Menuju konten utama

Austria Desak Penghentian Pembicaraan Keanggotan Turki di UE

Kanselir Austria Christian Kern mengatakan akan memulai pembahasan di antara kepala pemerintahan Uni Eropa untuk berhenti melakukan pembicaraan dengan Turki terkait keanggotaan negara itu di Uni Eropa. Kemerosotan demokrasi dan ekonomi di Turki menjadi alasan Kern untuk memulai pembahasan tersebut.

Austria Desak Penghentian Pembicaraan Keanggotan Turki di UE
Presiden Turki Tayyip Erdogan. Antara Foto/Reuters/Umit Bektas.

tirto.id - Austria dilaporkan akan menginisiasi pembahasan di antara kepala pemerintahan Uni Eropa untuk berhenti melakukan pembicaraan dengan Turki terkait keanggotaan negara itu di Uni Eropa. Kemerosotan demokrasi dan ekonomi di Turki menjadi alasan Austria memulai pembahasan tersebut.

Sebelumnya, para pemimpin Uni Eropa menyuarakan keprihatinan atas kebijakan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada tersangka pembangkang setelah kudeta yang gagal pada bulan lalu, mengetahui pemikirannya untuk menghidupkan kembali hukuman mati di Turki, yang menjadi garis pembatasan keanggotaan Uni Eropa.

"Kami semua sangat disarankan sekarang untuk mengatakan bahwa kami menekan tombol reset," kata Kanselir Austria Christian Kern, seraya menyebut pembahasan keanggotaan tersebut sebagai sebuah "fiksi diplomatik."

"Kita tahu bahwa standar demokrasi jelas tidak cukup untuk membenarkan keanggotaan [Turki] [...] pertanyaan ekonomi setidaknya sama penting karena ekonomi Turki terlalu jauh dari rata-rata Eropa," katanya.

Ketika ditanya apakah Austria akan mengusulkan sebuah proposal untuk menghentikan pembicaraan keanggotaan pada pertemuan dewan Eropa pada 16 September, Kern mengatakan Austria akan "memulai diskusi tentang ini. Kami akan meminta konsep alternatif. "

Sebelumnya dilaporkan bahwa Pemerintah Turki menangguhkan, menahan atau menempatkan lebih dari 60.000 tentara, polisi, hakim, guru, pegawai negeri dan lain-lain di bawah penyelidikan sejak upaya kudeta 15 Juli.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (3/8/2016) mengumumkan keadaan darurat tiga bulan setelah kudeta gagal pada 15 Juli.

Presiden Turki tersebut menyeru rakyat agar tak khawatir, demikian laporan Xinhua. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan tindakan yang perlu, termasuk langkah ekonomi.

Keadaan darurat akan berlaku setelah disetujui di Parlemen.

Kudeta gagal di Turki meletus pada bulan lalu. Sedikitnya 290 orang, termasuk lebih dari 100 perencana kudeta, tewas, kata Pemerintah Turki.

Erdogan juga mengatakan negara lain mungkin terlibat dalam upaya kudeta 15 Juli.

Presiden Turki tersebut mengatakan ia diberitahu mengenai upaya kudeta itu pertama oleh saudara iparnya dan reaksi pertamanya ialah tidak percaya.

Ia mengakui ada kelemahan intelijen dalam peristiwa tersebut. "Kalau saja ada laporan intelijen yang tepat, semua itu bisa mencegah upaya kudeta tersebut," kata Erdogan.

Erdogan mengatakan pemerintah telah mengirim permintaan kepada Pemerintah Amerika Serikat bagi ekstradisi Gulen. "Saya harap mereka akan melakukan tindakan sesegera mungkin," katanya menambahkan.

Presiden Turki juga mengatakan mungkin ada hubungan antara gerakan Gulen dan pilot yang menembak jatuh jet Rusia pada November lalu.

Baca juga artikel terkait KUDETA

Sumber: Antara
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara