tirto.id - Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menuntut adanya Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 dari aplikator kepada mitra pengemudi ojol.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 17 Februari 2025 lalu. Unjuk rasa tersebut tidak hanya diikuti oleh pengemudi ojol, namun juga pengemudi taksi online dan kurir online.
Terdapat enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Salah satunya yakni pemberian THR untuk pengemudi ojol, pengemudi taksi online, dan kurir online.
Pengunjuk rasa menuntut pemberian THR tersebut harus mengikuti aturan THR yang termuat dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar THR untuk seluruh pekerja.
Tuntutan ini tentu saja menimbulkan polemik. Sebab, pengemudi ojol, taksi online, dan kurir online di Indonesia masih berstatus sebagai mitra, bukan pekerja atau pegawai perusahaan aplikator.
Status mitra tersebut yang membuat perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol, taksi online, dan kurir online.
Apakah Ojol dan Kurir Dapat THR Tahun 2025?
Meski tidak ada UU yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR kepada mitra, namun Kemnaker telah memberikan respons positif atas tuntutan THR ojol 2025.
Kemnaker memberikan dukungan terhadap tuntutan THR 2025 bagi pengemudi ojol, taksi online, dan kurir online melalui Surat Edaran (SE) yang berisi imbauan mengenai pemberian THR dari pengusaha kepada mitra pengemudi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, bahwa SE terkait THR ojol 2025 diupayakan dapat terbit paling lambat akhir pekan pertama Maret 2025. Namun, terdapat kendala dalam proses penerbitan SE tersebut terkait dengan istilah. Pasalnya, pengusaha aplikator meminta istilah THR diganti menjadi Bantuan Hari Raya (BHR).
THR memiliki aturan besaran yang harus dibayarkan sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yakni dihitung sesuai upah bulanan. Sedangkan, sistem upah bagi pengemudi ojol, taksi online, dan kurir online bukan upah bulanan dari pengusaha.
Penggunaan istilah THR ini dikhawatirkan akan menyebabkan kesalahpahaman, khususnya terkait aturan besaran pemberian tunjangan hari keagamaan. Oleh sebab itu Kemnaker tengah melakukan finalisasi aturan terkait THR keagamaan untuk pengemudi ojol, taksi online, dan kurir online.
Aturan tersebut segera rampung dan dapat terbit bersamaan dengan Surat Edaran THR ojol 2025 pada akhir pekan ini.
Berapa Besar THR Ojol dan Kurir Tahun 2025?
Besaran nominal THR ojol dan kurir online tahun 2025 belum dapat dipastikan, sebab masih menunggu aturan dari Kemnaker yang akan terbit bersamaan dengan Surat Edaran THR ojol 2025. Kemnaker menyampaikan, bahwa aturan dan Surat Edaran THR ojol tahun ini dapat terbit di akhir pekan pertama Maret 2025.
Menaker Yassierli mengungkapkan, bahwa pemerintah meminta para pengusaha aplikator untuk memberikan THR dalam bentuk uang tunai. Saat ini pemerintah dan pengusaha aplikator masih mengkaji aturan besaran uang tunai THR yang akan diberikan kepada mitra pengemudi.
Salah satu pengusaha aplikator, Maxim Indonesia, memberikan bocoran, bahwa besaran THR
yang diberikan akan menyesuaikan kinerja dari masing-masing mitra pengemudi. Hal yang sama juga disampaikan oleh aplikator lain, yakni inDrive, yang menyatakan bahwa besaran THR akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing mitra pengemudi selama periode yang ditentukan.
Penulis: Bintang Pamungkas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
