tirto.id - Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan alasan pemerintah terbuka menerima bantuan dari internasional untuk bencana Palu karena gempa Palu berdampak lebih besar dibanding kasus bencana di Lombok.
"Ya karena dampaknya lebih besar, jadi pertama gempa lebih besar yang terjadi Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian juga terjadi tsunami, jumlah korban lebih besar, kemudian juga kerugian dan kerusakan, tingkat kesulitannya juga lebih besar. Kemudian juga masyarakat internasional menyampaikan ingin membantu ya kita terima," kata Sutopo, Senin (1/19/2018) siang.
Sutopo mengaku hingga saat ini pemerintah belum menaikkan status bencana di Palu menjadi bencana nasional.
"Nggak ada, kita lihat belum ada potensi jadi bencana nasional," katanya.
Sutopo mengatakan bahwa pada Minggu (30/9/2018), Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri bahwa Indonesia menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan.
"Itu artinya welcome, negara-negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan untuk kemanusiaan penanganan di Sulteng silakan. Jadi bukan kita meminta bantuan internasional tetapi menerima tawaran dari negara-negara atau masyarakat internasional," katanya.
Sutopo mengatakan bahwa Menkopolhukam akan ditunjuk sebagai koordinator, BNPB bersama Kemenlu akan menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yg ada.
"Arahan Menkopolhukam tadi pagi, bantuan internasional harus selektif, kita fokus pada negara-negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah kita. Dan negara-negara yang memiliki kapasitas," kata Sutopo.
Menurut Sutopo, berdasarkan data sementara terdapat 10 negara yang menawarkan bantuan ke Indonesia, antara lain ialah Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, Tiongkok, Singapore, Turki, Filipina, dan Swiss.
"Itu data dari Kemenlu," kata Sutopo.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yantina Debora
