tirto.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, meminta platform digital global menyediakan fitur pengecekan konten yang dibuat oleh kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) secara gratis. Menurutnya hal ini akan berguna untuk membantu masyarakat menangkal hoaks dan deepfake.
“Kita berharap platform media sosial global juga bisa melakukan filter, atau setidaknya menyediakan fitur untuk mengecek apakah sebuah konten buatan AI atau bukan. Fitur ini sebaiknya bisa digunakan publik secara gratis,” kata Nezar dilansir melalui keterangan resminya, Kamis (11/9/2025).
Nezar mengungkapkan, hasil penelusuran Data Sensity AI yang mencatat peningkatan 550 persen konten deepfake dalam lima tahun terakhir. Ia menyakini, jumlah konten lebih dari yang disampaikan Data Sensity AI.
“Saya yakin jumlahnya jauh lebih besar karena kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto deepfake kini sangat masif,” tegas Nezar.
Dia menyebut bahwa platform memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Kalau kita meragukan satu isi konten, bisa dicek dengan kekuatan komputasi dan AI yang mereka punya. Misalnya di Meta atau Google, fitur seperti ini bisa jadi bagian layanan standar,” jelasnya.
Di sisi lain, Nezar menekankan pemerintah tengah berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan sebagai alat pembuat konten hoaks. Indonesia, katanya, sudah memiliki perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, dan sejumlah peraturan teknis.
Selain itu, Kementerian Komdigi disebutnya juga menggandeng ekosistem luas, termasuk Mafindo dan media, dalam program cek fakta.
“Ruang digital ini milik kita bersama, maka kita perlu kerja sama yang erat untuk menjaga publik dari hoaks dan konten negatif,” ungkap Nezar Patria.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menerangkan bahwa fenomena deepfake pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2023. Menurut Septiaji, konten deepfake kerap disalahgunakan untuk melakukan penipuan digital dan menggiring opini publik, terutama pada isu-isu politik.
“Untuk isu politik juga ada tapi deepfake paling banyak digunakan untuk penipuan digital. Kalau ada konten hoaks bentuknya video yang muncul di tahun 2025 dengan tema penipuan digital, itu mayoritas adalah deepfake,” jelasnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id

































