinjaman yang terjangkau sehingga tidak memberatkan mahasiswa. Desain dari aturan student loan, kata Sri Mulyani, sedang digodok.
“Kita akan melihat. Kita sudah membahas dengan perbankan. LPDP nanti akan merumuskan bagaimana affordability pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student, tapi tetap mencegah terjadinya moral harzard dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok tidak mampu,” ucap dia.
Lebih lanjut, skema perluasan lainnya yang juga ramai diperbincangkan adalah dana abadi yang dikelola LPDP tersebut akan turut digunakan untuk menopang Program Kartu Prakerja dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat. Jadi, fungsinya tidak hanya fokus pada pendidikan.
Selain itu, nantinya juga akan ada penugasan khusus untuk mendukung industri pariwisata. Termasuk rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP. Tetapi rencana tersebut masih dalam tahap kajian oleh pemerintah.
“Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Jika rencana tersebut benar diterapkan, maka dana abadi yang dikelola LPDP akan memiliki 6 kegunaan, di mana tentu porsi untuk anggaran pendidikan akan semakin tergerus.
Terlebih lagi, alokasi untuk beasiswa juga tidak akan betambah atau justru malah berkurang. Sebagai gantinya, akan ada skema pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan nihil.
Kita hanya dapat berharap strategi perluasan yang direncakanan pemerintah ini dapat mendongkrak kualitas pendidikan dan kompetisi Indonesia di kancah internasional.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Ayuningtyas
