tirto.id - Polri mengungkap lima daerah rawan pada Pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah seluruh Indonesia. Dalam kelima daerah tersebut, seluruh daerah Pulau Jawa masih termasuk kondusif dan tidak punya kerawanan tinggi. Padahal, pemerintah telah menunjuk penjabat Gubernur Jawa Barat dari kalangan Polri untuk memperkuat keamanan di daerah Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto hari Selasa (26/6/2018). Setyo mengatakan bahwa lima daerah rawan yang diprediksi Polri adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Untuk Jawa Barat sendiri tidak termasuk dalam kriteria.
“Jawa masih kondusif,” tegas Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penilaian ini berdasarkan beberapa kriteria, termasuk besarnya gangguan keamanan yang terjadi di daerah tersebut. Polri juga memantau pemberitaan di media soal keamanan di daerah tersebut. Dari hasil itu, Jawa termasuk daerah yang keamanannya terjaga.
“Ini kan kerawanan ada konflik horizontal yang kami antisipasi,” ujarnya lagi.
Pendapat ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto tentang penempatan Komjen Mochammad Iriawan sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat. Wiranto mengatakan ia telah mendengar adanya anggapan bahwa ada niatan mempengaruhi masyarakat dan mengambil kesempatan memenangkan pasangan calon tertentu dengan menempatkan penjabat gubernur di Jawa Barat dari kepolisian. Tuduhan itu muncul karena adanya mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan ikut mencalonkan diri di Jawa Barat.
Namun, menurutnya hal itu tidak benar. Wiranto mengklaim sudah mempelajari hukum yang ada dan keputusan menempatkan Iriawan tidak melanggar aturan. Apalagi, posisi Iriawan tidak berada pada struktur kepolisian tetapi pada Lemhanas.
"Ini agar pelaksanaan di sana itu aman pelaksanaan Pilkada serentak di sana aman itu, tentu lewat kajian secara menyeluruh," kata Wiranto hari Senin (25/6/2018).
Wiranto menyebut anggota Polri tentu bisa memahami situasi agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Oleh sebab itu, pemilihan Iriawan dianggap wajar. Padahal, pemilihan Iriawan ini malah menimbulkan kegaduhan.
"Jadi bukan dalam rangka memenangkan paslon," ujarnya lagi. "Ada tenggang waktu untuk diganti pejabat definitif. Kan ada tenggang waktu. Itu kan perlu penjabat yang dianggap cakap untuk menjaga stabilitas wilayah tersebut."
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yantina Debora
