Dua Menteri Minta KPK Awasi Sejumlah Proyek Besar

tirto.id - Dua menteri Kabinet Kerja mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/3/2017). Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi secara bergantian berkunjung ke KPK untuk meminta Komisi Antirasuah mengawasi sejumlah proyek besar di kementeriannya masing-masing.

Amran meminta KPK terlibat dalam pengawasan program pembiayaan proyek replanting (penanaman kembali) sejumlah perkebunan kelapa sawit. Sementara Budi mengajak KPK turut mengawasi proyek pembangunan infrastruktur strategis di Kemenhub.

Amran mendatangi Gedung KPK pada Senin pagi, sekitar Pukul 10.00 WIB. Sejak awal kedatangannya di Gedung KPK, Amran yang mengenakan batik biru dan celana hitam menegaskan ke wartawan akan berdiskusi mengenai pencegahan korupsi di kementeriannya.

"Cuma kunjungan biasa. Agenda hari ini kami hanya berdiskusi dengan KPK tentang sawit dan melihat arah bagaimana plasma dan intinya," jelas Amran.

Amran berharap KPK bisa menjadi konsultan pengawasan program replanting perkebunan sawit yang sudah tak berproduksi.

"Program replanting sawit yang akan kita lakukan membutuhkan dana dari APBN. Tentu saja semua program harus ada pihak yang mengawasi, ini komitmen kami melakukan pencegahan korupsi. Maka kita ke sini," jelas Amran.

Amran mengatakan bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan agar pembagian lahan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sekitar 20 persen untuk perkebunan rakyat.

"Komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua (KPK) meminta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen. Sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma," kata Amran.

Setelah Amran, tak lama kemudian giliran Budi yang mendatangi Gedung KPK. Saat memasuki Gedung KPK, Budi enggan berkomentar mengenai tujuan kedatangannya itu.

Baru dua jam kemudian, seusai bertemu pihak KPK, Budi menjelaskan telah berdiskusi bareng sejumlah deputi di Komisi Antikorupsi untuk mendampingi kementeriannya dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur strategis.

"Kami bersama Sekjen dan Irjen (Kemenhub) bertemu ketua dan didampingi beberapa Deputi. Kami ingin mendapat pendampingan. Ini berkaitan dengan apa yang kami konsultasikan karena Kemenhub mendapat amanat untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak," kata Budi.

Sebagai contoh, Budi melanjutkan, saat ini Kemenhub berencana melanjutkan proyek pembangunan jalan lintas Maluku dan Maluku Utara. Proyek ini sempat tersendat usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) politikus DPR RI dari fraksi PDIP, Damayanti Whisnu Putranti di awal 2016 lalu.

"Secara umum kami minta pendampingan agar pasca OTT kami mendapat suatu payung. Sehingga pasca OTT moral bisa lebih baik," kata Budi.

Selain itu, Budi mengimbuhkan, kementeriannya juga meminta pendampingan KPK di pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) di DKI Jakarta dan Palembang.

"Proses itu harus didampingi (KPK). Kami juga telah meminta saran dalam pencegahan. Kami minta BPK untuk audit dan kami lapor hasilnya ke KPK. Kalau ada kelebihan bayar atau kurang pas. Kami harap negara tidak dirugikan dengan ada konsultasi ini," ujar Budi.

Budi mengaku tak hanya berkonsultasi dengan KPK untuk pencegahan korupsi. Ia mengaku juga sudah berkonsultasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut dia, konsultasi pencegahan korupsi itu tak hanya akan mencakup soal hasil audit pembiayaan pembangunan, tapi juga terkait dengan pengawasan di proses pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan kedatangan dua menteri itu memang untuk konsultasi pencegahan korupsi.

"Ada proyek besar di Kementrian Pertanian. Proyek penanaman kembali kelapa sawit. Teknisnya saya enggak bisa menjawab," kata dia.

Menurut Febri, Kementan meminta KPK memberikan konsultasi untuk mencegah kebocoran anggaran negara di proyek tersebut. "Yah pengawasan, konsultasi semacam itu. Jadi proyek pemerintah lebih optimal."

Hal serupa, ia menambahkan, juga dilakukan Kemenhub yang meminta pendampingan KPK memberikan konsultasi pengawasan di pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, seperti LRT dan MRT.

"Ada proyek besar di perhubungan. Kalau kita ada data soal LRT dan MRT. LRT tidak hanya di Jakarta tapi juga Palembang dan akan dikembangkan di banyak kota. Beliau (Budi) minta KPK dampingi kalau ada audit yang sedang jalan," ujar Febri.