Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menerima audiensi Bupati Jepara, Witiarso Utomo, di kantor Kemensos, Senin (23/6/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sinergi pengentasan kemiskinan, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
"Kemarin sudah ada 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780-an siswa. Presiden Prabowo meminta ada tambahan murid sampai 20 ribu siswa," kata Agus Jabo dalam rapat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Ia menyebut Presiden Prabowo tengah mempersiapkan tambahan aset untuk mendukung program tersebut melalui sinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Namun, kata Agus, dukungan dari pemerintah daerah tetap penting, terutama soal penyediaan lahan.
"Pemerintah kabupaten/kota harus sediakan lahan permanen," ujarnya.
Ia menegaskan lahan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat, seperti tidak berada di wilayah rawan bencana atau lahan miring.
"Pokoknya ke depan kita sinergi, apa yang bisa kita kerja samakan untuk pengentasan kemiskinan," katanya.
Selain Sekolah Rakyat, pembaruan data PBI JK juga menjadi perhatian. Setelah dirilisnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos melakukan asesmen ulang terhadap penerima bantuan.
"Jadi, memang dari DTSEN, kita melakukan ground check. Dari ground check ini ada asesmen baru dari Kemensos yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya.
Hasilnya terdapat penerima bantuan sosial yang tak masuk kriteria. Sehingga, ada warga yang masuk dan keluar dari daftar penerima bansos.
"Beberapa kita masukkan (penerima) berdasarkan ground checking, termasuk PBI desil 5 ke bawah," katanya.
Agus Jabo mengatakan DTSEN masih terus dimutakhirkan. sehingga pasti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat.
"Makanya Pak Bupati juga harus siap kalau ada warganya datang dan menginfokan saat berobat tidak di-cover lagi," katanya.
Ia memastikan verifikasi warga yang dikeluarkan dari PBI bisa dilakukan lewat dinas sosial dan berkoordinasi dengan Kemensos. Lalu, nanti akan dilakukan ground check ulang untuk penentuan reaktivasi PBI.
"Kecuali darurat, ada kompensasi," katanya.
Menanggapi hal ini, Bupati Jepara, Witiarso berterima kasih atas penjelasan Wamensos Agus Jabo soal Sekolah Rakyat dan PBI JK. Ia menyebut dinas sosial akan bergerak aktif dalam mengurusi masalah PBI JK.
"Terima kasih, Pak," katanya.
Untuk diketahui, Data PBI JK April 2025 untuk Jepara yang dibayarkan Kemensos untuk 408.544 jiwa. Lalu terdapat penghapusan PBI sesuai DTSEN sebanyak 53.954 jiwa. Sehingga, saat ini terdapat sekitar 354 ribu jiwa yang mendapatkan PBI. Angka ini melebihi kuota PBI Kemensos untuk Jepara sebanyak 310.288 jiwa.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
