tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan koordinasi lintas-sektoral secara berkala untuk mengawal pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses ini sekarang memasuki tahap uji petik atau ground checking DTSEN.
Koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga tersebut salah satunya dilakukan saat Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis, 27 Februari 2025. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri rapat tersebut mewakili Mensos Saifullah Yusuf.
Dalam forum RTM, Wamensos Agus Jabo tidak hanya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, tetapi juga melaporkan update terbaru pelaksanaan uji petik DTSEN.
Selain Wamensos, di rapat yang sama, hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
Selain itu, ada juga pejabat Kemenko Perekonomian, perwakilan Kemendagri, Komdigi, Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kemendiktisaintek, Kementerian Desa PDT, BPKP, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Wamensos Agus Jabo menjelaskan, uji petik (ground checking) perlu dilakukan sebelum DTSEN menjadi acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat.
"Ground checking menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data," kata Agus Jabo.
Dia menegaskan, akurasi data perlu dipastikan agar bisa mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemensos akan melibatkan 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan ground checking DTSEN di seluruh Indonesia. Untuk melatih para pendamping PKH agar kompeten dalam mengecek data, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemutakhiran DTSEN Pakai Dua Mekanisme
Pemutakhiran DTSEN dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama, lewat sistem birokrasi berjenjang dari pemerintah daerah hingga pusat. Mekanisme ini untuk memastikan data telah lolos verifikasi secara administratif.
Kedua, verifikasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pelibatan publik penting untuk memastikan setiap perubahan kondisi sosial-ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
Guna mendukung mekanisme kedua, Kemensos menyediakan aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses publik. Lewat aplikasi itu, masyarakat bisa mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka.
Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena banyak bantuan sosial di daerah tidak tepat sasaran. Maka itu, Presiden memerintahkan penyusunan data tunggal. "Setelah DTSEN keluar, kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan," katanya.
Agus mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan persoalan kemiskinan ekstrem tuntas di Indonesia pada 2026. Program ini juga menjadi salah satu prioritas Presiden.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
