5.000 Babinsa Ditolak Jadi Fasilitator BNPB Tahap Pasca-Bencana

Oleh: Maya Saputri - 6 Februari 2019
5.000 Babinsa akan dilibatkan menjadi fasilitator BNPB untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).
tirto.id - Pasigala Centre menolak penggunaan 5.000 Babinsa sebagai fasilitator oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Penggunaan aparat militer sebagai fasilitator dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi itu menunjukkan bahwa perspektif BNPB dalam menangani bencana masih dalam paradigma tanggap darurat," kata Sekjen Pasigala Centre, Andika, di Palu, Selasa (6/2/2019).

Menurut dia, usai bencana dampak yang timbul itu bersifat sosial dan antropologis. Menjadi salah kaprah, ketika negara justru hendak mendorong pendisiplinan lewat mobilisasi aparatur militer.

"Penggunaan Babinsa sebagai fasilitator bencana itu justru menunjukkan kesan bahwa negara hendak memaksakan semua maksud dan rencananya agar masyarakat korban mau mengikuti rencana yang telah dibuat tanpa partisipasi korban itu," kata Andika.

Yang dimaksud dengan negara hadir dalam bencana itu adalah memberikan ruang yang lebih luas pada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan aparatur sipil, birokrat untuk terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi Andika, pelibatan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi sistem penanganan kebencanaan, agar terjadi proses pembelajaran dalam konteks kesiap-siagaan bencana.

"Kami khawatir, penggunaan aparat militer dalam kerja-kerja pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan kontra produktif dengan enam strategi penanganan bencana yang disampaikan Presiden Jokowi, di Jawa Timur pada beberapa hari yang lalu," ujarnya.

Politisi PSI itu menilai, negara diperlukan hadir dalam bencana itu sebagai upaya untuk saling belajar dengan pelibatan seluruh stakeholder daerah, birokrat, dan juga rakyat untuk sama-sama melewati tahapan rehab-rekon.

Sebaliknya, menurut dia, penggunaan aparat militer menunjukkan suatu pola sentralisasi penanganan bencana yang tidak mungkin mencapai substansi pembelajaran mitigatif.

"Pola militerisasi bersifat berdaya paksa dan belum ada cerita ada proses partisipatif di dalamnya. Yang ada adalah kehendak mendisiplinkan orang untuk mau mengikut rencana yang telah dibuat lembaga-lembaga donor pemberi hutang seperti Bank Dunia, ADB, dan JICA," kata Andhika.

Baca juga artikel terkait BNPB atau tulisan menarik lainnya Maya Saputri
(tirto.id - Sosial Budaya)

Sumber: Antara
Penulis: Maya Saputri
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
DarkLight