Benarkah UNHCR Minta Pulau di Indonesia untuk Rohingya?

tirto.id - Media sosial diramaikan dengan isu yang menyebut bahwa UNHCR minta pulau di Indonesia untuk pengungsi Rohingya. Dugaan tersebut beredar dengan pesat di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok dan X (dulu Twitter).

Lantas, benarkah UNHCR minta pulau di Indonesia untuk Rohingya? Isu terkait United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) minta pulau di Indonesia bermula dari kekhawatiran warganet soal gelombang pengungsi Rohingya ke Aceh yang terus terjadi.

Kemudian, sejumlah akun di TikTok dan X mulai mengunggah beberapa konten yang menyebut bahwa UNHCR meminta pulau kosong untuk ditempati Rohingya. Contohnya pengguna akun TikTok @Adi.syahreza yang menyebut bahwa Rohingya sedang menjajah Indonesia.

"Rohingya menjajah secara halus dengan dalih mengungsi. Ketua UNHCR sudah mulai minta pulau kosong untuk mengungsi. Lama kelamaan akan lebih banyak yang datang dan meminta tempat yang lebih besar lagi," tulis dia melalui unggahan di TikTok pada Rabu (6/12/2023).

Hal yang sama juga diunggah oleh pengguna akun X @Mooncalfdung. Melalui unggahannya yang viral di X ia menyebut bahwa sikap UNHCR keterlaluan karena meminta pulau untuk Rohingya.

"UNHCR ini keterlaluan ya. Keterlaluan banget. Dengan entengnya minta 1 pulau kosong buat Rohingya. Sorry ya, Israel dulu awalnya juga minta satu tempat akhirnya ngejajah Palestine," katanya melalui unggahan di X.

Benarkah UNHCR Minta Pulau Kosong untuk Rohingya?

Warganet yang menyebarkan isu soal UNHCR minta pulau kosong, yaitu pengguna akun @Mooncalfdung telah meralat pernyataannya. Pengguna akun @Mooncalfdug mengatakan bahwa pihak yang mengusulkan pengungsi Rohingya di pulau kosong itu bukan UNHCR, melainkan anggota DPR RI Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni sebelumnya sempat mengusulkan agar pengungsi Rohingya ditempatkan di pulau kosong di rapat Komisi III DPR RI.

"Pindahkanlah mereka (Rohingya) segera ke mana saja, Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini, karena ketika ramai seperti itu potensi penyakit bisa terjadi," katanya dalam rapat Komisi III DPR RI, 21 November 2023.

Sementara itu, UNHCR belum lama ini mengonfirmasi bahwa pengungsi Rohingya tidak bermaksud untuk mengeksploitasi Indonesia. Dikutip dari Antara, hal ini disampaikan oleh Juru bicara UNHCR Indonesia Mitra Salima.

Melalui sebuah pernyataan tertulis Mitra menyebut bahwa Rohingya datang ke Indonesia karena tak punya pilihan lain atas kasus genosida yang menimpa mereka.

"Mereka datang karena keputusasaan yang disebabkan oleh meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan dan situasi berbahaya di tempat mereka tinggal sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Indonesia wajib memberi perlindungan kepada para pengungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016.

Pihaknya saat ini berusaha berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan hak-hak pengungsi terpenuhi dan bisa hidup secara bermartabat. Terakhir Mitra juga mengatakan bahwa banyak pengungsi yang berharap bisa pulang ke Myanmar.

"Kebanyakan pengungsi Rohingya mengaku kepada UNHCR bahwa mereka berharap bisa pulang ke Myanmar jika kondisinya memungkinkan," jelasnya.

Apakah Rohingya Akan Ditempatkan di Pulau?

Aksi penolakan terhadap arus kedatangan pengungsi Rohingya memang muncul dari berbagai kalangan. Pengungsi rohingya tidak hanya ditolak oleh warga Aceh, tetapi juga organisasi massa, hingga pemerintah daerah.

Belum lama ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Kota Sabang meminta UNHCR segera memindahkan pengungsi ke lokasi lain. Permintaan ini diajukan usai penolakan keras dari masyarakat Sabang setelah kedatangan 139 pengungsi Rohingya ke wilayah setempat.

Mereka dilaporkan mendarat di Pantai Tapak Gajah, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, pada hari Jumat, 1 Desember 2023.

"Menyikapi sikap masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya, kami tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali, jadi sebaiknya pihak UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya," tutur Ady Akmal Shiddiq, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Sabang, dikutip Antaranews.

Masih di hari yang sama, muncul gagasan untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke pulau kosong dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang menyebut bahwa pengungsi Rohingya dapat ditempatkan di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," kata Ma'ruf Amin.

Menurutnya, kasus Rohingya termasuk permasalahan kemanusiaan. Kondisi ini perlu ditangani secara bersama-sama dengan sejumlah pihak yang berkepentingan, termasuk UNHCR.

Wapres menyampaikan Indonesia tidak bisa menolak kedatangan para pengungsi. Ia menambahkan harus ada antisipasi terhadap aksi penolakan warga lokal dan lokasi lain yang kemungkinan dijadikan tempat untuk lari. Hal ini bisa menimbulkan beban.

Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memiliki pandangan berbeda dengan Wapres RI.

Kata Mahfud, Pulau Galang tidak akan dijadikan lokasi penampungan untuk para pengungsi Rohingya. Ia menyarankan jangan sampai warga Rohingya ditempatkan di wilayah tersebut tanpa menjelaskan alasannya.

"Ndak (pengungsi Rohingya di pulau Galang), justru jangan sampai seperti pulau Galang," tegas Mahfud MD.

Menko Polhukam juga sudah meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membicarakan lokasi penampungan dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

"Forkopimda tiga provinsi, Aceh Sumatra Utara dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu," lanjutnya.

Berdasarkan data Kemenkopolhukam hingga Senin (4/12/2023), jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia sudah mencapai 1.487 orang.