Beberapa Partai Koalisi Tak Setuju Puan Jadi Ketua Timses Jokowi

tirto.id - Sejumlah partai pendukung pemerintah tak setuju Puan Maharani memimpin tim sukses pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Partai Hanura menilai posisi Puan sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berpotensi membuat kerja tim pemenangan tidak efektif.

“Saya tidak setuju kalau seperti Puan yang menteri. Kecuali kalau dia mau cuti. Silakan saja," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir saat dihubungi Tirto, Jumat (3/8/2018).

Inas mengatakan posisi ketua tim sukses menyita banyak waktu. Ia khawatir kerja Puan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menjadi terbengkalai sekaligus tidak bisa efektif memenangkan Jokowi.

“Memang [ketua timses] harus yang punya kapasitas dan punya waktu. Jangan sampai waktunya tersita. Apalagi kalau pekerjaannya seorang menteri kan sangat payah,” ujar Inas.

Meskipun begitu, Inas menyatakan, partainya belum berencana mengusulkan nama untuk menjadi ketua timses Jokowi. "Belum ada panggilan dari ketum untuk mengusulkan nama," kata Inas.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai usulan PDI Perjuangan menjadikan Puan sebagai ketua tim sukses masih terlalu pagi. Menurutnya yang terbaik saat ini adalah membahas hal substantif seperti menentukan tema koalisi, struktur koalisi, dan mendengarkan arahan pasangan capres dan cawapres, serta ketua umum partai.

“Setelah itu PPP juga melihat perlu dilakukan analisis berbasis SWOT dan PESTLE (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Legal, dan Lingkungan)," ujar Arsul kepada Tirto.

Menurut Arsul, dalam beberapa hari ke depan akan diadakan pembahasan di antara partai-partai koalisi mengenai struktur tim sukses. Namun, ia belum bisa memastikan waktu dan tempatnya. "PPP pada saatnya nanti tentu juga akan menyampaikan usulannya, namun bukan sekarang. Masih terlalu pagi," kata Arsul.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily juga berpendapat tidak tepat jika pembahasan ketua tim sukses dilakukan saat ini. Menurutnya tim sukses lebih baik ditentukan usai pendaftaran capres dan cawapres. "Mungkin sebaiknya pembahasan tentang timses dibicarakan setelah pendaftaran Capres dan Cawapres," ujarnya

Manuver PDI Perjuangan

Peneliti The Political Literacy Adi Prayitno menilai usul PDI Perjuangan menjadikan Puan ketua timses Jokowi bertujuan menaikkan pamor politik. "Karena dia selama lima tahun ini kinerja moncernya enggak kelihatan. Makanya momen pilpres ini digunakan PDIP untuk mengorbitkan Puan. Karena Puan ini aset penting bagi PDIP di 2024," kata Adi kepada Tirto.

Kinerja Puan sebagai Menko PMK memang mendapatkan respons baik dari publik. Seperti halnya yang ditunjukkan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada November 2015 tentang kepuasan publik terhadap menteri-menteri Jokowi.

Di survei itu Puan berada di papan bawah. Ia berada di urutan keenam dari tujuh menteri yang dipersepsikan berkinerja terburuk. Ia hanya sedikit lebih unggul dari Rini Soemarno, Bambang Brojonegoro, Siti Nurbaya, Yasonna Laoly, dan Sudirman Said. Sangat jauh untuk mengejar kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hasil lebih baik ditunjukkan survei Indobarometer pada Maret 2017. Puan berada di urutan ke-7 dari seluruh menteri Jokowi dengan tingkat kepuasan 4,3 persen. Namun, tetap saja angka ini jauh dari Susi yang berada di urutan pertama dengan kepuasan sebesar 26,3 persen. Bahkan di bawah Anies Baswedan yang telah di-reshuffle Jokowi pada 2016.

Salah satu kontroversi terhadap kinerja Puan, adalah keberadaan situs revolusi mental yang dibuat dengan anggaran mencapai Rp200.000. Publik menilai tampilan situs tersebut buruk dan mirip situs resmi mantan Presiden AS, Barrack Obama belaka.

Saat ini, situs tersebut memang telah berganti tampilan. Namun, kritik tetap datang dari publik lantaran isinya tak menunjukkan revolusi mental itu sendiri.

"Kontroversi semacam itu yang ingin dibereskan PDIP dengan harapan prestasi Puan memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Karena orang bakal melihat siapa aktor lapangan dan otak di balik kemenangan Jokowi nanti," kata Adi.

Dalam hal ini, Adi menilai Puan juga riskan mampu bekerja sama dengan Jokowi. Sebab, menurutnya, keduanya sempat terlibat masalah di awal kepemimpinan rezim ini terkait kebijakan Jokowi yang melarang menteri menjabat sebagai pengurus partai.

Kebijakan Jokowi tersebut ditolak Puan, meskipun akhirnya tetap dilaksanakan. Putri Megawati Soekarnoputri tersebut pun mesti menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP. "Tapi memang putri mahkota ini diberikan karpet merah untuk menangani pemenangan politik yang spektakuler," kata Adi.

Adi menilai yang pas untuk menjadi ketua timses Jokowi, adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Sebab, menurutnya, lawan Jokowi di Pilpres 2019 nanti adalah gabungan dua jenderal, yakni Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Luhut bisa jadi benteng Jokowi karena sesama militer. Dia bisa memberikan serangan-serangan balik," kata Adi.

Berbeda dengan Adi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai Puan pantas menjadi ketua timses Jokowi. Karena, menurutnya, posisinya sebagai Menko PMK bisa langsung menjangkau publik.

"Menko PMK kan yang langsung terjun ke masyarakat. Jadi dia akan bekerja lebih efektif dalam mengampanyekan Jokowi," kata Hendri kepada Tirto.

Selain itu, kata Hendri, Puan adalah trah langsung dari Sukarno yang sangat mungkin menguatkan basis pemilih Jokowi dari kalangan pemuja presiden pertama Indonesia tersebut. "Soal ketegangan di masa lalu, saya pikir sudah enggak ngefek lagi. Mereka sudah bekerja sama," kata Hendri.

PDI Perjuangan sempat melontarkan sejumlah nama untuk menjadi ketua tim sukses pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Selain Puan ada nama, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman dan Sekretaris Balai Kaderisasi DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan dari ketiga nama itu, satu nama yang menguat untuk diusulkan sebagai ketua tim sukses adalah Puan Maharani.

Meski demikian, Eva mengatakan sampai saat ini struktur tim pemenangan Jokowi belum terbentuk. PDIP juga masih membicarakan usulan mereka dengan partai koalisi pendukung Jokowi.

"Sampai saat ini masih dalam tahapan pembicaraan, kita akan satukan dulu pandangan kita dengan para partai pendukung koalisi Pak Jokowi. Sesudah itu kita akan pilih siapa yang kemudian bisa menjadi ketua tim pemenangan," kata dia.