Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa terdapat sosok 'markus' dalam birokrasi di Indonesia. Istilah markus sendiri merupakan akronim dari makelar kasus yaitu orang yang memperjual-belikan perkara hingga informasi terkait suatu kasus.
Selain dikenal dengan istilah markus, sosok tersebut kerap juga mendapat istilah sebagai broker alias calo.
"Sering saya sampaikan ya, mereka selalu beralasan, Pak ada markus, ada calo, ada broker," kata Setyo dalam pidatonya di kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Setyo menuturkan bahwa sosok yang dikenal sebagai markus tersebut bukanlah hal yang patut ditakuti. Hal itu dikarenakan para markus tidak memiliki kekuatan signifikan, sebagaimana kerap diisukan yaitu mempermainkan perkara di dalam sebuah institusi.
"Mereka ini tidak sakti-sakti amat Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," jelasnya.
Dia menyampaikan bahwa dalam kerjanya, para markus kerap 'menyunat' anggaran pengadaan ataupun proyek pemerintahan. Karena mereka menjadikan informasi sebagai komoditas jualan untuk kepentingan mereka sendiri.
"Nah nanti tinggal merekalah broker, Markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian sekian sekian otomatis kualitasnya jadi tidak bagus," terangnya.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya diperangi oleh aparat penegak hukum semata, namun juga oleh masyarakat secara luas terkhusus para aparatur sipil negara (ASN).
Oleh karena itu, dia berharap fenomena markus yang berkaitan dengan masalah integritas tersebut menjadi fokus bersama baik di pemerintah pusat hingga daerah.
"Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kepala daerah semuanya saya minta ini juga menjadi perhatian bagi semua. Dengan segala situasi dan kondisi saat ini ya, kita tidak bisa melupakan bahwa itu jadi tanggung jawab kita semuanya. Nggak bisa itu hanya urusan aparat penegak hukum, nggak bisa itu urusan misalkan PAN-RB saja, BKN, dan LAN, tapi itu tanggung jawab kita semuanya," tegasnya.
Dia berharap kedepannya, walaupun tak mudah, integritas ASN dapat diperbaiki secara masif. Setyo menyadari dalam pelayanan publik banyak godaan yang mampu mempengaruhi integritas seperti iming-iming atau godaan dalam proses pelayanan masyarakat.
"Saya paham situasi di lapangan memang tidak mudah. Namanya godaan, namanya iming-iming pasti ada ya. Ini situasional. Menghadapi masyarakat yang mau cepat, tidak mau repot ya, tidak mau kemudian harus bolak-balik dan sebagainya itu menjadi sebuah godaan dan iming-iming yang nyata," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
