tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta kepada DPR agar ada tim analis untuk menyelesaikan konflik berulang di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Sebab menurutnya, pembangunan investasi khususnya di daerah BP Batam selalu mengalami masalah sejak 2004 lalu hingga sekarang.
"Saran saya membuat tim untuk menganalisa BP Batam ini sejak 2004 membangun investasi yang besar selalu ada dinamika, 2010 gitu juga, sekarang 2023 terjadi lagi," terang Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Konflik terbaru adalah kisruh di Pulau Rempang. Padahal, kata Bahlil, investasi memberikan dampak yang baik bagi negara dan rakyat. Oleh karenanya, ia ingin sosialisasi mengenai investasi bisa dilakukan secara terus menerus walaupun pada awalnya sempat mengalami miskomunikasi.
"Kehadiran investasi ini baik untuk negara, rakyat, dan lainnya. Sosialisasi ini berjalan terus, sosialisasi ini kami perbaiki komunikasinya, walaupun awalnya miskomunikasi itu betul," ungkapnya.
Sebelumnya, Bahlil mengakui, bahwa pemerintah melakukan cara yang kurang baik saat melakukan relokasi warga Pulau Rempang sehingga menimbulkan bentrok antara warga dengan aparat gabung pada 7 September lalu.
"Kami juga akui dalam proses kemarin terjadi cara-cara yang kurang elegan yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan bagi saudara-saudara saya yang ada di sana. Informasi terkini dari yang tukang demo, dari saudara-saudara yang melakukan demo, enam orang atau delapan orang dari pulau rempang itu sudah kita keluarkan," Kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Bahlil pun menjamin para warga lokal yang ditangkap tidak akan diproses hukum oleh pemerintah. Ia menjamin setelah meminta kapolres dan kapolda setempat untuk tidak memproses hukum.
Akan tetapi, Bahlil memastikan pemerintah akan tetap menindak hukum pedemo di luar Rempang. Ia menjamin penindakan kepada pedemo yang tidak baik akan ditangani penegak hukum.
"Tetapi yang melakukan demo di luar masyarakat rempang dan itu dilakukan mohon maaf dengan cara yang tidak lazim itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya," kata Bahlil.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
