tirto.id - Pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kejaksaan RI 2024 harus melalui beberapa tahapan seleksi, termasuk seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelamar bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi dengan berlatih contoh soal tes SKB Kejaksaan CPNS 2024 dan jawabannya.
Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2024 sebelumnya dibuka serentak bersama instansi pemerintahan lainnya, yaitu mulai 20 Agustus hingga 10 September 2024. Saat ini, peserta seleksi masih harus melalui proses seleksi administrasi yang pengumuman finalnya akan dirilis antara 14 - 19 September 2024.
Peserta yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Jika lolos SKD, barulah pelamar bisa mengikuti SKB sekitar November 2024. SKB bisa digelar secara terpusat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau mandiri oleh masing-masing instansi.
Khusus seleksi CPNS Kejaksaan 2024, pelamar wajib mengikuti SKB dari BKN dan SKB dari instansi. SKB CPNS Kejaksaan 2024 dari BKN dilaksanakan berbasis computer assisted test (CAT), sementara itu SKB dari Kejaksaan disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan pelamar.
Tahap Tes SKB CPNS Kejaksaan 2024
Tahap tes SKB Kejaksaan CPNS 2024 tercantum dalam Pengumuman Nomor: PENG - 11 /C/Cp.2/08/2024. Berdasarkan pengumuman tersebut, SKB CPNS Kejaksaan 2024 disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan pelamar.
CPNS Kejaksaan tahun ini menerima dua jenis latar belakang pendidikan pelamar, yaitu pelamar lulusan SMA/SMK sederajat dan lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi yang bisa melamar CPNS Kejaksaan 2024 termasuk diploma III (D3), diploma IV (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).
Berikut tahap tes SKB CPNS Kejaksaan 2024 sesuai kualifikasi pendidikan:
1. Tahap SKB Kejaksaan 2024 lulusan perguruan tinggi
- Tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN dengan bobot 50 persen;
- Tes keterampilan/skill praktik kerja dengan bobot 40 persen;
- Tes wawancara berbobot 10 persen;
- Psikotes dengan nilai 0 untuk yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan nilai 1 untuk yang memenuhi syarat (MS);
- Tes kesehatan kejiwaan, dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS;
- Tes kesehatan fisik, dengan nilai 0 untuk TMS dan 1 untuk MS.
2. Tahap SKB Kejaksaan 2024 lulusan perguruan SMA/sederajat
- Tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN dengan bobot 50 persen;
- Tes wawancara berbobot 10 persen;
- Tes praktik kerja dengan bobot 25 persen;
- Tes bela diri dan kesamaptaan dengan bobot 15 persen;
- Psikotes dengan nilai 0 untuk yang TMS dan nilai 1 untuk yang MS;
- Tes kesehatan kejiwaan, dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS;
- Tes kesehatan fisik, dengan nilai 0 untuk TMS dan 1 untuk MS.
Soal Tes SKB Kejaksaan CPNS 2024 dan Jawabannya
Pelamar dapat berlatih soal-soal sebelum menghadapi SKB CPNS Kejaksaan 2024. Berikut contoh soal tes SKB CPNS 2024 dan jawabannya:
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu...
A. yang diberi wewenang umum oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan.
B. yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Pemerintah untuk melakukan penyidikan.
C. yang diberi wewenang khusus umum oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan.
D. yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
E. yang diberi wewenang umum oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
Jawaban: D
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam...
A. Keputusan Kepala Kepolisian Negara untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
B. Keputusan Presiden untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
D. Keputusan Menteri Kehakiman untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Jawaban: C
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena...
A. diberi wewenang pada umumnya dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
B. diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
C. diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
D. diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Keputusan Presiden.
E. diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Keputusan Menteri.
Jawaban: A
4. Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh...
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan.
B. Peraturan Pemerintah untuk melakukan penyelidikan.
C. Keputusan Presiden untuk melakukan penyidikan.
D. Keputusan Kepala Kepolisian Negara untuk melakukan penyelidikan.
E. Keputusan Menteri untuk melakukan penyidikan.
Jawaban: A
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan...
A. Menurut cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
B. Menurut cara yang diatur dalam Keputusan Presiden.
C. Menurut cara yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara.
D. Menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
E. Menurut cara yang diatur dalam Keputusan Menteri.
Jawaban: D
6. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan...
A. Putusan penyidikan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
B. Putusan penyidikan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
C. Perintah Jaksa Agung.
D. Perintah Presiden.
E. Perintah Penyidik.
Jawaban: B
7. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan...
A. Perintah Jaksa Agung.
B. Perintah Kepala Kepolisian Negara.
C. Penetapan Hakim.
D. Penetapan Presiden.
E. Penetapan Penyidik.
Jawaban: C
8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh...
A. Peraturan Pemerintah untuk mengadili.
B. Keputusan Presiden untuk mengadili.
C. Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk mengadili.
D. Keputusan Menteri untuk mengadili.
E. Undang-Undang untuk mengadili.
Jawaban: C
9. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan...
A. Jaksa Penuntut Umum.
B. Pejabat Kepolisian Negara.
C. Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
D. Mahkamah Agung.
E. Penggugat.
Jawaban: C
10. Dengan surat izin...
A. Kepala Kejaksaan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
B. Kepala Kepolisian setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
C. Kepala Daerah setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
D. Ketua Pengadilan setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
E. Kepala Daerah setempat, Ketua Pengadilan setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
Jawaban: D
11. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin...
A. Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
B. Kepala Daerah setempat.
C. Kepala Kepolisian setempat.
D. Ketua Pengadilan Negeri setempat.
E. Kepala Pemerintah setempat.
Jawaban: D
12. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada...
A. Kepala Kepolisian setempat dengan menyebutkan alasannya.
B. Kepala Kejaksaan setempat dengan menyebutkan alasannya.
C. Kepala Daerah setempat dengan menyebutkan alasannya.
D. Kepala Pengadilan setempat dengan menyebutkan alasannya.
E. Kepala Pemerintah setempat dengan menyebutkan alasannya.
Jawaban: D
13. Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia...
A. maka Pengadilan Negeri di tempat Jaksa bertempat tinggal yang berwenang mengadilinya.
B. maka Pengadilan Negeri setempat para saksi bertempat tinggal yang berwenang mengadilinya.
C. maka Pengadilan Negeri setempat korban kejahatan berada yang berwenang mengadilinya.
D. maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.
E. maka Pengadilan Negeri setempat yang berwenang mengadilinya.
Jawaban: D
14. Berdasarkan ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang...
A. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
C. Jawaban a dan b kedua-duanya salah.
D. Jawaban a dan b kedua-duanya benar.
E. Tidak ada ganti kerugian bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan.
Jawaban: D
15. Pengadilan Negeri adalah...
A. Berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
B. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
C. Jawaban a dan b kedua-duanya benar.
D. Jawaban a dan b kedua-duanya salah.
E. Tidak berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah
Jawaban : A
16. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara oleh...
A. Pengadilan Agama dalam daerah hukumnya dimintakan banding.
B. Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya dimintakan banding.
C. Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya dimintakan banding.
D. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya dimintakan banding.
E. Pengadilan Pemerintahan dalam daerah hukumnya dimintakan banding.
Jawaban : B
17. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena...
A. Ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang berdasarkan UndangUndang.
B. Dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.
C. Jawaban a dan b kedua-duanya benar.
D. Jawaban a dan b kedua-duanya salah.
E. Tidak ada jawaban yang benar.
Jawaban : C
18. Menurut ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 981, Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk...
A. Penetapan.
B. Putusan.
C. Perintah Ketua Pengadilan Negeri.
D. Perintah Panitera Pengadilan Negeri.
E. perintah.
Jawaban : A
19. Seorang tidak berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan...
A. Diputus bebas.
B. Diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
C. Jawaban a dan b kedua-duanya benar.
D. Jawaban a dan b kedua-duanya salah.
E. Diputus lepas.
Jawaban : D
20. Menurut ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada...
A. Ketua Pengadilan Negeri.
B. Penuntut Umum.
C. Hakim.
D. Kepala Kepolisian setempat.
E. Kepala Daerah setempat.
Jawaban : B
21. Perlawanan terhadap sita eksekusi delegasi...
A. Dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi maupun penerima delegasi.
B. Diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi.
C. Diajukan kepada Pengadilan Negeri penerima delegasi.
D. Diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi sepanjang mengenai barang bergerak sedang barang tidak bergerak diajukan kepada Pengadilan Negeri penerima delegasi.
E. Diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi sepanjang mengenai barang tidak bergerak.
Jawaban : B
22. Penagihan atas rekening dokter kadaluarsa dengan lewatnya waktu...
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 5 tahun
D. 30 tahun
E. Tak terbatas
Jawaban : B.
23. Perlawanan terhadap putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga...
A. Keduanya merupakan upaya hukum biasa
B. Keduanya merupakan upaya hukum luar biasa
C. Hanya perlawanan terhadap putusan Verstek yang merupakan upaya hukum biasa
D. Hanya perlawanan pihak ketiga yang merupakan upaya hukum biasa
E. Keduanya bukan merupakan upaya hukum biasa
Jawaban : A.
24. Putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Penggugat dan memerintahkan mengangkat Sita Jaminan, putusan mana dimintakan banding oleh Penggugat...
A. Pengangkatan Sita Jaminan tersebut tidak dapat dibenarkan
B. Dapat dibenarkan sepanjang berkas perkaranya belum dikirim ke Pengadilan Tinggi
C. Dapat dibenarkan jika nilai barang yang disita tersebut melebihi nilai obyek sengketa
D. Tidak dapat dibenarkan jika putusan tersebut merupakan putusan serta-merta
E. Dapat dibenarkan jika putusan tersebut merupakan putusan serta-merta
Jawaban : E.
25. Tembok yang dipakai sebagai batas antara kedua pekarangan dianggap sebagai milik bersama...
A. Anggapan tersebut merupakan persangkaan Hakim
B. Anggapan tersebut merupakan persangkaan Undang-Undang
C. Anggapan tersebut merupakan persangkaan Hakim dan persangkaan Undang-Undang
D. Anggapan tersebut berdasarkan kenyataan
E. Anggapan tersebut berdasarkan pernyataan
Jawaban : C
26. Sehelai kuitansi faktur merupakan suatu...
A. Surat biasa
B. Akta partai
C. Akta otentik
D. Akta di bawah tangan
E. Surat luar biasa
Jawaban : D
27. Permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tanpa biaya ditetapkan oleh...
A. Panitera Pengadilan Tinggi
B. Ketua Pengadilan Negeri
C. Ketua Pengadilan Tinggi
D. Ketua Mahkamah Agung
E. Panitera Pengadilan Negeri
Jawaban : B
28. Permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu...
A. 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
B. 14 hari sejak pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
C. 14 hari kerja terhitung mulai pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
D. 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
E. Terhitung tak terhingga waktunya
Jawaban : B
29. Teguran atau peringatan (aanmaning) dilakukan setelah ada permintaan eksekusi dari pihak Penggugat...
A. Aanmaning dilakukan oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera dan dicatat dalam berita acara
B. Dilakukan dengan Hakim Tunggal dibantu oleh Panitera dengan dihadiri pemohon eksekusi (Penggugat) dan termohon eksekusi (Tergugat) dan dicatat dalam berita acara
C. Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh Panitera dan dihadiri oleh termohon eksekusi (Tergugat) dalam sidang insidentil dan dicatat dalam berita acara
D. Cukup dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera dicatat dalam berita acara tanpa dihadiri oleh pemohon maupun termohon eksekusi
E. Cukup dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dicatat dalam berita acara tanpa dihadiri oleh pemohon maupun termohon eksekusi
Jawaban : D
30. Dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan bahwa penerima kuasa berhak mengajukan gugatan rekonvensi maka...
A. Penerima kuasa tersebut tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu
B. Dapat mengajukan gugatan rekonvensi asal dilakukan pada sidang pertama
C. Dapat mengajukan gugatan rekonvensi dalam tingkat banding
D. Surat kuasa tersebut dapat dipakai juga untuk mengajukan gugatan rekonvensi sebab surat kuasa itu diberikan untuk semua perbuatan hukum dalam tingkat pertama
E. Penerima kuasa tersebut dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu
Jawaban : A
31. Sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktikkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, adalah ...
A. Undang-undang
B. Konvensi
C. Yurisprudensi
D. Doktrin
E. Hukum kebiasaan (customary law)
Jawaban : B.
32. Hukum berdasarkan isi yang mengatur kepentingan umum, atau juga bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai, adalah ...
A. Hukum pemaksa
B. Hukum pelengkap
C. Hukum publik
D. Hukum privat
E. Hukum Adat
Jawaban : C.
33. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang metode penafsiran penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim adalah...
A. Dalam melakukan penemuan hukum, setelah mengonsatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. yang pertama kali dilihat hakim biasanya adalah undang-undang, karena undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber
hukum yang penting dan utama dalam penemuan hukum
B. Konstruksi hukum adalah mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru
C. Konstruksi hukum mempunyai tujuan membentuk hukum yang konkret dan sekaligus dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan hukum. Konstruksi hukum yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan sebagai bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat umum
D. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi hukum seperti tersebut di atas, maka konstruksi hukum harus mendasarkan pada fakta hukum ataufakta yang telah dikonstatir oleh hakim, harus logis dan estetik dan semata-mata dilakukan untuk mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan dapat dicegah pemutusan perkara yang sewenang-wenang tanpa alasan logis yuridis dan tidak berorientasi pada keadilan
E. Penafsiran hukum berdasarkan pertimbangan sosial dan politik.
Jawaban : A.
34. Berikut ini merupakan pernyataan tentang budaya hukum di Indonesia, kecuali ...
A. Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa hukum
B. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan
C. Budaya hukum sebagai bentuk penjabaran secara konkret dari nilai-nilai tentang hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum
D. Budaya hukum internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik (suku bangsa) ada yang berdasarkan profesi (bidang kerja dan keahlian)
E. Jawaban tidak ada yang benar
Jawaban : D.
35. Apabila peraturan hukum mempunyai efektivitas dalam kehidupan bersama. Hukum berlaku dalam kenyataan di dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak, merupakan berlakunya hukum secara ...
A. Kekuatan berlaku secara yuridis
B. Kekuatan berlaku secara sosiologis
C. Kekuatan berlaku secara filosofis
D. Menurut teori pengakuan (The Recognition Theory)
E. Hak-hak pribadi
Jawaban : B.
36. Hak-hak berupa:
- hak kepribadian, misalnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan;
- hak kekeluargaan, misalnya hak matrimonial yang berupa hak bertimbal balik antara suami dan istri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan;
- hak kebendaan, misalnya hak milik, hak pakai, hak pungut.
termasuk sebagai...
A. Hak-hak publik
B. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia
C. Hak relatif
D. Hak-hak pribadi
E. Hak-hak keperdataan
Jawaban : E.
37 Berikut ini merupakan pernyataan tentang objek hukum, kecuali...
A. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi sasaran dari suatu hubungan hukum disebut objek hukum
B. Objek hukum dapat dikuasai oleh subjek hukum, sebagai objek dari suatu hubungan hukum tentunya objek hukum itu mempunyai nilai dan harga, sehingga perlu ada penentuan siapakah yang berhak atasnya
C. Biasanya objek hukum adalah hanya berupa benda
D. Objek hukum yang berupa benda atau dalam kepustakaan Belanda termasuk juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek atau BW), digunakan istilah zaak
E. Tidak Ada yang benar
Jawaban : C.
38. Berikut ini merupakan pernyataan tentang manusia sebagai subjek hukum, kecuali...
A. Seseorang dianggap cakap hukum (handelingsbekwaam) adalah orang yang dianggap cakap atau cukup cakap uutuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya, berarti ia dibenarkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya dan untuk melakukan perbuatan hukum
B. Manusia sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban,mempunyai kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban sejak mulai berusia 17 tahun dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia
C. Perampasan kedudukan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan sampai seseorang kehilangan sama sekali bak-hak keperdataannya atau kematian perdata (burgerlijkdood), sama sekali tidak dapat dibenarkan
D. Saat mulainya manusia sebagai subjek hukum yaitu sejak dilahirkan, ternyatapengakuan tersebut ada penyimpangannya. Apabila kepentingaunya menghendaki sehubungan dengan harta peninggalan atau warisan yang terbuka, anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan asalkan ia lahir hidup
E. Tidak ada yang benar
Jawaban : B.
39. Perbuatan hukum sepihak pada hakikatnya adalah perbuatan hukum yang hanya memerlukan pernyataan kehendak dari satu pihak saja untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Contohnya adalah, kecuali ...
A. Pembuatan surat wasiat
B. Penerimaan atau penolakan warisan
C. Penolakan persekutuan harta kekayaan, pemilikan dan pembayaran
D. Kelahiran
E. Tidak ada yang benar
Jawaban : D.
40. Berdasarkan sumber berlakunya, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian antar negara, adalah....
A. Hukum undang-undang (wettenrecht)
B. Hukum kebiasaan dan hukum adat (gewoonte en adatrecht)
C. Hukum agama (religierecht)
D. Hukum yurisprudensi (jurisprudentierecht)
E. Hukum traktat (tractatenrecht)
Jawaban : E.
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Yonada Nancy & Dipna Videlia Putsanra
