Indeks Pencegahan Korupsi

Kementerian Agama masuk dalam kategori implementasi program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tertinggi pada Triwulan VI Periode 2024.

Ganjar Pranowo mengklaim akan meminimalisir rangkap jabatan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sejak diluncurkan pada 2018, program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) justru menekan kebocoran keuangan negara.

Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menandatangani MoU tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Kemenag RI.

Hasil IPAK 2023 sejalan dengan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga merosot tajam. Hal ini bukti budaya korupsi di Indonesia masih menjamur.

KPK akan segera memeriksa LHKPN milik Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) yang baru saja dicopot dari jabatannya.

Zaenur mengingatkan OTT itu adalah kewajiban penegak hukum bila ada tindak pidana. Pernyataan Luhut justru kontraproduktif.

Rektor BINUS University, Harjanto Prabowo mengatakan kebijakan pencabutan ijazah bagi alumni yang terbukti korupsi berlaku sejak 2016.

Sri Mulyani mengatakan, digitalisasi akan mempersempit peluang praktik korupsi di berbagai kegiatan termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

Ketua KPK Firli Bahuri berharap kepala daerah dari PDIP memegang teguh pakta integritas antikorupsi yang baru saja ditandatangani.

Penanganan perkara yang terintegrasi antar lembaga diharapkan bisa lebih transparan, akuntabel dan terpercaya.

KPK meminta ICW memberikan hasil temuan soal praktik pemotongan dana BOP pesantren kepada para pemangku kepentingan agar dilakukan perubahan sistem.

KPK mendapati ada tujuh permasalahan utama yang terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.029 laporan gratifikasi sepanjang 2021.

Kapolri Sigit akan membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Akahkah efektif dalam memberantas rasuah?

ICW menilai pidato Jokowi di Hakordia 2021 jangan hanya menebar janji-janji manis terkait pemberantasan korupsi.

Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri menilai pidato Jokowi saat Hakordia 2021 hanya retorika yang tidak merefleksikan situasi lapangan.

Kendati mengklaim sudah mencapai 96 persen, namun Tjahjo mengakui masih terdapat banyak lubang dalam sistem antisuap Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

Jokowi menyoroti regulasi yang tumpang tindih, reformasi birokrasi, hingga gerakan antikorupsi di masyarakat.

Pemberantasan korupsi di era Jokowi semakin diragukan usai terbitnya UU KPK baru, keringanan hukuman koruptor, putusan lepas hingga pemberian grasi koruptor.