Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menekankan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat mesti dibarengi pemberdayaan keluarga murid, termasuk di wilayah pesisir seperti Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di daerah ini, mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pesan ini disampaikan Agus Jabo saat audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Lembata di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Audiensi tersebut membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Lembata. Hal yang dibahas di antaranya menyangkut calon lahan, mekanisme rekrutmen siswa, dan konsep pemberdayaan orang tua calon peserta didik.
Pertemuan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, Kepala Dinas Pendidikan Lembata Wenseslaus Ose Pukan, serta Inspektur Daerah Lembata Patrisius Emi Ujan.
Sementara itu, Wamensos juga didampingi oleh Sekretaris I Sekolah Rakyat dan Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND) Herman Koeswara beserta jajaran Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Pemerintah Kabupaten Lembata kini sudah menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat seluas 9 hektare di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Lahan hibah warga itu sedang diproses untuk mendapatkan legalitas secara formal.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menegaskan bahwa status hukum lahan merupakan syarat utama sebelum Sekolah Rakyat dibangun. Dia berharap masalah legalitas tersebut segera selesai awal Januari 2026.
“Yang paling penting status hukum lahannya definitif milik Pemkab. Setelah itu, baru kita bawa ke KemenPU untuk ditindaklanjuti,” ujar Agus Jabo.
Agus Jabo menuturkan bahwa Sekolah Rakyat dibangun untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk orang miskin. Kalau Sekolah Rakyat dibangun di Lembata, maka siswanya juga harus anak-anak dari Lembata tidak boleh dari luar, keluarganya yang masuk DTSEN desil 1 dan desil 2,” tegasnya.
Dalam audiensi yang sama, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, juga menjelaskan skema pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat yang akan diterapkan.
Dia mengatakan, ketika anak-anak bersekolah dan tinggal di asrama, para orang tua akan diberdayakan sebagai penyedia pangan bagi siswa Sekolah Rakyat. Sumber pangannya pun didapatkan dari potensi lokal Lembata sebagai wilayah pesisir dan agraris, seperti jagung, ayam, ikan, dan sayur-sayuran.
Dalam penilaian Agus Jabo, konsep tersebut sesuai dengan prinsip pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat yang bersifat menyeluruh.
“Itu sudah tepat. Petani, peternak, dan nelayan memang harus kita dorong supaya ikut berdaya. Anak-anaknya sekolah, sementara orang tuanya tidak ditinggalkan, tetapi diberdayakan agar ekonomi keluarga ikut bergerak,” katanya.
Dia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dibangun agar kemiskinan antargenerasi bisa diputus dengan dampak yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan anak dan pemberdayaan orang tua harus berjalan beriringan.
Pihak Kemensos juga menjalin kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberi jaminan masa depan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini alat negara untuk memutus kemiskinan. Anak-anak yang lulus harus jelas arahnya, tidak jatuh miskin kembali. Itu yang sedang kita siapkan bersama,” kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
