Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. merespons usulan Pemerintah Kabupaten Nias Barat terkait penguatan pertahanan dan pengawasan maritim di wilayah barat Kepulauan Nias yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si. dengan Wamenhan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan dipimpin langsung Wamenhan Donny Ermawan Taufanto. Turut mendampingi Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, M.Sc.; Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana; Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional Mayjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Ph.D., FHEA; serta Plt. Kepala Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Wamenhan RI Marsma TNI Nyono Sugondo.
Dalam pertemuan tersebut, Eliyunus menyampaikan perlunya penguatan pengawasan laut di wilayah Nias Barat, terutama kawasan Sirombu dan gugus pulau yang langsung menghadap Samudera Hindia.
Menurut dia, keberadaan Yonif TP 903/Baluseda telah memperkuat unsur pertahanan darat. Ke depan, penguatan tersebut diharapkan diikuti peningkatan kehadiran dan pengawasan di wilayah laut.
Menanggapi usulan itu, Donny mengatakan pembangunan Lanal maupun satuan Marinir membutuhkan kajian dan proses lebih lanjut. Namun, untuk tahap awal, Pos TNI Angkatan Laut (Posal) dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“Kalau membangun brigade Marinir atau Lanal mungkin masih membutuhkan proses. Yang paling sederhana biasanya Angkatan Laut mempunyai pos-pos. Mungkin sementara bisa kita sarankan Pos AL,” kata Donny.
Wamenhan mengatakan konsep yang disampaikan Pemkab Nias Barat akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Laut.
“Nanti kita sampaikan konsep-konsep hari ini kepada Pak Kasal dan Pak Menhan. Harapannya kawasan laut ini bisa semakin tertib dan pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir,” ujarnya.
Sambil menunggu proses tersebut, Donny mendorong Pemkab Nias Barat memperkuat koordinasi dengan unsur TNI yang telah ada di Kepulauan Nias.
Ia juga menilai pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dapat berperan sebagai sumber informasi awal terhadap aktivitas yang perlu mendapat perhatian di laut.
“Bapak yang tahu kondisi di lapangan. Kalau ada informasi, sampaikan kepada Danlanal, termasuk foto dan informasi pendukung,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas keberadaan KAL Hinako dan kemungkinan optimalisasi patroli di perairan barat Nias sesuai kebutuhan operasional TNI AL.
TNI Harus Hadir Membantu Rakyat
Wamenhan juga menekankan bahwa keberadaan satuan TNI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Donny mengingatkan salah satu prinsip dalam Delapan Wajib TNI, yakni mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
“TNI dengan rakyat harus bersatu. Salah satu Delapan Wajib TNI adalah mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya,” ujarnya.
Eliyunus mengatakan manfaat keberadaan Yonif TP 903/Baluseda telah dirasakan saat banjir melanda Nias Barat baru-baru ini.
“Waktu banjir kemarin, personel TNI bergerak cepat membantu evakuasi masyarakat. Kehadiran mereka benar-benar kami rasakan,” kata Eliyunus.
Menurut dia, keberadaan batalyon juga mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan satuan.
“Yang kami lihat sangat positif, baik untuk keamanan, penanganan bencana maupun pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Putra Nias Barat Didorong Masuk Unhan dan TNI
Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi.
Wamenhan mendorong Pemkab Nias Barat mempersiapkan putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).
“Saya mengharapkan dari Nias Barat juga ada. Lima atau sepuluh orang. Dimonitor kapan pembukaannya dan anak-anak terbaiknya dipersiapkan,” kata Donny.
Selain Unhan, Wamenhan juga mendorong generasi muda Nias Barat mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI melalui berbagai jalur.
Eliyunus mengatakan Pemkab akan menindaklanjutinya melalui pembinaan pelajar potensial sejak dini.
“Dalam jangka panjang, yang menentukan kemajuan daerah adalah kualitas sumber daya manusia. Kesempatan bagi anak-anak Nias Barat untuk masuk Unhan maupun TNI harus kami persiapkan secara serius,” ujarnya.
Air Bersih dan Kampung Nelayan
Dalam audiensi, Bupati juga menyampaikan persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Nias Barat.
Menurut Eliyunus, berbagai upaya pengeboran telah dilakukan, tetapi belum mendapatkan sumber dengan debit yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan sumber air permukaan sebagai solusi jangka panjang.
“Air bersih sangat mendesak, baik untuk masyarakat, pelayanan kesehatan maupun kebutuhan satuan TNI yang berada di Nias Barat,” katanya.
Wamenhan menyampaikan akan melihat peluang koordinasi dengan program TNI Angkatan Darat terkait air bersih dan pembangunan jembatan.
Pertemuan juga membahas usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Eliyunus berharap program tersebut dapat ditindaklanjuti karena dinilai penting bagi penguatan ekonomi dan ketahanan masyarakat pesisir.
Nias Barat Tawarkan Posisi Strategis
Eliyunus menegaskan Pemkab Nias Barat memahami bahwa pembangunan fasilitas pertahanan harus dilakukan berdasarkan kajian dan kebutuhan pertahanan nasional.
Karena itu, penguatan dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari peningkatan koordinasi, patroli dan kajian keberadaan Pos TNI AL.
“Kami tidak meminta perhatian karena Nias Barat jauh dari pusat. Kami menawarkan posisi strategis Nias Barat untuk kepentingan Indonesia,” kata Eliyunus.
Pemkab Nias Barat, lanjutnya, siap memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah, termasuk penyediaan lahan, data, akses infrastruktur dan koordinasi dengan masyarakat.
“Nias Barat berada di beranda Indonesia yang langsung menghadap Samudera Hindia. Menguatkan Nias Barat bukan semata-mata membangun sebuah kabupaten, tetapi ikut memperkuat beranda barat Indonesia,” ujarnya.
Wamenhan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI dan masyarakat.
“Tugas Bapak sebagai kepala daerah adalah memakmurkan rakyat. Kita juga bisa ikut bersama-sama. Intinya kita bersama-sama membangun bangsa ini sekaligus mempertahankan negara,” kata Donny.
