Dimeitry Marilyn

Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Gamawan Bersaksi Pergi ke Singapura Bersama 2 Terdakwa e-KTP
Hukum
Kamis, 16 Mar 2017

Gamawan Bersaksi Pergi ke Singapura Bersama 2 Terdakwa e-KTP

Dalam kesaksiannya di sidang kedua kasus korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah ke Singapura bersama dua anak buahnya, yaitu Irman dan Sugiharto, terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.
Gamawan Banyak Jawab Lupa dan Tak Tahu di Sidang e-KTP
Hukum
Kamis, 16 Mar 2017

Gamawan Banyak Jawab Lupa dan Tak Tahu di Sidang e-KTP

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi kerap menjawab pertanyaan Jaksa KPK dan hakim di persidangan kedua kasus korupsi e-KTP dengan kalimat, "Saya tidak tahu," dan "Saya lupa."
Chaeruman Mengaku Dapat Duit dari Bisnis, Bukan Proyek e-KTP
Hukum
Kamis, 16 Mar 2017

Chaeruman Mengaku Dapat Duit dari Bisnis, Bukan Proyek e-KTP

Chaeruman Harahap mengaku dapat duit dari bisnis bukan proyek e-KTP. Ia membantah sejumlah bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Chaeruman Harahap Jelaskan Hubungan Setnov dan Andi Narogong
Hukum
Kamis, 16 Mar 2017

Chaeruman Harahap Jelaskan Hubungan Setnov dan Andi Narogong

Chaeruman mengaku sering melihat Andi menemui Setnov di DPR. Tapi ia mengakui tak mengetahui pembicaraan di antara kedua orang itu.
Indonesia Belum Tentukan Harga Ganti Rugi Terumbu Karang
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

Indonesia Belum Tentukan Harga Ganti Rugi Terumbu Karang

Indonesia belum membicarakan ganti rugi tersebut karena saat ini masih melakukan koordinasi antara beberapa instansi terkait, seperti Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Jaksa Agung.
Kasus WNI yang Diduga Akan Serang Raja Salman Terus Didalami
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

Kasus WNI yang Diduga Akan Serang Raja Salman Terus Didalami

Kemenlu berjanji terus mendalami kasus keterlibatan Anwar (27) yang diduga akan menyerang rombongan Raja Salman saat di Malaysia.
Menlu Retno Kunjungi Penang dan Johor Bahas Perlindungan TKI
Sosial budaya
Rabu, 15 Mar 2017

Menlu Retno Kunjungi Penang dan Johor Bahas Perlindungan TKI

Menlu Retno berkunjung ke dua kota sentra buruh migran Indonesia di Malaysia Penang dan Johor Baru untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sana. 
Agus Akan Buktikan di Pengadilan Soal Tudingan Fahri
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

Agus Akan Buktikan di Pengadilan Soal Tudingan Fahri

Fahri menuduh Agus terlibat sebagai calo proyek yang menyodorkan konsorsium swasta dalam proyek e-KTP. Mengingat jabatan Agus waktu itu adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memudahkannya untuk merekomendasi pihak konsorsium swasta dari koleganya.
Gantikan Haris Azhar, Yati Andriyani Fokus pada Tiga Isu HAM
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

Gantikan Haris Azhar, Yati Andriyani Fokus pada Tiga Isu HAM

Pengurus baru KontraS akan fokus pada tiga isu utama HAM: hak sipil, keadilan transisi, dan impunitas. KontraS juga akan terus mengungkap pembunuhan Munir.
KPK Enggan Ladeni Tudingan Fahri Hamzah kepada Agus Rahardjo
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

KPK Enggan Ladeni Tudingan Fahri Hamzah kepada Agus Rahardjo

KPK enggan meladeni tudingan Fahri Hamzah yang menuding Agus Rahardjo punya konflik kepentingan dalam kasus e-KTP. KPK menilai bila tudingan Fahri itu ditanggapi hanya akan membuat kasus e-KTP semakin gaduh.
KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Proyek Gedung IPDN Riau
Hard news
Selasa, 14 Mar 2017

KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Proyek Gedung IPDN Riau

KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus pembangunan gedung IPDN di Riau. Kasus ini telah merugikan negara sejumlah Rp34 miliar.
Janji Ungkap Aktor Utama, Tersangka Bakamla Minta Jadi JC
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

Janji Ungkap Aktor Utama, Tersangka Bakamla Minta Jadi JC

Salah satu tersangka kasus suap pengadaan satelite monitoring Bakamla RI, Eko Susilo Hadi mengajukan diri menjadi Justice Collaborator ke KPK dan berjanji ungkap pelaku utama di kasus tersebut. 
Bawaslu DKI Panggil 2 Warga Terkait Kasus Nenek Hindun
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

Bawaslu DKI Panggil 2 Warga Terkait Kasus Nenek Hindun

Bawaslu DKI menghimbau kepada masing-masing paslon dan tim pemenangan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di Pilkada DKI. Belum dapat dipastikan apakah kasus penolakan menyalatkan jenazah nenek Hindun ini akan dibawa ke ranah hukum.
KPK Hadirkan 8 Saksi dalam Sidang Kedua e-KTP
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Hadirkan 8 Saksi dalam Sidang Kedua e-KTP

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah mengatakan delapan saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang akan dihadirkan dalam agenda sidang pembacaan saksi-saksi.
KPK Buka Suara Soal Sayembara Rp1 Miliar Setya Novanto
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Buka Suara Soal Sayembara Rp1 Miliar Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru menanggapinya dengan santai dan enggan menggubrisnya secara serius.
Dua Menteri Minta KPK Awasi Sejumlah Proyek Besar
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

Dua Menteri Minta KPK Awasi Sejumlah Proyek Besar

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mendatangi KPK untuk meminta konsultasi dan pendampingan dalam pencegahan korupsi di sejumlah proyek besar.
KPU DKI Jakarta Berusaha Jaga Independensi
Politik
Senin, 13 Mar 2017

KPU DKI Jakarta Berusaha Jaga Independensi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno menegaskan bahwa posisi KPU DKI berusaha untuk menjaga independensi di tengah isu yang menyudutkan KPU DKI yang memihak salah satu pasangan calon di Pilkada DKI.
MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.
Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Terlibat Kasus e-KTP
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Terlibat Kasus e-KTP

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Jokowi Diminta Hadang Serangan ke KPK Akibat Kasus E-KTP
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

Jokowi Diminta Hadang Serangan ke KPK Akibat Kasus E-KTP

Mantan pimpinan KPK meminta Presiden Joko Widodo menyokong KPK dalam penuntasan pengusutan kasus korupsi E-KTP dan menghadang serangan balik yang bisa melumpuhkan lembaga ini, terutama di revisi UU KPK.