UMK 2021 di Jateng Alami Kenaikan Hingga 3,68 Persen

Seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 22 Nov 2020 11:14 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Sejumlah pekerja melakukan pelintingan rokok di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2020). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc.

tirto.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2021 dengan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang UMK 35 kabupaten/kota di provinsi. Seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen.

“Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen sampai dengan 3,68 persen sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dan rekomendasi bupati/ wali kota masing-masing daerah," jelas Ganjar dikutip Tirto dari laman Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Minggu (22/11/2020).

Menurut Ganjar keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak merealisasikan apa yang diimbau oleh pemerintah pusat yang sebelumnya menyebar Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19 yang berisi soal tidak dinaikannya upah pekerja di 2021 karena masa krisis akibat pandemi COVID-19.

Menurut Ganjar dalam mengajukan rekomendasi terkait upah minimum, bupati/ wali kota pihaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing.

Ganjar menegaskan, keputusan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2021, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan. Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan ini mulai 1 Januari 2021.

Ia menyampaikan upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

“Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan,” terang Ganjar.

Berikut adalah daftar Upah Minimum 35 Kota Kabupaten, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 :

1. Kota Semarang Rp 2.810.025

2. Kabupaten Demak Rp 2.511. 526

3. Kabupaten Kendal Rp 2.335.735

4. Kabupaten Semarang Rp 2.302.797,59

5. Kota Salatiga Rp 2.101. 457,14

6. Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000

7. Kabupaten Blora Rp 1.894.000

8. Kabupaten Kudus Rp 2.290.995,33

9. Kabupaten Jepara Rp 2.107.000

10. Kabupaten Pati Rp 1.953.000

11. Kabupaten Rembang Rp 1.861.000