tirto.id - Kepala Kemitraan dan Program MPPKP Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Dwina M. Putri menuturkan sejumlah perubahan dalam program kartu Prakerja 2023.
Perubahan tersebut antara lain, program prakerja saat ini boleh diikuti penerima bantuan dari Kementerian/Lembaga lainnya seperti bansos, bantuan subsidi upah atau bantuan pelaku usaha Mikro (BPUM).
“Ini berbeda dari sebelumnya di mana program kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut,” ucap Dwina dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta pusat, Rabu (18/1/2023).
Selain itu, besaran bantuan yang diterima peserta tahun ini lebih besar yakni Rp4,2 juta per individu. Rinciannya bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei senilai Rp100.000 untuk dua kali pengisian.
Pada tahun ini pula, program Kartu Prakerja tidak akan ada lagi pelatihan seperti menonton video secara mandiri (self-paced learning).
“Selama dua tahun berjalan (ketika pandemic COVID-19), kita memegang dua mandat yaitu program kartu prakerja dan program bantuan sosial (bansos), sekarang kami fokus ke pelatihan. Jadi ibaratnya kami belajar berjalan dari awal dengan webinar dan pelatihan secara offline untuk meningkatkan pengalaman berlatih,” tutur Dwina.
Selain itu, demi mendukung beragam pelatihan yang awalnya minimal 6 jam ditingkatkan menjadi minimal 15 jam per minggu dengan ketentuan tidak lebih dari 3 jam per hari. Lalu, moda pelatihan bisa tercampur baik secara online maupun offline.
Lebih lanjut, beragam pelatihan yang telah tersedia dalam ekosistem program tersebut akan difokuskan atau diprioritaskan pada kemampuan keterampilan yang saat ini paling banyak dibutuhkan dan di masa mendatang mencakup beberapa bidang.
Beberapa pekerjaan yang sangat dibutuhkan sesuai kajian tersebut meliputi bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, Teknik, pertanian, jasa perorangan dan hospitality.
Untuk mendukung implementasi program, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) mengajak lembaga pelatihan berkualitas seluruh Indonesia, yang pernah bergabung maupun yang belum, untuk menjadi bagian dari ekosistem Prakerja dengan ikut seleksi penyedia pelatihan.
Dikutip dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua komite cipta kerja, komite yang merumuskan kebijakan dan pengendalian PKP, bahwa proses seleksi lembaga pelatihan akan melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi.
Standar kualitas pelatihan pada tahun 2023 akan ditingkatkan dengan menggunakan lebih dari 90 indikator penilaian. Standar pemantauan pun meningkat dengan lebih dari 70 indikator, dibantu oleh tim pemantau independen.
Hasil ini diperoleh dari kajian riset Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan Lembaga – Lembaga lain seperti laporan “critical occupation list” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills tahun 2020, studi world economic forum future job report tahun 2020, serta riset online vacancy outlook 2020.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Restu Diantina Putri
