Wamensos Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Sarpras Sekolah Rakyat

tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tersebut.

Menurutnya, pengelolaan seluruh fasilitas yang merupakan barang milik negara (BMN) menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana. Peralatan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlengkapan dapur dan berbagai aset lainnya yang mendukung proses pendidikan," katanya.

Hal itu disampaikan Agus Jabo saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7/2026). Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari hingga 23 Juli 2026.

Agus Jabo mengatakan Presiden tidak hanya menggagas Program Sekolah Rakyat, tetapi juga mendukung pelaksanaannya melalui penyediaan anggaran, sistem, serta pengadaan barang dan jasa.

"Dan saya pikir, pak presiden sudah mempersiapkan dan sudah terbukti kemudian sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat itu sangat luar biasa," ujarnya.

Sarpras yang disediakan di Sekolah Rakyat meliputi tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Ia menjelaskan, seluruh fasilitas tersebut merupakan barang milik negara dan dibeli dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, pengelolaan BMN, menurut Agus Jabo, tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial sebagai penyelenggara Program Sekolah Rakyat kepada negara dan masyarakat.

"Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak," tegas dia.

Agus Jabo juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan manajemen risiko dalam pengelolaan BMN agar seluruh aset dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Agus Jabo menyampaikan delapan arahan kepada jajaran terkait.

Pertama, ia meminta seluruh satuan kerja di Kemensos segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dengan menetapkan target waktu serta penanggung jawab yang jelas.

"Kedua, percepat penyelesaian seluruh proses distribusi BMN. sehingga tidak terdapat aset yang tertahan di gudang atau belum dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat," ujarnya.

Ketiga, ia meminta gugus tugas melakukan inventarisasi ulang seluruh BMN di Sekolah Rakyat guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan.

Keempat, ia meminta penyelesaian seluruh dokumen administrasi BMN, termasuk kodefikasi aset, daftar barang, inventarisasi, pencatatan dalam sistem informasi pengelolaan BMN, serta berita acara serah terima barang.

"Jadi berita acara serah terima ini penting gitu lho, terutama berita acara serah terima barang-barang yang sudah masuk ke sekolah-sekolah rakyat. Dari kita ke Sekolah Rakyat, berita acaranya harus tertib karena di situlah kita bisa mempertanggungjawabkan secara obyektif," jelas dia.

Kelima, ia mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BMN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan agar memiliki kompetensi yang memadai.

Keenam, ia meminta penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan BMN di seluruh Sekolah Rakyat sebagai pedoman dalam proses penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan aset.

"Ketujuh, manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung monitoring pengelolaan BMN secara real time sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang tepat, akurat dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan," kata Agus Jabo.

Terakhir, ia meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berbasis risiko terhadap pengelolaan BMN serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara konsisten.

Selain itu, Agus Jabo menegaskan bahwa pengelolaan BMN tidak semata menyangkut administrasi aset, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara negara, serta komitmen dalam memberikan pelayanan publik.

"Setiap aset yang dibiayai oleh uang rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," ucapnya.

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karena itu, seluruh aset harus dikelola dengan baik.

Agus Jabo mewanti-wanti agar jangan sampai ada aset Sekolah Rakyat yang terbengkalai, tidak tercatat, tidak dimanfaatkan, maupun tidak dipelihara.

"Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk menjadikan hasil monitoring dari evaluasi ini sebagai momentum memperkuat tata kelola, menjaga akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pembelanjaan intern, pengendalian intern," ungkap dia.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Staf Ahli Menteri Abdul Muis, Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Muhtar, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kemensos Faisal.

(INFO KINI)