Masuk tirto.id
tirto.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menuding sejumlah perusahaan diduga menjadi penyebab banjir dan tanah longsor di Tapanuli. Sejak Selasa (25/11/2025), delapan kabupaten/kota di Sumatra Utara terdampak banjir bandang dan longsor. Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah menjadi wilayah yang paling parah.
Bencana ekologis ini mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, serta ribuan hektare lahan pertanian rusak, serta aktivitas ekonomi di 51 desa 42 kecamatan lumpuh.
Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Utara, Rianda Purba, mengatakan pihaknya menyoroti Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga sebagai kawasan yang paling terdampak.
Padahal, kata Rianda Harangan Tapanuli/Batang Toru merupakan wilayah tersebut merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatra Utara.
“Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,” kata Rianda dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
Rianda menegaskan banjir bandang dan longsor bukan sekadar akibat hujan ekstrem. Ia menyatakan dari citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi.
Rianda menyatakan bencana ekologis yang terjadi akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.
"Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan," tutur Rianda.
Walhi mendesak pemerintah juga diminta untuk segera menetapkan kebijakan perlindungan ekosistem Batang Toru, melalui Rencana Tata Ruang Wilayaha Kabupaten, Provinsi, dan Nasional secara terpadu. Walhi Sumatra Utara juga meminta pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas bencana, dan melakukan evaluasi terhadap wilayah rawan bencana untuk memitigasi kejadian serupa.
“Kami turut berduka atas bencana ekologis yang menimpa Sumatra Utara. Semoga para penyintas diberi kekuatan dan kebutuhan dasarnya segera terpenuhi. Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar," pungkasnya.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
