Menuju konten utama

Wiranto Sebut Kinerja Kepolisian Semakin Baik

Menko Polhukam Wiranto menyebutkan bahwa kinerja kepolisian kian baik melalui indikator turunnya angka kejahatan dan angka kecelakaan. Sebagai komandan Tim Saber Pungli, Wiranto juga meminta kepolisian membersihkan secara internal dalam pelayanan publik.

Wiranto Sebut Kinerja Kepolisian Semakin Baik
Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menko Polhukam Wiranto (kiri) saat mempimpin Rapat Terbatas membahas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/10). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

tirto.id - Kinerja kepolisian dinilai semakin membaik dengan menurunnya angka kejahatan dan angka kecelakaan. Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Wiranto dalam acara diskusi capaian dua tahun bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Pemerintahan Jokowi – JK.

Wiranto menyatakan angka kejahatan menjadi 165.147 pada Juni 2016 yang sebelumnya pada 2015 sebanyak 373.636 kasus. “Sementara angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korban. Pada 2016 turun menjadi 1.947 kasus dari sebelumnya di tahun 2015 sebanyak 2.228 kasus,” ungkap Wiranto di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sebagaimana diberitakan Antara, Wiranto yang sekaligus ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penanggungjawab Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) juga meminta polisi sebagai ujung tombak dengan membersihkan secara internal dalam pelayanan publik.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan pemberantasan pungli di tubuh kepolisian tidak hanya yang berhubungan dengan publik saja, tetapi juga menyangkut masalah promosi jabatan. "Masalah promosi jabatan ini memang telah menjadi isu, kemudian ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk mengatasi ini," kata Tito.

Tito menyebutkan, pihaknya akan melakukan open bidding (lelang jabatan) berdasarkan sistem kinerja sehingga personel yang memenuhi syarat bisa mengikutinya. “[Kepada] para peserta lelang jabatan ini akan dilakukan assessment dan tiga terbaik akan diajukan ke Dewan Jabatan dan Kepangkatan,” ungkapnya.

Kapolri berharap langkah yang ditempuh ini bisa menghilangkan praktik pungli dalam rangka pembinaan karir serta kolusi dan nepotisme dalam mengisi jabatan di tubuh kepolisian. Selain itu, Tito mengatakan pihaknya juga melakukan operasi internal berbagai pungli, termasuk penyimpangan oleh oknum dalam rekrutmen anggota kepolisian baru.

Keberhasilan Dua Tahun

Pada kesempatan itu, Wiranto juga menyebut beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi agenda strategis pemerintah Jokowi-JK yang dicapai dalam dua tahun ini. Perwujudan Nawacita di bidang ini, menurutnya, telah memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum.

Wiranto menyebut beberapa keberhasilan bidang hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp14,2 triliun selama Januari-September 2016. “Selanjutnya pemerintahan Jokowi-JK berhasil melakukan deregulasi Peraturan Daerah dengan mencabut 3.143 Perda-Perda bermasalah,” sebutnya.

Selain itu, program Tax Amnesty juga dinilai sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar Rp97,15 triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp165 triliun.

Capaian di bidang hukum juga dilihat melalui Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I yaitu pemberantasan pungutan liar; pemberantasan penyelundupan; percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; relokasi lapas yang telah over-capacity; perbaikan layanan hak paten merk dan desain. “Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama,” jelasnya

Untuk bidang politik, Wiranto mengatakan beberapa capaian selama dua tahun terakhir ini, yakni konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif karena didukung oleh DPR;

Kedua, Terobosan politik berupa Pilkada Serentak di tahun 2015 berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 persen;

Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 meningkat menjadi 73,12 jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan Tahun 2014 yang saat itu mencapai angka 73,04.

Baca juga artikel terkait KEPOLISIAN atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Hukum
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari