11 Negara Asia yang Krisis BBM karena Perang & Antisipasinya

tirto.id - Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memiliki efek domino pada stabilitas ekonomi global. Beberapa negara di Asia bahkan telah mengalami krisis energi akibat perang tersebut.

Iran membuat langkah bertahan dengan menutup Selat Hormuz, jalur penting pendistribusian minyak dari Timur Tengah ke banyak negara di dunia, khususnya Asia.

Negara-negara di Asia pun mulai membuat langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan diri dari krisis energi akibat perang yang berlangsung sejak 28 Februari 2026.

Daftar Negara Asia yang Krisis BBM Imbas Perang & Antisipasinya

Berikut daftar negara-negara di Asia yang telah mengalami krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan langkah-langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintahannya:

1. Vietnam

Vietnam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat terdampak perang di Timur Tengah. Akibat krisis minyak di negaranya, pemerintah Vietnam akan mengurangi jumlah penerbangan domestik.

Vietnam Airlines, maskapai nasional Vietnam, akan menangguhkan sekitar 23 penerbangan domestik setiap minggu mulai 1 April, karena pasokan bahan bakar jet (Jet A-1) terbatas.

"Vietnam Airlines berencana untuk menangguhkan sementara operasional di beberapa rute mulai 1 April. Pasokan bahan bakar penerbangan (Jet A-1) yang terbatas akibat konflik di Timur Tengah telah membuat maskapai penerbangan domestik berisiko kekurangan bahan bakar," demikian pernyataan otoritas penerbangan sipil Vietnam dikutip CNA, Selasa(24/3/2026).

Lebih lanjut, otoritas penerbangan sipil Vietnam menekankan bahwa rute-rute utama domestik dan penerbangan internasional tetap dijaga, namun beberapa rute domestik harus dihentikan sementara.

Maskapai juga sedang mempertimbangkan pengenaan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) pada penerbangan internasional mulai April untuk menyesuaikan dengan harga minyak yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah pasokan, Vietnam telah meminta dukungan bahan bakar dari beberapa negara, termasuk Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang, serta menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk produksi minyak dan gas bersama.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

2. Laos

Pemerintah Laos sedang mengambil langkah darurat untuk menangani krisis bahan bakar yang muncul akibat kenaikan harga energi global dan gangguan rantai pasokan.

Kementerian Industri dan Perdagangan Laos mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar yakni pajak bensin dikurangi dari 25 persen menjadi 15 persen dan pajak solar dari 10 persen menjadi 0 persen.

Langkah ini diambil agar harga domestik tidak naik secara tajam. Selain itu, pemerintah akan menggunakan dana dari program subsidi untuk menstabilkan harga, meringankan beban masyarakat, dan mengantisipasi fluktuasi pasar global.

Untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, kantor Perdana Menteri mengeluarkan arahan pada 13 Maret agar kementerian melakukan langkah-langkah seperti rotasi staf, meningkatkan pertemuan jarak jauh, membatasi perjalanan yang tidak perlu, dan menerapkan penghematan biaya.

Sebagai dukungan langsung kepada masyarakat, layanan pengisian bahan bakar keliling diluncurkan di ibu kota Vientiane, sementara di provinsi Champasak pemerintah menyediakan bus gratis di jalur utama dan pinggiran kota seperti dilaporkan Xinhua (18/3/2026).

Selain itu, Nation Thailand (23/3/2026), juga menyebut Pemerintah Laos mengurangi frekuensi tatap muka siswa sekolah menjadi 3 hari dalam seminggu untuk menghemat konsumsi BBM.

3. Kamboja

Kamboja sedang menghadapi krisis energi baru setelah Sokimex, salah satu pemasok bahan bakar terbesar di negara itu, mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan sementara penjualan LPG mulai 1 April karena gagal mengimpor bahan bakar sejak awal Maret akibat gangguan transportasi terkait konflik di Timur Tengah.

Sokimex mengoperasikan sekitar 500 SPBU di seluruh negeri. Setelah harga bensin dan solar naik tajam, tekanan kini meluas ke LPG, bahan bakar yang banyak digunakan untuk memasak di rumah tangga perkotaan dan untuk kendaraan seperti tuk-tuk dan taksi.

Menteri Energi Kamboja, Keo Rottanak, berusaha menenangkan publik dengan mengatakan bahwa Sokimex hanya menguasai sekitar 3 persen pasar LPG domestik, dan tidak ada kekurangan nasional, dikutip Nation Thailand (25/3/2026).

Pemasok LPG lain masih menyalurkan bahan bakar, dengan pengiriman baru yang dijadwalkan selama Maret dan April. Ia juga mendorong rumah tangga untuk mengurangi penggunaan LPG dan beralih sementara ke kompor listrik atau rice cooker listrik, sehingga pasokan tetap tersedia bagi pengemudi transportasi umum.

4. Thailand

Thailand juga sempat mengalami krisis BBM setelah perang Iran vs AS-Israel pecah akhir Februari lalu. Namun, saat ini pemerintah Thailand melakukan beberapa langkah yang dinilai efektif untuk menstabilkan pasokan dan distribusi.

Bangkok Post pada 24 Maret 2026 melaporkan salah satu langkah utama Thailand keluar dari krisis BBM adalah perintah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul yang mewajibkan pedagang minyak meningkatkan cadangan dari 1 persen menjadi 3 persen dari total volume penjualan tahunan, setara dengan 11 hari konsumsi rata-rata, yang harus dipenuhi pada akhir April.

Selain itu, pemerintah sementara mencabut pembatasan pengiriman minyak di siang hari di area perkotaan untuk mempercepat distribusi.

Deputy Director-General Chatchai Khunlohit dari Department of Energy Business (DOEB) juga mewajibkan kilang dan depo melaporkan volume pengiriman, penerima, dan harga setiap hari sebelum pukul 18.00 untuk mencegah kelangkaan.

Untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, pemerintah juga melarang ekspor minyak, kecuali ke Laos dan Myanmar.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

5. India

Indian Express pada 26 Maret menyebut India saat ini menghadapi kekhawatiran publik terkait ketersediaan bahan bakar otomotif, seperti petrol dan diesel, menyusul perang di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global.

Beberapa wilayah, termasuk Gujarat dan Andhra Pradesh, dilaporkan mengalami antrian panjang di SPBU akibat panic buying, namun pemerintah dan perusahaan pemasok minyak (OMC) menegaskan bahwa tidak ada kekurangan bahan bakar.

Menurut Sujata Sharma, Joint Secretary Kementerian Petroleum India, negara memiliki cadangan minyak yang cukup dan kilang beroperasi pada kapasitas optimal, dengan kapasitas penyulingan tahunan sekitar 26 crore ton. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh rumor dan menghindari pembelian panik.

India telah meningkatkan impor dari sumber non Timur Tengah, khususnya Rusia, untuk menutupi kekurangan.

Pemerintah telah memprioritaskan pasokan untuk rumah tangga, mengurangi distribusi ke industri dan bisnis, serta meningkatkan produksi LPG domestik sebesar 40 persen dengan memanfaatkan aliran propana dan butana dari industri petrokimia.

6. Filipina

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah menyatakan keadaan darurat energi nasional, yang akan berlaku selama satu tahun.

Sebagai bagian dari respons darurat, pemerintah membentuk sebuah komite khusus untuk mengatur pergerakan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar.

Marcos Jr juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengamankan pasokan minyak mentah dan produk petroleum, termasuk membayar sebagian kontrak di muka jika diperlukan, serta mengambil tindakan terhadap penimbunan, spekulasi, dan manipulasi pasokan.

Saat ini, Filipina masih memiliki sekitar 45 hari stok bahan bakar, dan pemerintah sedang berusaha menambah 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk memperkuat cadangan.

Untuk meringankan beban warga, pemerintah mulai memberikan subsidi 5.000 peso kepada pengemudi ojek motor dan pekerja transportasi publik, serta akses bus gratis bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota, dikutip Al Jazeera (25/3/2026).

7. Pakistan

Pemerintah Pakistan sedang menyiapkan sistem pasokan bahan bakar berbasis kuota untuk mengatasi krisis energi akibat perang di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak global. Sistem ini dirancang untuk mengatur distribusi bensin dan diesel secara otomatis, terutama bagi kendaraan roda dua dan roda tiga, seperti sepeda motor dan becak.

Konsumen akan menggunakan aplikasi khusus yang terhubung dengan nomor registrasi kendaraan dan CNIC (Kartu Identitas Nasional) untuk mendapatkan kuota bahan bakar. Retailer atau SPBU akan memindai voucher digital yang dihasilkan konsumen, dan sistem secara otomatis membatasi jumlah bahan bakar sesuai kuota, dikutip Asia News (26/3/2026).

8. Bangladesh

The Economic Times (24/3/2026) melaporkan krisis bahan bakar di Bangladesh semakin parah akibat perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah, terutama di SPBU, di mana masyarakat harus antre berjam-jam dan suasananya penuh kekacauan.

Situasi ini dinilai telah mencapai titik kritis, di mana risiko penutupan SPBU secara massal menjadi nyata, terutama karena masalah keamanan dan pasokan bahan bakar yang tidak memadai.

Namun hal ini dibantah oleh Menteri Informasi dan Penyiaran Zahir Uddin Swapan yang mengatakan Bangladesh saat ini tidak menghadapi krisis energi.

“Saat ini, tidak ada kekurangan energi di negara ini,” tegasnya dikutip Asia News (26/3/2026).

9. Jepang

Jepang akan melakukan pelepasan cadangan minyak strategis terbesar dalam sejarah negara itu mulai minggu ini, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kekurangan bahan bakar akibat perang AS-Israel terhadap Iran.

Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan pemerintah telah menyetujui pelepasan cadangan minyak swasta selama 15 hari.

Cadangan negara yang akan dilepas mencakup sekitar 80 juta barel, setara dengan 45 hari kebutuhan domestik. Selain itu, pemerintah memperkenalkan subsidi bahan bakar untuk membatasi harga bensin sekitar 170 yen per liter setelah harga ritel mencapai rekor 190,8 yen per liter. Subsidi ini akan ditinjau setiap minggu sesuai pergerakan harga minyak, dikutip The Guardian (24/3/2026).

10. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae Myung mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan energi, karena Korea Selatan sangat bergantung pada impor minyak dan gas untuk industri dan kebutuhan domestik.

Mengutip The Straits Times (25/3/2026), Presiden Lee memimpin rapat darurat pemantauan ekonomi, dengan kepala staf Kang Hoon Sik mengelola ruang situasi di Blue House, yang menjadi pusat koordinasi tanggap darurat ekonomi.

Rapat kantor darurat ekonomi akan diadakan dua kali seminggu, dipimpin secara bergantian oleh Perdana Menteri Kim Min Seokdan Menteri Keuangan Koo Yun Cheol.

Selain langkah-langkah organisasi, Korea Selatan juga:

• Memberlakukan batas harga bahan bakar untuk pertama kali dalam sekitar 30 tahun.
• Meluncurkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won.
• Merencanakan pengesahan Anggaran tambahan 25 triliun won, yang dijadwalkan dibahas pada 31 Maret.

11. Srilanka

Sri Lanka saat ini menghadapi krisis energi dengan stok bahan bakar di negara ini diperkirakan hanya cukup untuk 25 hari pada tingkat konsumsi saat ini. Distribusi terganggu karena beberapa pom bensin tutup lebih awal dan operator swasta seperti Sinopec dan Shell kesulitan memenuhi permintaan.

Pemerintah merespons dengan menaikkan harga bahan bakar hingga 30 persen, termasuk diesel, petrol 92 dan 95 oktan, serta kerosene, sehingga harga kembali ke level krisis ekonomi 2022 dan diperkirakan akan mendorong inflasi sebesar 5–8 persen.

Untuk mengelola distribusi dan mengurangi panic buying, pemerintah menerapkan sistem rasi bahan bakar berbasis QR code dan pembagian berdasarkan angka ganjil-genap nomor kendaraan, dikutip Tamil Guardian (24/3/2026).