tirto.id - Senin, 24 Agustus 2015, usai situs resmi revolusi mental diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, beberapa jam kemudian website itu tak bisa diakses. Musababnya, pengunjung datang "bertubi-tubi" lebih untuk mengolok-olok karena tampilan situs seadanya, alamat web berbiaya Rp200 juta menumpang di shared hosting, dan tampilannya mirip situs barackobama.com.
Kehadiran situs untuk mengampanyekan salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK itu kini telah berubah tampilannya, meski tetap tak lebih baik. Propaganda pemerintah dalam mengamalkan "integritas, kesejahteraan, dan gotong royong" agar tertanam pada "karakter bangsa"—perkara yang ingin diwujudkan dalam revolusi mental—sedikit-banyak bisa kita lihat dalam tampilan situs tersebut.
Kesimpulan kami, situs ini bak sebuah peribahasa klise: hidup segan mati tak mau. Konten terakhirnya yang diunggah pada Maret 2018.
Tapi, bak peribahasa klise pula, situs yang jadi pusat omongan karena keburukannya ini tetap mengundang orang yang rajin, namanya Bambang Prakuso, yang mengenalkan diri sebagai motivator. Bambang rutin mengkritik, atau kesal karena proposalnya tak pernah direspons pemerintah, terhadap program revolusi mental negara lewat tulisannya pada situs tersebut.
Tirto mengontaknya dari nomor telepon yang ia sertakan di bawah tulisannya. "Sayang sekali kalau revolusi mental hanya begini." Ia melanjutkan, "Kita menghabiskan biaya untuk kegiatan yang kurang kreatif."
Nada Bambang berapi-api dalam salah satu kritiknya terhadap konten video pada situs tersebut, meski pandangan generalisirnya rada sembrono. Ia lazim menawarkan solusi.
"Revolusi mental sebenarnya sangat sederhana," tulisnya, "tinggal baca banyak buku."
2018: Terlambat Empat Bulan Digarap
Sejak diluncurkan kementerian Puan Maharani, putri Megawati, pengerjaan situs revolusi mental diserahkan pihak ketiga. Pada 2018, situs ini dikelola PT Pilar Cipta Solusi Intergratika, perusahaan dalam bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta. Di Jakarta, perusahaan ini beralamat di Kalibata City Tower.
Ali Sumitro, seorang karyawan perusahaan itu, menerangkan kepada Tirto bahwa pihaknya baru melakukan penandatangan kontrak dengan Kemenko PMK pada awal Juli 2018 karena proses lelang memakan waktu sebulan.
Merujuk rekap online Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perusahaan ini mulai bekerja sejak Maret 2018 sampai Desember 2018. Proses lelangnya pada Januari-Februari 2018. Artinya, karena ada proses tender yang lama itu, ada lima bulan molor dari timeline kerja.
Sumitro, yang ditugasi sebagai koordinator menggarap situs revolusi mental, mengatakan telah bekerja untuk mengembangkan dari segi fitur, desain situs, coding, dan memonitor aktivitasnya.
"Kalau untuk posting dan konten, bukan kami. Tapi, tersebar di lima kementerian sebagai operator di [Kemenko] PMK," ujarnya akhir pekan lalu. "Kalau kami dari pengelolaan aplikasi ... server."
Nyoman Shuida, Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, mengakui penggarapan yang molor untuk memperbarui situs pada tahun ini karena tendernya baru dirampungkan pada pertengahan Juli ini.
"Seperti biasa, APBN dikelola secara hati-hati," ujarnya kepada Tirto pada 23 Juli lalu. "Ada proses dan mekanisme yang sesuai aturan."
Ia juga membenarkan pendapat Sumitro, pihak ketiga yang mengerjakan situs tersebut, "Kami tinggal mengisi konten, menerima masukan dari masyarakat..."
Situs Revolusi Mental: Besar Anggaran Minim Konten
Pada 2015, Kementerian di bawah Puan Maharani menganggarkan biaya pembuatan situs revolusi mental sebesar Rp200 juta. Proses tendernya berselang sebulan pada September, dan penggarapannya pada Oktober-November.
Pada 2017, Kemenko PMK kembali melelang jasa pengelolaan situs revolusi mental dengan pagu anggaran Rp800 juta.
Dalam LKPP 2018, Kemenko menganggarkan pengelolaan situs revolusi mental Rp1,1 miliar. Dari 55 perusahaan yang mengajukan peserta lelang, PT Pilar Cipta Solusi Intergratika yang memenangkan paket jasa sebesar Rp450 juta.
Dalam tiga tahun terakhir, berkebalikan dari anggarannya yang besar, situs ini cuma berisi secuil konten. Sampai Juli 2018, Kemenko PMK hanya mampu membuat enam infografik, empat video, dan 15 galeri revolusi mental, serta 294 dukungan untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental—muasal kementerian baru era Jokowi ini dicetuskan.
Nyoman Shuida dari Kemenko PMK mengatakan karena tendernya baru rampung medio Juli ini, konten terakhirnya (selain pendapat netizen dalam rubrik ide) di-update pada Maret lalu. Ia berupaya meyakinkan Tirto bahwa kementeriannya mengikuti proses dan mekanisme sesuai pengelolaan anggaran negara.
Maka, karena konten yang murni diposting admin masih belum ada yang baru, kita bisa kembali ke Bambang Prakuso, karakter cerewet yang mendaku motivator dan menyumbang 5 artikel pada rubrik ide pada situs revolusi mental. Ia uring-uring khas tokoh anti-hero:
"Sayang sekali kalau Revolusi Mental hanya seremonial yang ditayangkan di video dan siaran pers Kemenko PMK."
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Fahri Salam
