Masuk tirto.id
tirto.id - Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram atau "gas melon" di Kabupaten Jember kian mencekik masyarakat. Tak hanya sulit didapat, harga di tingkat pengecer pun dilaporkan melambung drastis hingga mencapai Rp40.000 per tabung, jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp18.000.
Kondisi memprihatinkan ini salah satunya dirasakan oleh Sunarsih, warga Dusun Sumbertenggulun, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul. Sunarsih mengaku terpaksa merogoh kocek sangat dalam karena jarak pangkalan resmi yang jauh dari tempat tinggalnya.
"Di sini, harga tabung gas elpiji 3 kg masih Rp40 ribu. Mungkin di desa lain dekat pusat kecamatan lebih murah, tapi bagi kami terlalu jauh," ungkap Sunarsih lirih, Jumat (24/4/2026).
Senada dengan Sunarsih, Devi, warga Desa Tanggul Wetan, juga mengeluhkan harga yang tidak beraturan di tingkat pengecer. Dia menemukan harga yang bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000. Baginya, keberadaan pasar murah menjadi satu-satunya harapan untuk mendapatkan gas melon dengan harga normal.
Merespons jeritan warga, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perdagangan) langsung menggelar pasar murah di berbagai titik, termasuk di Kantor Kecamatan Tanggul.
Kepala Diskop UKM Jember, Sartini, menegaskan bahwa langkah ini diambil atas instruksi Bupati Jember guna mengoptimalisasi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Kami menggandeng Pertamina dan Hiswana Migas untuk mendistribusikan 300 tabung per kecamatan dengan harga Rp18.000 sesuai HET,” jelas Sartini.
Selain menggelar pasar murah, tim gabungan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelaku usaha. Hasilnya, ditemukan kafe, laundry, hingga penginapan yang masih menggunakan gas melon bersubsidi.
Kelangkaan ini ditengarai akibat distribusi yang tidak tepat sasaran dan adanya permainan di tingkat bawah. Sartini mengingatkan bahwa pangkalan hanya diperbolehkan menyalurkan maksimal 10 persen kuotanya ke pengecer.
Untuk memberikan efek jera, Pemkab Jember tidak segan-segan memberikan sanksi berat kepada pelaku usaha yang masih menggunakan jatah masyarakat miskin.
“Jika masih bandel, ancamannya tegas. Kami akan cabut Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka sehingga tidak bisa lagi menjalankan usahanya,” tegas Sartini.
Guna memastikan distribusi tepat sasaran, masyarakat kini diimbau membeli langsung ke pangkalan resmi dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli, di mana setiap kepala keluarga dibatasi hanya boleh membeli satu tabung.
Penulis: Jember Yang Itu
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
