tirto.id - Spanduk-spanduk bertema pemilihan umum (pemilu) mulai membentang di ruang-ruang publik. Spanduk berwarna merah putih itu bertuliskan “Pemilu Serentak 2019: Rabu 17 April 2019” nampak terlihat di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Untuk kali pertama, pemerintah memang akan menyelenggarakan pemilihan presiden (Pilpres) bersamaan dengan pemilihan legislatif (Pileg) pada 2019. Imbasnya, pemilih bakal mendapatkan lima kertas suara pada hari H pencoblosan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemilu tahun depan "tersulit di dunia". Dari sisi anggaran, pemilu 2019 juga lebih besar dari biasanya. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2019, ada alokasi Rp24,8 triliun untuk menggelar pemilu serentak. Anggaran ini naik 31 persen dari alokasi anggaran pemilu 2014 sebesar Rp18,9 triliun.
Namun, besarnya kenaikan alokasi anggaran pada pemilu tahun depan memunculkan tanda tanya, bukankah dengan pemilu serentak, anggaran pemilu harusnya lebih hemat?
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas pada 2014 pernah mengatakan pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang bisa disatukan, misalnya honor penyelenggara pemilu dan logistik.
Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan ada sejumlah faktor yang membuat alokasi anggaran pemilu tahun depan lebih besar dari pemilu 2014. Faktor-faktor itu antara lain mulai dari kenaikan honorarium penyelenggara, kampanye calon anggota DPR/DPRD/DPD dan Presiden/Wapres, faktor inflasi, hingga jumlah penyelenggara pemilu dan badan adhoc yang bertambah.
Berdasarkan rincian anggaran yang diterima Tirto, kementerian dan lembaga yang membantu penyelenggaraan pemilu 2019 memang bertambah. Pada pemilu 2014, penyelenggara pemilu itu hanya KPU, Bawaslu, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Namun, pada pemilu 2019, kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bertambah, seperti tercantum dalam nota keuangan dan Rancangan APBN 2019, di antaranya seperti Badan Intelijen Negara, Menko Polhukam, Kominfo, TVRI, RRI dan lain sebagainya.
“Pemilu serentak membuat waktu penghitungan suara lebih panjang. Karena itu, TPS perlu diperbanyak agar tepat waktu. Nah, penambahan TPS ini mendorong anggaran pemilu naik,” kata Dwi Pudjiastuti Handayani, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu kepada Tirto.
Membengkaknya anggaran pemilu juga didorong dari meningkatnya anggaran pengamanan. Menurut data yang diterima Tirto, Kemenkeu mengalokasikan anggaran pengamanan pemilu 2019 sebesar Rp3,11 triliun. Anggaran ini naik 65 persen dibandingkan anggaran pengamanan pemilu 2014 sebesar Rp1,89 triliun. Adapun dari anggaran Rp3,11 triliun itu, sekitar 74 persen atau Rp2,3 triliun dialokasikan untuk Polri.
Terkait anggaran pengamanan pemilu yang meningkat, Kemenko Polhukam mengungkapkan bahwa tantangan untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara pada saat ini, khususnya pemilu 2019 semakin besar. Apalagi, dengan perkembangan teknologi saat ini.
“Hoax, hate speech, ujaran kebencian yang membuat gaduh masyarakat, bikin enggak stabil dunia politik. Belum lagi hijack yang luar biasa, kita harus bisa mengamankan pemilu ini dari hijack,” tutur Wiranto, Menko Polhukam kepada Tirto.
Oleh karena itu, perlu upaya strategis dalam hal keamanan negara guna mencegah kegaduhan ini. Apabila tidak, upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bisa terganggu, termasuk juga dalam soal penyelenggaraan pemilu.
Wiranto mengaku Kemenko Polhukam sudah melakukan berbagai rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait dalam pengamanan pemilu 2019. Setiap risiko yang bakal muncul sudah diperhitungkan, termasuk dalam pencegahannya.
Ongkos Demokrasi di Pemilu
Demokrasi memang bukan sistem yang murah termasuk untuk membiayai pemilu, negara-negara lainnya yang menganut demokrasi juga mengalaminya. Pemilu Kenya pada 2017 misalnya, sebanyak 19 juta pemilih akan menentukan presiden dan anggota legislatif secara serentak. Pemilu yang diklaim terbesar sepanjang sejarah Benua Afrika itu menghabiskan anggaran hingga US$480 juta.
Contoh lainnya pemilu presiden Srilanka pada 2015. Sebanyak 15 juta pemilih terdaftar dalam pemilu itu. Dalam penyelenggaraan pemilu itu, pemerintah SriLanka mengalokasikan dana hingga 1,3 miliar rupee atau setara dengan US$9,29 juta.
Negara adidaya AS juga punya anggaran yang fantastis dalam membiayai pemilu presiden dan kongres 2016, yakni US$6,5 miliar. Dana itu digunakan untuk mengakomodir sebanyak 137,5 juta pemilih.
Jika dibandingkan dengan AS, anggaran pemilu Indonesia memang terbilang sedikit. Namun, nilai Rp24,8 triliun bukanlah angka yang kecil. “Tahun-tahun pemilu itu biasanya kualitas APBN agak turun, jadi kurang produktif karena banyak dikuras untuk pemilu atau bansos,” ujar Bhima Yudhistira, pengamat ekonomi dari INDEF kepada Tirto.
Anggaran pemilu 2019 berpeluang untuk lebih hemat mengingat karena sistem penyelenggaraan pemungutan suara pemilu Indonesia masih konvensional, yakni masih membutuhkan kertas suara. Seharusnya, di era teknologi saat ini, kertas suara sudah bisa digantikan dengan e-vote.
Dengan e-vote, sejumlah pos pembiayaan tentunya akan lebih hemat, mulai dari personel, kertas suara, biaya logistik dan lainnya. Namun, ini juga tidak mudah diterapkan mengingat keamanan teknologi kita juga masih rawan. Insiden situs KPU Jawa Barat diretas oleh hacker pada Juni 2018. Ketua KPU Arief Budiman bahkan mengungkapkan laman KPU memang selalu kena serang hacker. “Bukan setiap hari, setiap jam, tapi setiap menit. Itu diserang dari mana-mana,” kata Arief dikutip dari CNN Indonesia.
Biaya pesta demokrasi memang membutuhkan dana yang besar. Namun, bukan berarti kegiatan pemilu tidak bisa dihemat atau ditekan pengeluarannya.
Editor: Suhendra
