40 Contoh Soal SKB Polisi Pamong Praja CPNS 2024 & Jawabannya

tirto.id - Pengadaan CPNS 2024 mencakup berbagai formasi untuk tenaga teknis, salah satunya Polisi Pamong Praja. Lantas, apa saja materi yang menjadi kisi-kisi ujian kompetensi bidang dan bagaimanakah contoh soal SKB-nya?

Formasi Polisi Pamong Praja dibuka di berbagai instansi, di antaranya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bangka Tengah, dan Pemkab Biak Numfor. Syarat kualifikasi pendidikan untuk tingkat pemula adalah lulus SLTA/SMA/Sederajat.

Adapun jabatan tersebut dapat diikuti melalui jalur pendaftaran umum maupun khusus. Misalnya Otorita IKN, beberapa formasi khusus disediakan untuk mereka yang termasuk Putra/Putri Kalimantan sesuai KTP.

Pada dasarnya Polisi Pamong Praja atau Pol PP merupakan PNS yang tugasnya menegakkan aturan Perda. Secara rinci mengurus ketertiban umum, ketentraman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kisi-Kisi Soal Tes SKB Polisi Pamong Praja CPNS 2024

Terdapat beberapa materi tes yang diuji kepada para pelamar Polisi Pamong Praja dalam pendaftaran CPNS 2024. Sejumlah kisi-kisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 4 Tahun 2014.

Beberapa di antaranya terdapat tindakan non yustitusi, penindakan yustitusi, rencana induk, patroli, pengamanan dan pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, dan pemberdayaan kapasistas dan penyelenggaraan linmas.

Sesuai materi di atas, yustitusi sendiri bermakna sejumlah rangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah demi menjaga ketertiban umum. Selain itu, menjaga ketentraman dan menindak dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai perda.

Kumpulan Contoh Soal SKB Polisi Pamong Praja CPNS 2024 & Jawabannya

Berikut ini 40 contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Polisi Pamong Praja untuk pendaftaran CPNS 2024, lengkap dengan jawabannya.

1. Di suatu daerah x terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten/Kota X telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada para pedagang liat tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah….

A. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri.

B. memberikan surat pernyataan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan.

C. memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya.

D. menertibkan secara paksa pedagang liar tersebut.

E. memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku.

Jawaban: A

2. Anda merupakan seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di sebuah Kabupaten X. Setelah menerima laporan pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari bawahan Anda, selanjutnya laporan tersebut Anda teruskan kepada….

A. Asisten Pemerintahan

B. Sekretaris Daerah

C. Kepala Bagian Umum

D. Bupati

E. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Jawaban: D

3. Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi….

A. urusan pemerintahan absolut.

B. urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

C. urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

D. urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

E. urusan pemerintahan umum.

Jawaban: B

4. Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat. Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk kedalam….

A. Penindakan yustisial

B. Penindakan preventif non yustisial

C. Operasi gagak

D. Operasi situasional

E. Operasi kondisional non preventif

Jawaban: B

5. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki ciri khas tertentu yang melambangkan organisasi tersebut. Adapun dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja terdapat tulisan praja wibawa yang memiliki makna….

A. Satuan Polisi Pamong Praja adalah abdi negara yang berwibawa

B. Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan nasional

C. Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi pengayom dan penegak bangsa

D. Satuan Polisi Pamong Praja setia terhadap Pancasila dan UUD 1945

E. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai yang memegang amanah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Jawaban: C

6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan penanganan dalam kegiatan demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar besar dan kerusuhan massa. Adapun kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut….

A. demonstrasi

B. pawai

C. rapat umum

D. mimbar bebas

E. kerusuhan massa

Jawaban: D

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam rangka menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Adapun hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja diperingati setiap tanggal….

A. 3 Maret

B. 5 Maret

C. 3 Mei

D. 5 Mei

E. 8 Juni

Jawaban: A

8. Satlinmas adalah satuan khusus yang dibentuk pada tingkat desa dan merupakan mitra kerja Satpol PP dalam melaksanakan pelindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satlinmas dibagi menjadi beberapa regu sebagaimana berikut, kecuali….

A. regu dapur umum

B. regu penyelamatan dan evakuasi

C. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran

D. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini

E. regu pelindungan masyarakat

Jawaban: E

9. Dalam Peraturan Daerah mengenai ketenteraman dan ketertiban umum di suatu Kabupaten X, disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk mengotori dinding, tembok, jembatan, halte, dan fasilitas umum lainnya dengan coretan-coretan. Coretan-coretan ilegal yang seringkali mengotori dinding, tembok, jembatan, halte, dan fasilitas umum lainnya dinamakan dengan….

A. absenteisme

B. daltonisme

C. despotisme

D. chauvinisme

E. vandalisme

Jawaban: E

10. Dalam penindakan yustisial, bahwa pelanggar peraturan daerah yang sengaja tidak memenuhi panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan yang berkenaan dengan hal tersebut tercantum pada….

A. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

E. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jawaban: B

11. Perhatikan nama-nama jenjang karir Polisi Pamong Praja berikut ini!

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda.

2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula.

3. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Utama.

4. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Terampil.

5. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir.

6. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama.

7. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Penyelia.

Jenjang karir secara berurutan yang dapat ditempuh oleh seorang Polisi Pamong Praja Keterampilan adalah….

A. 2-5-4-3

B. 2-4-5-7

C. 6-1-7-4

D. 6-2-7-3

E. 2-1-4-7

Jawaban: B

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memuat tentang ketentuan berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibagi atas IX bab dan 37 pasal. Adapun bab IV dalam peraturan pemerintah tersebut memuat ketentuan tentang….

A. koordinasi

B. kewajiban pemerintah daerah

C. tugas, fungsi, dan wewenang

D. sumber daya manusia

E. pembentukan dan organisasi

Jawaban: D

13. Untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat, maka di setiap provinsi kabupaten/kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Adapun pembentukan Satpol PP di provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan….

A. keputusan gubernur dan keputusan bupati/walikota

B. instruksi gubernur dan instruksi bupati/walikota

C. peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota

D. peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota

E. peraturan bersama gubernur dan bupati/walikota

Jawaban: D

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah menyampaikan hasil penyidikannya kepada….

A. Kepala Daerah

B. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

C. Penuntut Umum

D. Menteri Dalam Negeri

E. Menteri Pertahanan

Jawaban: C

15. Dalam pelatihan dasar, seorang Calon Polisi Pamong Praja dibekali nilai-nilai positif untuk membentuk karakter unggul dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Adapun nilai-nilai tersebut, yaitu ANEKA yang merupakan singkatan dari….

A. akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi

B. agamis, nasionalisme, etika pemerintahan, komitmen kerja, dan anti korupsi

C. andal, negarawan, etika positif, kinerja pemerintahan, dan anti korupsi

D. agamis, nasionalisme, etika pemerintahan, komitmen mutu, dan anti korupsi

E. aktif, non-koruptif, etika positif, komitmen kerja, dan anti indisipliner

Jawaban: A

16. Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP, kecuali ….

A. Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum setempat

B. Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM

C. Setiap penindakan mempunyai landasan hukum

D. Setiap penindakan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun

E. Setiap penindakan dilaksanakan sesuai prosedur

Jawaban: A

17. Tujuan disusunnya standar operasional prosedur Satpol PP adalah ….

A. Sebagai pedoman pengamanan obyek operasi

B. Sebagai pedoman pengamanan subyek operasi

C. Sebagai pedoman dalam menerima perintah dari gubernur/bupati

D. sebagai pedoman melaksanakan tugas

E. Sebagai pedoman menjaga hubungan baik dengan sasaran operasi

Jawaban: D

18. Operasi yustisi penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur yang menjadi persyaratan dilakukannya operasi, yaitu ….

A. Telah ditemukan Pelanggaran Perda

B. Telah ditemukan pelanggaran Keputusan Kepala Daerah

C. Telah dilakukan teguran I

D. Telah dilakukan teguran II

E. Semua jawaban

Jawaban: E

19. Proses pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2011 dapat dilakukan dengan cara ….

Jawaban: B

20. Moto Polisi Pamong Praja adalah “Praja Wibawa” yang berarti .....

A. Pemerintahan yang berwibawa harus dikembalikan kepada tujuan dasar atau khitahnya.

B. Abdi Utama bagi Nusa Bangsa

C. Di darat dan di laut kita jaya

D. Prajurit yang tiada tanding

E. Sayap Tanah Air

Jawaban: A

21. Sdr. Anwar, S.Sos., M.Si merupakan pegawai negeri sipil polisi pamong praja dengan pangkat dan golongan Pembina, IV/a. Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai memperoleh angka kredit 426. Berdasarkan hal tersebut, maka pegawai negeri sipil bersangkutan dapat menjadi Polisi Pamong Praja Keahlian dengan jenjang….

A. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

B. Polisi Pamong Praja Ahli Muda

C. Polisi Pamong Praja Ahli Madya

D. Polisi Pamong Praja Ahli Utama

E. Polisi Pamong Praja Ahli Penyelia

Jawaban: C

22. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di kota .....

A. Jakarta

B. Bandung

C. Surabaya

D. Yogyakarta

E. Madiun

Jawaban: D

23. Menurut Aristoteles, secara garis besar keadilan dibagi menjadi dua macam. Adapun

keadilan yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu tanpa melihat kedudukan

sosial, jenjang pendidikan, dan jabatan seseorang disebut….

A. keadilan distributif

B. keadilan komutatif

C. keadilan ekstraktif

D. keadilan regulatif

E. keadilan regresif

Jawaban: B

24. Sejarah Polisi Pamong Praja didirikan pada tanggal....

A. 2 Januari 1945

B. 3 Maret 1950

C. 3 April 1948

D. 28 Oktober 1948

E. 16 Agustus 1950

Jawaban: B

25. Angka kredit yang diperoleh dari mengikuti pendidikan sekolah serta mendapatkan ijazah SLTA atau jenjang pendidikan sederajat adalah….

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

E. 30

Jawaban: D

26. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko yang tinggi, maka polisi pamong praja dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari….

A. Kementerian Dalam Negeri

B. Kejaksaan Republik Indonesia

C. Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. Tentara Nasional Indonesia

E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Jawaban: D

27. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja adalah menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Makna dari kata menindak dalam wewenang sebagaimana dimaksud, yaitu….

A. melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk diproses melalui peradilan

B. melakukan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan terhadap para pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

C. melakukan tindakan berupa pemberian surat teguran terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

D. melakukan tindakan berupa pemberian surat peringatan terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

E. melakukan tindakan penjagaan dan pemulihan terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, namun tidak sampai proses peradilan

Jawaban: A

28. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal ......

A. Jan Pieterszoon Coen

B. Herman Willem Daendels

C. Pieter Both

D. Van Der Capellen

E. Van Den Bosch

Jawaban: C

29. Tugas dari seorang PPNS Polisi Pamong Praja adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan-perundangan. Pengertian dari penyidikan adalah….

A. serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

B. tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

C. serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

D. serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus tindak pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

E. pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Jawaban: C

30. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No ....

A. UU No 2/1971

B. UU No 5/1972

C. UU No 8/1973

D. UU No 5/1974

E. UU No 5/1978

Jawaban: D

31. Untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokokpokok Kepolisian. Maka padatahun 1962, nama Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi....

A. Kesatuan Pagar Baya

B. Kesatuan Pagar Praja

C. Kesatuan Polisi Daerah

D. Penjaga Keamanan Kapanewon

E. Detasemen Polisi Keamanan Daerah

Jawaban: A

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor….

a. 4200

b. 5013

c. 6205

d. 7023

e. 8055

Jawaban: C

33. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan perangkat daerah di bidang....

A. Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

B. Penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum

C. Hukum perdata

D. Pertahanan

E. Semua jawaban benar

Jawaban: A

34. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh ......

A. Bupati/Walikota

B. Ketua DPRD

C. Sekretaris Daerah

D. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRD

E. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah

Jawaban: E

35. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pembentukan yang pertama pada tangga l....

A. 18 Agustus 1945

B. 22 Agustus 1945

C. 30 Oktober 1948

D. 10 November 1948

E. 28 Oktober 1949

Jawaban: C

36. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh ....

A. Gubernur

B. Ketua DPRD

C. Sekretaris Daerah

D. Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

E. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRD

Jawaban: D

37. Dalam rangka mendukung kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali….

A. gedung kantor

B. kendaraan roda dua

C. kendaraan roda empat

D. perlengkapan operasional

E. rumah dinas

Jawaban: C

38. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat ketentuan bahwa dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai….

A. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah

B. Unit bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah

C. Juru Sita Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah

D. Kepala Regu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah

E. Komandan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah

Jawaban: A

39. UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah terdapat pada pasal ....

A. Pasal 16 UUD 1945

B. Pasal 17 UUD 1945

C. Pasal 18 UUD 1945

D. Pasal 19 UUD 1945

E. Pasal 20 UUD 1945

Jawaban: D

40. Yang bukan merupakan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah ....

A. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat

B. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan

C. Pendidikan berasal dari sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi

D. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun

E. Semua jawaban salah

Jawaban: C