Asosiasi Konstruksi Kirim Alat Berat untuk Bantu Korban Gempa Palu

tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI), Budi Harto telah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya, baik kontraktor BUMN maupun swasta, untuk mengirim bantuan alat berat ke wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya yang terkena bencana gempa dan tsunami.

"Yang punya proyek di sekitar Sulawesi silakan dimobilisasi ke sana (Palu, Donggala dan daerah sekitarnya) semua," ujar Budi sekaligus Direktru Utama PT Adhi Karya Tbk di Jakarta pada Selasa (2/10/2018).

Budi memperkirakan ada sekitar 15 unit alat berat yang bisa dikirim untuk membantu evakuasi dan membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat gempa dan tsunami. "Dari Adhi Karya hari ini bisa 5 unit eskavator. Itu sangat diperlukan untuk angkat puing reruntuhan," ujar Budi.

Menurut dia, jumlah alat berat yang dibutuhkan di wilayah terdampak gempa bisa mencapai ratusan unit. "Banyak ratusan bisa, karena itu perlu cepat kan," ujar Budi.

Pemerintah telah menargetkan bahwa evakuasi dan pemulihan jalan harus selesai dalam dua minggu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanudin.

"Secara prinsip Pak menteri PUPR menjanjikan dalam 2 minggu kota ini akan bersih dari puing-puing bencana gempa dan tsunami. Upaya pemulihan udah dimulai dari kemarin," ujar Syarief di tempat yang sama.

Untuk memenuhi target tersebut, kata dia, pihaknya meminta Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) untuk ikut membantu salah satunya mengirim bantuan alat berat. Menurut Syarief, permintaan pemerintah kepada AKI tersebut tidak dilakukan dengan cuma-cuma, tapi akan dibayar.

"Semua alat berat dibayar pak menteri, pemerintah akan membayar jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan bekerja secara gratis. Yang penting dibutuhkan untuk segera mengirim barangnya. Itu nanti diidentifikasi," ujar Syarief.

Namun, Syarief belum mengetahui anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membayar uang sewa alat berat tersebut. "Itu saya tidak tahu persis angkanya. Tentu bersama-sama hitung dengan kontraktor, karena secara administrasi juga harus dibuat (perhitungannya), karena ini uang negara enggak bisa sesukanya," ujar Syarief.