Apa Saja Tuntutan Demo Mahasiswa Aliansi BEM Nusantara Sumsel?

tirto.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara se-Sumatra Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatra Selatan, Senin (15/6/2026).

Mengusung tema 'Indonesia Bangkrut', massa menyampaikan tujuh tuntutan. Ketujuh tuntutan itu adalah penghentian pemborosan APBD, stabilitasi harga bahan pokok, penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Massa juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menuntut DPR menjadi representasi keadilan rakyat, dan menolak UU Polri serta mendesak penghentian militerisme di ranah sipil.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib meski sempat terjadi saling dorong dengan anggota kepolisian yang mengamankan demonstrasi karena massa dilarang masuk ke dalam areal Kantor DPRD Sumsel. Massa juga sempat memblokade jalan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa.

Dalam orasinya, mahasiswa menyebut perbaikan ekonomi hingga harga kebutuhan pokok dan BBM yang terus memberatkan masyarakat kecil. Mereka meminta kepada pimpinan DPRD Sumsel untuk turun langsung menemui mahasiswa.

Massa menyoroti pelaksanaan program MBG yang perlu dievaluasi. Mahasiswa menilai pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas program tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk penggunaan anggaran negara untuk berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Massa menilai pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

Sejumlah peserta aksi turut menyinggung isu Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berpendapat, serta penanganan demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai ruang demokrasi harus tetap dijaga dan aspirasi publik tidak boleh dibatasi.

"Mereka pergi ke berbagai belahan dunia dengan uang pajak yang dibayarkan orang tua kita," kata Koordinator Aksi, Ilham.

Ketua DPRD Sumatra Selatan, Andie Dinialdie, yang menerima massa berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Menurut dia, semua tuntutan merupakan kewenangan pusat sehingga legislatif daerah tak memiliki kewenangan lebih jauh.

"Paling tidak besok aspirasi akan kami sampaikan, kami minta adik-adik turut mengawalnya," kata Andie.

Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, turut merespons aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa tersebut. Menurut dia, pihaknya siap mendengar setiap masukan yang disampaikan mahasiswa, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Deru mengatakan tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan dipelajari sesuai substansi dan kewenangannya. Jika berkaitan dengan kebijakan nasional, maka pemerintah daerah akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dan menyangkut persoalan daerah, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

"Kalau memang harus diteruskan ke pemerintah pusat, tentu akan kita sampaikan. Tetapi jika itu menjadi masukan untuk daerah, maka akan kami jadikan bahan pertimbangan yang sangat berarti dalam pengambilan kebijakan," kata Deru.

Terkait MBG, Deru menilai program tersebut sejauh ini berjalan cukup baik di Sumsel, khususnya dalam aspek distribusi kepada penerima manfaat. Deru menyebut sejauh ini pemerintah daerah tidak menemukan persoalan signifikan terkait penyaluran program tersebut kepada masyarakat.

'Kalau distribusi MBG di Sumsel relatif berjalan baik. Untuk persoalan internal program tentu menjadi kewenangan pihak terkait," tutupnya.