Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, resmi menutup Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) pada Senin (5/1/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini tidak biasa karena diwarnai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di tiga provinsi: Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada akhir November lalu.
“Libur Nataru tahun ini dapat kita katakan sebagai Nataru yang tidak biasa. Di satu sisi, kita melayani mobilitas masyarakat dalam skala nasional. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah,” katanya, dalam Penutupan Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).
Kondisi ini lantas membuat para penyelenggara angkutan, baik angkutan darat, laut, maupun udara yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, harus melakukan upaya ekstra.
“Pada tahun ini beban kerja kita benar-benar berlapis. Kita menjalankan tugas pelayanan transportasi rutin, melayani operasional angkutan Nataru, dan pada saat yang sama kita juga terlibat langsung dalam dukungan bencana. Segera setelah kejadian, sampai masa-masa pemulihan yang panjang,” sambung Dudy.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan pada masa operasional Posko, secara umum penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dalam kendali sepenuhnya.
Jika dirinci, dari sisi angkutan udara, selama periode Nataru 2025/2026 tercatat sebanyak 568 armada pesawat beroperasi, melayani 221 rute penerbangan domestik dan 38 rute internasional. Sedangkan jumlah pergerakan penumpang angkutan udara dapat mencapai 5,05 juta.
Dari sisi angkutan darat, jumlah kendaraan yang kembali melalui jalan tol sudah mencapai 2,85 juta dari total 2,9 juta proyeksi pengguna jalan tol. Adapun puncak mobilitas masyarakat terjadi pada 20 Desember 2025 sebanyak 189 ribu kendaraan dan 24 Desember 2025 sebanyak 201 ribu kendaraan.
“Sebagai tindak lanjut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama ke depan. Pertama, kesiapan sarana dan prasarana khususnya moda kereta api, bus, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, harus mulai dipastikan sejak dini, baik dari jumlah armada maupun kondisi teknisnya,” tegas Dudy.
Selanjutnya, para penyelenggara angkutan juga harus memperkuat manajemen operasional dan pengaturan kapasitas di simpul-simpul transportasi, termasuk di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara agar lonjakan penumpang dapat diantisipasi. Kemudian, aspek keselamatan dan pengawasan harus menjadi prioritas utama melalui inspeksi teknis penyelenggaraan operasional serta disiplin terhadap standar-standar keselamatan.
“Dan keempat, optimalisasi pemanfaatan data dan sistem digital dalam mendukung pengambilan keputusan, agar respons kebijakan semakin cepat dan tepat,” tutupnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
