tirto.id - Pengujung 2016, Presiden Joko Widodo akhirnya merilis Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres ini diniatkan sebagai wujud bagaimana ide revolusi mental, yang diserukan saat kampanye menuju RI-1 pada 2014, itu diimplementasikan lewat mesin birokrasi Indonesia yang gemuk.
Ada lima program yang dicanangkan dalam inpres itu: Gerakan Indonesia Melayani (di bawah tanggung jawab Kementerian Aparatur Negara), Gerakan Indonesia Bersih (Kementerian Maritim), Gerakan Indonesia Tertib (Kementerian Keamanan), Gerakan Indonesia Mandiri (Kementerian Ekonomi), dan Gerakan Indonesia Bersatu (Kementerian Dalam Negeri). Program-program lintas-kementerian ini terpusat di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebuah institusi baru era Jokowi demi mengamalkan "nawacita", yang dipimpin oleh Puan Maharani, putri Megawati Soekarno.
Meski baru dibuat inpres, sosialisasi program revolusi mental sudah dilakukan sejak 2015. Kementerian Puan yang jadi komandan program menganggarkan Rp149 miliar pada tahun pertama, yang sebagian besar untuk sosialisasi.
Berdasarkan data Adstensity untuk satu bulan November 2015, kementerian menggelontorkan Rp87,3 miliar untuk iklan di televisi. Metro TV, yang dimiliki Surya Paloh, pendiri NasDem yang jadi mitra partai koalisi pemerintahan Jokowi, termasuk yang kebanjiran order. Pada satu bulan itu Metro TV mendapat jatah Rp14,9 miliar untuk iklan.
Selanjutnya, dari terbesar hingga terkecil, dinikmati oleh Trans 7 (Rp9,3 miliar), Indosiar (Rp8,9 miliar), RCTI (Rp8,7 miliar), tvOne (Rp8 miliar), SCTV (Rp7,5 miliar), MNC (Rp7,4 miliar), ANTV (Rp7 miliar), Trans TV (Rp6,7 miliar), Global TV (Rp6 miliar), TVRI (Rp2,4 miliar), dan Kompas TV (Rp28 juta).
Pada Desember 2015, kementerian kembali menggelontorkan duit iklan Rp92 miliar. Metro TV kembali menerima jatah terbesar, yakni Rp13,7 miliar. Kemudian berturut-turut Trans 7 (Rp12,4 miliar), MNC TV (Rp10,1 miliar), Indosiar (Rp8,7 miliar), RCTI (Rp8,5 miliar), tvOne (Rp8,3 miliar), SCTV (Rp7,5 miliar), ANTV (Rp7,1 miliar), Trans TV (Rp7 miliar), Global TV (Rp5,9 miliar), dan TVRI (Rp2,3 miliar).
Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kembali menggelontorkan duit untuk sosialisasi pada Oktober 2016 senilai Rp22,5 miliar, yang dipakai untuk iklan di televisi, media cetak, radio, dan media sosialisasi lain. Dari situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diketahui kementerian menganggarkan iklan untuk media cetak sebesar Rp13,3 miliar pada 2015, Rp3,8 miliar untuk radio, dan Rp4,9 miliar untuk media luar ruangan.
Beralih ke Pelatihan
Berbeda dari program tahun pertama, program revolusi mental pada 2016 mulai merambah pada pelatihan atau diklat. Program ini tak hanya terfokus dalam lingkungan kementerian Puan Maharani, tetapi merambah ke kementerian lain dan pemerintah daerah.
Berdasarkan data LKPP pada Mei 2016, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan Rp1,2 miliar untuk menggelar sarasehan bertajuk "Revolusi Mental Menuju Good Governance." Kemendagri juga menggelar empat kegiatan bertajuk "Jambore Nasional dalam Rangka Revolusi Mental dan Restorasi Sosial" dengan anggaran Rp195 juta, Rp100 juta, Rp175 juta, dan Rp378 juta.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyiapkan Rp5,5 miliar untuk program pengadaan jasa tenaga pengajar dalam rangka penyelenggaraan diklat teknis berbasis revolusi mental. Masih pada bulan dan kegiatan yang sama, mereka juga menyiapkan biaya untuk catering sebesar Rp 4,4 miliar, mencetak buku diklat Rp 1,3 miliar dan pengadaan seragam diklat Rp 348 juta.
Kementerian Hukum dan HAM ikut membuat kegiatan revolusi mental, dengan menyiapkan anggaran Rp25 juta untuk jasa motivator pada September 2016. Begitu juga Kemenpora, yang mengalokasikan Rp 50 juta untuk membuat buku revolusi mental.
Kepolisian ikut pula menggarap proyek revolusi mental, dengan menganggarkan Rp1 miliar untuk pengadaan media pembelajaran interaktif revolusi mental dan bela negara pada November 2016.
2017: Proyek Taman Revolusi Mental
Nyoman Shuida, Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan pemerintah sudah membuat cetak biru selama lima tahun pelaksanaan revolusi mental.
Tahun pertama berupa sosialisasi, tahun kedua membentuk gugus tugas di daerah, dan tahun ketiga serta selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi.
Merujuk pada penjelasan Shuida, tahun 2017 dan 2018 adalah masa implementasi program. Salah satunya menggandeng mahasiswa dalam program kuliah kerja nyata (KKN) tematik revolusi mental, yang telah berjalan sejak 2016.
Kementerian menganggarkan Rp6,6 miliar untuk kegiatan tersebut, dengan melibatkan sekitar 48 kampus di seluruh Indonesia. Kegiatan mahasiswa ini bisa Anda tengok di YouTube dengan kata kunci "KKN revolusi mental"—yang memang dianjurkan kementerian agar mahasiswa mempublikasikan kegiatannya di media sosial.
Nyoman mengklaim bahwa anggaran semakin turun dari tahun ke tahun. “Terakhir itu tinggal Rp50 miliar, tahun 2018. Tahun 2019 malah saya ingat turun lagi tinggal Rp30 miliar,” katanya kepada Tirto, 23 Juli lalu.
Memang anggaran program revolusi mental di kementerian yang dipimpin Puan Maharani terus turun. Namun, di kementerian lain, program itu makin banyak dikerjakan, bahkan sampai proyek konstruksi.
Pada 2017, muncul sejumlah tender pembangunan "Ruang Terbuka Publik (RTP) Revolusi Mental". RTP dengan embel-embel revolusi mental ini adalah taman terbuka yang dibuat di daerah-daerah dari APBD serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Penelusuran Tirto pada situs LKKP, ada 48 lelang pembangunan RTP Revolusi Mental pada 2017. Biayanya bervariasi, antara Rp400 juta hingga Rp500 juta.
Misalnya, pembangunan Fasilitasi Percontohan Ruang Terbuka Publik - Revolusi Mental Kab. Manggarai senilai Rp472 juta. Ada pula proyek Fasilitasi Percontohan Ruang Terbuka Publik - Revolusi Mental Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dengan biaya Rp500 juta. Pembangunan ini didanai Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat.
Tahun ini proyek-proyek pembangunan taman tersebut terus jalan. Setidaknya ada 35 lelang pembangunan RTP Revolusi Mental pada 2018. Nilai proyek terbesar pada 2018 adalah Taman Kuliner dan Taman Revolusi Mental Simpang Lima Purwodadi senilai Rp5,1 miliar, yang didanai lewat APBD Kabupaten Grobogan.
Dari proyek-proyek menggunakan duit negara dan daerah itu belum ada yang terlihat efeknya pada masyarakat. Ini diakui sendiri oleh Nyoman Shuida. Ia berkilah bahwa proses revolusi mental tidak bisa terjadi dalam hitungan beberapa tahun.
“Ini baru tiga tahun," ujarnya. "Mengubah mental masyarakat itu enggak gampang. Coba lihat Jepang... berapa tahun revolusi Meiji sampai sekarang, sampai bisa disiplin ratusan tahun?"
"Itu butuh waktu," tambahnya.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
