Masuk tirto.id
tirto.id - Pengemudi ojek online (ojol), Ajiansyah (31), merasakan suhu di Jakarta belakangan ini makin panas, terutama saat beraktivitas pada siang hari. Pengemudi yang sehari-hari memangkal di kawasan Jakarta Pusat itu mengatakan cuaca terik membuatnya kerap menghentikan pekerjaan sejenak untuk berteduh.
Ajiansyah yang baru tiga bulan menjadi pengemudi ojol mengatakan mulai menarik penumpang sejak pukul 14.00 WIB atau ketika matahari masih menyengat. Kondisi tersebut memaksanya mencari cara agar tetap bisa bekerja tanpa mengalami gangguan kesehatan.
"Panas banget emang cuacanya. Saya mulai narik jam 14.00 WIB, pas masih panas," kata Ajiansyah ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Saat suhu mulai terasa menyengat, Ajiansyah mengaku kerap berhenti sejenak di bawah pohon atau taman untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu, ia selalu mengenakan pakaian tertutup, sarung tangan, dan scarf saat berkendara agar tidak terpapar langsung sinar matahari.
Meski belum pernah mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas, Ajiansyah mengaku berusaha mencegah dehidrasi dengan memperbanyak konsumsi air minum selama bekerja.
"Kalau udah panas, saya ngadem dulu di bawah pohon atau taman. Takut juga kalau sering kena matahari, makanya pakai sunscreen, sarung tangan, baju panjang, pokoknya ditutup semua," ujarnya.
"Alhamdulillah belum sakit. Yang penting minumnya banyak biar enggak dehidrasi," lanjut dia.
Ia berharap Pemprov DKI dapat memperbanyak pohon dan ruang terbuka hijau agar masyarakat, khususnya pekerja luar ruangan seperti pengemudi ojol, memiliki lebih banyak tempat berteduh saat cuaca panas.
"Harus lebih banyak taman, lebih banyak pohon biar adem. Jadi, gampang neduhnya," tuturnya.
Fenomena Urban Heat Island
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 73 persen wilayah Indonesia kini telah berada pada periode kering. Hal ini juga yang memunculkan adanya fenomena Urban Heat Island (UHI), atau fenomena meningkatnya suhu di wilayah perkotaan.
Fenomena ini dipicu oleh dominasi permukaan beton dan aspal yang menyerap serta menyimpan panas, minimnya ruang hijau, hingga bentuk bangunan perkotaan yang menghambat pelepasan panas. Perubahan tutupan lahan menjadi kawasan terbangun juga memperkuat efek tersebut.
Peningkatan suhu yang terkait dengan fenomena UHI perkotaan bervariasi tergantung pada tutupan lahan. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya struktur geometris kota yang rumit, sedikitnya vegetasi, hingga efek rumah kaca. Selain itu, perubahan tutupan lahan yang menjadi lahan terbangun juga memperparah terjadinya UHI.
Fenomena ini membuat panas di Jakarta bukan lagi sekadar persoalan cuaca musiman, melainkan konsekuensi dari dominasi beton, aspal, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).
Apa Dampak Urban Heat Island ke Warga?
Associate Professor Public Health dari Monash University Indonesia, Grace Wangge, mengingatkan fenomena UHI tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.
Menurut dia, dampaknya dapat dirasakan langsung dalam jangka pendek maupun memicu penyakit kronis apabila berlangsung dalam waktu lama.
Suhu perkotaan yang meningkat disebut dapat menyebabkan dehidrasi dan paparan radiasi panas yang berdampak pada kesehatan kulit. Kondisi tersebut juga dinilai memperburuk kualitas udara sehingga meningkatkan risiko penyakit pernapasan.
"Imbas urban heat yang tidak hanya di Jakarta berdampak pada kesehatan individu misalnya ancaman dehidrasi dan radiasi panas yang memengaruhi kesehatan kulit. Selain itu udara panas ini juga menyebabkan polusi udara yang makin meningkat," kata Grace kepada Tirto, Kamis (23/7/2026).
"Sehingga risiko infeksi saluran pernapasan meningkat, terutama pada kelompok rentan, mereka dengan riwayat gangguan pernapasan, anak-anak, dan orang tua," lanjut dia.
Ia menyatakan, paparan polusi udara dalam jangka panjang juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Karena itu, persoalan UHI disebut tidak bisa dipandang hanya sebagai dampak cuaca panas sesaat.
Grace menilai, penanganan UHI di Jakarta tidak adil jika seluruhnya dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah daerah disebut memiliki keterbatasan kewenangan sehingga langkah yang dapat dilakukan lebih banyak berupa mitigasi dampak.
Katanya, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik atau menyediakan depot air minum gratis di sejumlah titik.
"Meminta Pemprov menangani sendiri sih enggak fair menurut saya, karena minimum mereka 'cuma' bisa membantu dengan memfasilitasi supaya kendaraan umum lebih baik, motivasi orang untuk naik public transport lebih banyak untuk kurangi polusi," urainya.
"Bisa juga dengan sediain lebih banyak air minum di tempat-tempat umum, walau enggak akan signifikan menurut saya. Edukasi soal imbas urban heat ini bisa diteruskan ke publik lewat fasilitas umum dan juga mungkin pendekatan ke kantor-kantor yang mempunyai unit kesehatan kerja juga ke sekolah-sekolah," lanjut Grace.
Ia berujar, penanganan urban heat island harus menjadi prioritas nasional karena berkaitan erat dengan persoalan pemanasan global. Di satu sisi, perubahan perilaku individu dinilai tidak akan efektif, jika tidak didukung oleh kebijakan dan sistem yang memadai.
"Ini kan masalah global juga, kalau negara lain sudah mulai fokus ke penanganan akibat pemanasan global, kita kan masih menghadapkan individu-individu mengubah pola hidup," ujarnya.
Grace mencontohkan, masyarakat sulit mengurangi dampak urban heat island, jika transportasi umum belum nyaman atau akses terhadap air minum bersih di ruang publik masih terbatas. Persoalan polusi udara juga tidak bisa dibebankan kepada individu.
"Kalau polusi udara misalnya, itu harus pakai masker khusus karena partikelnya lumayan. Masa kita mesti usaha masker sendiri yang levelnya bisa nahan partikel, itu pun sampai kapan," katanya.
Saat ditanya mengenai langkah yang dapat dilakukan pemerintah, Grace berkelakar anggaran program prioritas nasional semestinya dapat dialihkan untuk menangani persoalan yang lebih mendesak.
"Alokasi anggaran MBG [Makan Bergizi Gratis] ke masalah urban heat," ujarnya sambil tertawa.
Ketika dikonfirmasi kembali, Grace menegaskan maksudnya adalah mengalihkan anggaran pemerintah ke persoalan yang lebih mendesak.
Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?
Penanganan panasnya Jakarta dapat diatasi salah satunya dengan penambahan RTH. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan, luas RTH di ibu kota saat ini mencapai 3.703,56 hektare atau 5,59 persen. Angka itu disebut meningkat dibandingkan 2024, yakni 3.446 hektare atau 5,3 persen.
"Peningkatan persentase ruang terbuka hijau melalui pembangunan 15 lokasi RTH taman, satu lokasi RTH jalur hijau, tiga lokasi RTH hutan, dan satu lokasi RTH makam dengan 7.627 potensi petak makam baru," ujar Rano di Gedung DPRD DKI Jakarta, 20 April 2026 lalu.
Menurut dia, peningkatan itu menjadi bagian capaian DKI Jakarta terkait urusan lingkungan hidup dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Ia menyampaikan, pihaknya telah berupaya meningkatkan fungsi taman kota. Salah satunya, yakni melalui program taman 24 jam dan integrasi tiga taman, yaitu Taman Ayodya, Taman Leuser, dan Taman Langsat menjadi Taman Bendera Pusaka.
"Sejumlah taman yang buka selama 24 jam telah menjadi tempat aktivitas publik yang mendorong budaya interaksi sosial masyarakat," tutur Rano.
Sementara itu, diakses melalui situs resminya, Pemprov DKI tidak memublikasikan data RTH per 2026 atau 2025. Berdasar laporan yang mereka, hanya ada data RTH per 2024.
Tercatat terdapat 2.545 RTH yang tersebar di lima kota administrasi per 2024. Data tersebut mencakup berbagai jenis RTH, seperti taman hingga jalur hijau, beserta lokasi kecamatan dan kelurahannya.
Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah RTH terbanyak, yakni 866 lokasi. Di posisi berikutnya terdapat Jakarta Barat dengan 493 RTH, disusul Jakarta Timur sebanyak 461 RTH. Sementara itu, Jakarta Pusat memiliki 372 RTH.
Wilayah dengan jumlah RTH paling sedikit adalah Jakarta Utara, yakni 353 lokasi.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, berujar fenomena urban heat island menjadi perhatian serius pihaknya. Pemprov DKI janji mempercepat penambahan RTH sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi dampak panas yang belakangan semakin terasa di Ibu Kota.
Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar cuaca panas biasa, tetapi juga karena hal lain. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kata Chico, telah mengarahkan penanganan melalui langkah jangka pendek dan strategi jangka menengah hingga panjang.
"Fenomena urban heat atau peningkatan suhu di kawasan perkotaan memang menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Ini bukan sekadar soal cuaca panas sesaat, melainkan dampak dari padatnya bangunan, minimnya ruang hijau, dan perubahan iklim yang memang sedang kita hadapi bersama," ucap Chico melalui pesan singkat, Kamis (23/7/2026).
Ia menyatakan, dalam jangka pendek, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI, BMKG, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengurangi dampak cuaca panas ekstrem.
Langkah tersebut, antara lain, melalui imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas luar ruang pada jam-jam terik, penyebaran informasi kesehatan, hingga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, Pemprov DKI menempatkan penambahan RTH sebagai salah satu prioritas utama. Saat ini, proporsi RTH di Jakarta masih berada di kisaran 5,6 persen.
"Target Gubernur dalam lima tahun kepemimpinan adalah mendorong angka tersebut di atas 10 persen, dengan target jangka panjang 30 persen pada 2045 sesuai amanat peraturan perundang-undangan," ujar Chico.
Menurut dia, strategi penambahan RTH tidak hanya dilakukan melalui pembangunan taman berukuran besar. Pemprov DKI disebut akan membangun taman berskala kecil di kawasan permukiman, memanfaatkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) minimal berukuran 1.000 meter persegi, mengembangkan vertical garden, ruang hijau di bawah jalan layang, serta rain garden.
Pemprov DKI disebut juga membuka kolaborasi dengan pihak swasta agar penambahan RTH tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ia menambahkan, pihaknya akan melanjutkan program penanaman pohon, termasuk mangrove di kawasan pesisir utara Jakarta, serta melibatkan sekolah dalam kegiatan penghijauan. Belakangan ini, beberapa taman baru juga telah diresmikan.
Pemprov DKI juga berencana meresmikan puluhan titik RTH baru dalam waktu dekat. Meski demikian, Chico mengakui, penambahan RTH di Jakarta menghadapi tantangan besar, yaitu keterbatasan lahan.
Tingginya harga tanah dan minimnya lahan kosong disebut membuat pembebasan lahan skala besar dinilai tidak selalu menjadi pilihan yang efektif.
"Jakarta adalah kota yang sangat padat, harga lahan relatif tinggi, dan ketersediaan lahan kosong yang luas semakin terbatas. Kalau hanya mengandalkan pembebasan lahan dalam skala besar, prosesnya akan panjang, berbiaya tinggi, dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial," akuinya.
Chico menyampaikan, Pemprov DKI memprioritaskan pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum optimal, menagih kewajiban penyediaan fasos-fasum dari pengembang, serta membangun taman skala kecil hingga menengah di lingkungan permukiman.
Kata Chico, pendekatan tersebut memungkinkan penambahan RTH dilakukan secara bertahap tanpa bergantung pada pembebasan lahan baru.
"Kami terus melakukan inventarisasi aset, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, dan memastikan setiap lahan yang bisa dikonversi menjadi ruang hijau dimanfaatkan secara optimal," tutur dia.
Keterbatasan Fiskal Hambat Penambahan RTH
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengakui keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan utama dalam mengejar penambahan RTH di tengah fenomena urban heat island. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov DKI kini disebut mengandalkan skema pembiayaan non-APBD guna mempercepat pembangunan ruang hijau.
Menurut dia, Jakarta saat ini baru memiliki RTH sekitar 5 persen atau jauh di bawah target sebesar 30 persen. Kondisi itu disebut membuat upaya menambah ruang hijau menjadi semakin mendesak, terlebih di tengah kenaikan suhu perkotaan.
"Sebetulnya Pemerintah DKI Jakarta sudah punya target, tetapi kalah cepat dengan hilangnya ruang terbuka hijau akibat pembangunan. Karena itu, kami juga mendorong penambahan ruang terbuka biru karena keduanya punya kapasitas mengendalikan iklim mikro, termasuk temperatur," kata Firdaus di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Firdaus mengatakan, meski gelombang panas di Jakarta tidak seekstrem negara-negara Eropa, kenaikan suhu tetap menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mempercepat penambahan RTH maupun ruang terbuka biru.
Katanya, pengembangan RTH tidak hanya dilakukan melalui taman konvensional, tetapi juga ruang hijau vertikal, taman atap (rooftop garden), hingga peningkatan kawasan resapan air.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang bertumpu pada APBD, Pemprov DKI kini diklaim mulai menggunakan pembiayaan kreatif agar proyek ruang hijau tidak bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
"Sekarang ini kita menggunakan pembiayaan kreatif. Misalkan renovasi Taman Semanggi maupun pembangunan Taman Bendera Pusaka tidak menggunakan APBD sama sekali. Kita menggunakan dana KLB," ujarnya.
Tantangan Sosial
Firdaus mengakui penambahan RTH juga menghadapi tantangan sosial, terutama ketika harus berhadapan dengan persoalan pembebasan lahan dan permukiman warga.
Karena itu, Pemprov DKI berjanji mengedepankan pendekatan yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat agar pembangunan ruang hijau tidak identik dengan penggusuran.
Selain memperluas taman kota, Pemprov DKI disebut juga berencana memperbanyak hutan mangrove di teluk Jakarta. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan luas hutan mangrove di Jakarta meningkat hingga sepuluh kali lipat dibanding kondisi saat ini.
Namun, Firdaus mengakui, percepatan program tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan daerah. Kini, target jangka pendek yang disusun Dinas Lingkungan Hidup DKI masih terkendala ruang fiskal setelah dana bagi hasil (DBH) DKI dipangkas pemerintah pusat.
"Target jangka pendek sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi sekali lagi terbentur dengan keterbatasan fiskal karena APBD kita, DBH-nya dipotong Rp15 triliun. Kalau tidak dipotong kemarin, kita akan berlari dengan kencang sekali," tuturnya.
Pemprov DKI Harus Lebih Agresif
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi, meminta Pemprov DKI mempercepat penambahan RTH sebagai salah satu langkah menghadapi fenomena urban heat island. Meski demikian, penambahan RTH disebut tak bisa menjadi satu-satunya solusi.
Ia menilai, fenomena urban heat yang dirasakan warga Jakarta bukan sekadar cuaca musiman, melainkan persoalan struktural akibat minimnya ruang terbuka hijau dan semakin dominannya kawasan terbangun.
"Fenomena urban heat yang belakangan dirasakan warga Jakarta ini perlu dilihat sebagai konsekuensi struktural dari minimnya ruang terbuka hijau dan dominasi lahan terbangun di Ibu Kota, bukan sekadar cuaca musiman biasa," ucapnya melalui pesan singkat, Kamis (23/7/2026).
"Suhu permukaan di kawasan padat bangunan dan aspal jauh lebih tinggi dibanding area bervegetasi, dan ini akan terus memburuk kalau tidak diintervensi secara serius," lanjut dia.
Menurut politikus PSI itu, Pemprov DKI perlu lebih masif menambah ruang hijau karena keberadaan RTH, meski dalam skala kecil, tetap mampu membantu menurunkan suhu lingkungan. Pembebasan lahan untuk taman kota dan hutan kota dinilai perlu diprioritaskan, terutama di kawasan yang minim vegetasi.
Namun, Bun Joi menilai upaya menghadapi urban heat tidak cukup hanya dengan memperbanyak pohon dan taman. Ia meminta Pemprov DKI mulai menerapkan pendekatan lain yang dapat menekan suhu permukaan kota.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
