Nyoman Shuida

Kemenko PMK: Tidak Mudah Mengubah Mental Masyarakat

Oleh: Reja Hidayat - 25 Juli 2018
Dibaca Normal 4 menit
"Revolusi mental bukan proyek. Tiap-tiap kementerian harus mencerminkannya. Misalnya, polisi saat melayani SIM cuma 30 menit."
tirto.id - Sejak jadi bagian dari implementasi nawacita pemerintahan Jokowi-JK, Gerakan Nasional Revolusi Mental kadang-kadang jadi sorotan karena kementerian yang mengurusnya, yakni Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani, terlihat tak bekerja.

Netizen lebih melihat putri Megawati itu sebagai figur politikus yang mengisi pos yang diada-adakan oleh Jokowi. Puan juga terlihat lebih kerap muncul dalam kegiatan-kegiatan pawai dan semacamnya, seperti yang baru-baru ini pada Pawai Obor Asian Games 2018.

Kementerian yang dipimpin Puan juga ingin tampil sebagai salah satu institusi yang berhasil melahirkan atlet berbakat Lalu Mohammad Zohri, pemuda dari Lombok Utara. Zohri menjuarai dunia kompetisi lari U-20 di Finlandia, 10 Juli lalu, dalam cabang 100 meter. Dalam poster digital yang disebar di media sosial, Menteri Puan Maharani berkomentar: “Ini sejarah baru bagi Indonesia sekaligus pertama kali atlet Indonesia meraih emas di Kejuaraan Dunia Atletik U-20."


Kementerian ini pernah jadi bahan olok-olok pada 24 Agustus 2015 saat meluncurkan situs revolusimental.go.id, yang terlihat seadanya, tampilan situs mirip dengan tampilan barackobama.com, dan menempatkan situs itu di shared hosting plus script bajakan. Padahal biayanya Rp200 juta. Kini wajah situs ini telah berganti, dan isinya tetap biasa saja.

Tirto mewawancarai Nyoman Shuida, Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK pada 23 Juli di Jakarta untuk membahas segala macam soal revolusi mental. Berikut petikannya.

Program revolusi mental sudah berlangsung tiga tahun, apa saja capaiannya dan bagaimana di lapangan?

Tahap pertama kami melakukan sosialisasi. Membentuk gugus tugas walaupun belum semua. Kemudian kami menyusun road map Gerakan Nasional Revolusi Mental dan menyusun pedomannya. Berikutnya kami melakukan pendekatan, di pusat maupun di daerah, dalam implementasi.

Siapa saja kementerian yang bertanggungjawab?

Menko perekonomian bertanggungjawab terhadap Gerakan Indonesia Mandiri, Menkopolhukam untuk Gerakan Indonesia Tertib, Menko Maritim untuk Gerakan Indonesia Bersih, Kemendagri untuk Gerakan Indonesia Bersatu, dan Kemenpan Reformasi Birokrasi terhadap Gerakan Indonesia Melayani.

Masyarakat bisa melihat pembuatan KTP lebih cepat, proses izin lebih cepat. Memang masih perlu waktu pembenahan karena mengubah mental seseorang enggak mudah.


Kami terus melakukan penyadaran gugus tugas di provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak mudah memengaruhi atau mengubah mental masyarakat.

Bagaimana mereformasi aparatur sipil negara? Kami berikan contoh. Sistem penerimaan PNS sekarang menggunakan Computer-Assisted-Tes (CAT) sekaligus pengumuman langsung sehingga orang tidak bisa main sana main sini.
Ini contoh keberhasilan program revolusi mental walaupun masih banyak masyarakat yang melihat mana hasil nyatanya ... Itu dia perubahan izin, percepatan izin, pelayanan masyarakat, surat izin mengemudi, dan mengantre ...

Selain gerakan tersebut ada tiga nilai yang kami implementasikan: integritas, kesejahteraan, gotong-royong.


Kami tanya ke sejumlah PNS soal program Gerakan Indonesia Melayani, mengapa ada yang tidak mengetahuinya?

Dalam waktu tiga tahun masing-masing kementerian, seperti Kementerian Aparatur Negara, melakukan sosialisasi pada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kemudian kepada organisasi-organisasi di bawah koordinasinya. Ini tidak mudah.

Saya kira tidak bisa kami rangkul 3,5 juta PNS di seluruh Indonesia. Namun, secara perlahan di tingkat pusat, kami sudah terlihat. Tapi, di kalangan bawah masyarakat maupun di aparatur itu masih banyak juga yang belum memahami tugasnya karena memang proses sosialisasi disesuaikan kerja mereka dengan fungsi mereka.

Ini, kan, bukan proyek. Ini gerakan yang kami harapkan terus menerus tidak dibatasi tahun anggaran. Jadi kami harapkan gerakan ini misalnya wajib belajar 9 tahun jadi 12 tahun itu. Bukan proyek, tapi ada dasar hukumnya.

Berapa anggaran revolusi mental di Kemenko PMK? Ada peningkatan?

Menurun terus. Saya baru masuk Deputi V. Terakhir tinggal Rp50 miliar pada 2018. Pada 2019, malah saya ingat turun lagi tinggal Rp30 miliar. Sekarang bukan lagi tahap sosialisasi, tapi implementasi.

Kenapa menurun?

Karena Bappenas melihat sesuai road map yang kami bangun tahun pertama, tahun kedua menyusun gugus tugas, tahun ketiga ini mulai sesuai melibatkan masyarakat, melibatkan Pemda.

Ini bukan proyek, jadi anggaran di masing-masing kementerian, pemerintah daerah di dalamnya, sudah mencerminkan program-program revolusi mental. Contoh Dinas Dukcapil sekarang memperkuat percepatan penyelesaian akta kelahiran. Atau, polisi saat melayani buat SIM cuma 30 menit.

Jadi tidak perlu lagi anggaran khusus untuk menstimulus revolusi mental.

Kalau sudah mencerminkan, kenapa tetap pakai revolusi mental?

Ini baru tiga tahun. Mengubah mental masyarakat itu enggak gampang. Coba lihat Jepang: berapa tahun revolusi Meiji sampai sekarang, sampai bisa disiplin ratusan tahun? Itu butuh waktu.

Kami memulai dari generasi muda. Baru 3 tahun itu tidak seberapa. Butuh waktu panjang.

Setiap tahun anggaran revolusi mental berbeda-beda? Yang paling besar untuk apa?

Selain sosialisasi, kami menggunakan cukup banyak anggaran untuk "KKN Tematik Revolusi Mental." Jadi kami bekerja sama dengan 48 perguruan tinggi, keagamaan, kedinasan, untuk membekali mahasiswa melakukan sosialisasi di masyarakat di wilayah kerja mereka.

Ada juga dana kelompok masyarakat. Kami bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kami minta pihak-pihak pondok pesantren melakukan sosialisasi.

Dalam sosialisasi revolusi mental tahun pertama, Kemenko PMK menganggarkan hampir Rp149 miliar. Alasannya?

Anggaran itu bukan hanya sosialisasi, tapi total anggaran yang dialokasikan untuk revolusi mental. Komponen sosialisasi memang cukup besar untuk kampanye, publikasi, termasuk menyusun regulasi, membentuk gugus di daerah. Ada dana ormas untuk masyarakat yang ingin melakukan program Indonesia Bersih, Indonesia Melayani.

Revolusi mental memiliki anggaran setiap tahun untuk sosialisasi di media, apakah berdampak pada perubahan karakter seseorang?

Kalau kami lihat itu ada alat ukurnya—ditetapkan oleh siapa yang menang kontrak. Misalnya, dengan media online, kami lihat respons masyarakat dengan memberikan pertanyaan. Ukuran-ukuran antara kami dengan penanggung jawab program plus pihak ketiga yang mengelola tersebut. Misalnya untuk publiskasi di media online ada pemenangnya, kami berikan kerangka acuan kerja, mereka harus menyupalai berapa banyak. Kami mengukur misalnya lewat Instagram atau Twitter.

Revolusi mental bukan hanya sosialisasi melalui iklan, tetapi ada website revolusimental.go.id. Siapa pengelolanya?

Kami menunjuk pihak ketiga melalui tender. Pengadaannya lewat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah) Pokja Revolusi Mental. Kami tinggal mengisi konten, menerima masukan dari masyarakat dari beberapa netizen yang pernah kami latih.

Termasuk konten berita atau bagaimana?

Mereka hanya operator. Untuk konten dari kami, kemudian dari masyarakat; gugus tugas dari masing-masing daerah dan segala macam.

Kenapa website tidak update selama empat bulan?

Itu baru menang tender, baru Minggu lalu. Seperti biasa, APBN dikelola secara hati-hati; ada proses dan mekanisme yang sesuai aturan. Nah, proses tender ini dilakukan seperti itu.

Apa saja kerja pihak ketiga dalam mengelola website revolusi mental?

Di dokumen kontrak teknisnya itu ada anak-anak yang ngerjain, saya enggak terlalu hapal jelas. Di kerangka surat kerja ada.

Bagaimana prosedur menjalankan KKN tematik revolusi mental?

Kalau mereka punya program, kami kasih bertahap. Kalau tidak, nanti habis semua. 60-40 persen. Setelah mengirimkan proposal ke kami, kami kirimkan 60 persen anggaran, sudah terakomodasi pengadaan atau pencairan bertahap 70-30.

Kami harus mengakui bahwa ada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak mencerminkan perbuatan atau tindakan yang mewakili universitasnya. Kami memang terus evaluasi. Kami tingkatkan monitoring. Kami juga minta agar setiap kegiatan yang mereka lakukan di-publish.

KKN tematik revolusi mental sama saja dari KKN reguler yang biasa dilakukan kampus...

Sebetulnya kami numpang di program rutin mahasiswa. Kami meng-insert program revolusi mental di program regular. Jadi bukan mereka tergantung kami. Waktu mereka mengajukan proposal, mereka memberikan profil desa atau lokasi KKN. Mana program mereka? Mana yang bisa kami masukkan? Usulan mereka akan kami tinjau.

Di Kementerian Pekerjaan Umum ada program bernama 'Ruang Terbuka Publik Revolusi Mental', yang anggarannya antara Rp500 juta-Rp1 miliar ...

Jadi masing-masing koordinator gerakan ... bagaimana agar dalam pelaksanaan infrastruktur ... implementasinya masyarakat bisa berinteraksi, disiapkanlah ruang layanan publik. Itu bagian dari mereka melakukan interaksi dengan masyarakat umum dan yang melakukan konstruksi.

Untuk road map revolusi mental berapa tahun?

Kami buat road map sampai 5 tahun. Dari 2015 sampai 2019. Kami berharap ada payung hukum revolusi mental dalam bentuk peraturan pemerintah. Sehingga tidak tergantung masa kerja presiden. Kami berharap program ini tidak terpengaruh rezim, terus bergulir.

Road map kok 5 tahun?

Sekarang ini, kan, visi-misi presiden. Gerakan Nasional Revolusi Mental seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kami evaluasi 5 tahun ini, lalu kami perbaiki lagi.

Road map ini dasar hukumnya Inpres. Kalau bisa buat peraturan pemerintah, bisa kayak RPJP (jangka panjang), bisa 25 tahun. Tapi setiap tahun kami punya rencana kerja pemerintah tahunan. Itu memudahkan kami melakukan evaluasi secara terukur.

Baca juga artikel terkait REVOLUSI MENTAL atau tulisan menarik lainnya Reja Hidayat
(tirto.id - Wawancara)

Reporter: Reja Hidayat
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
Dari Sejawat
Infografik Instagram