Transformasi Tata Kelola Jakarta Menuju Kota Global

tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meniti jalan menuju kota global. Hal ini dibuktikan dengan sederet penghargaan dan capaian yang diraih Jakarta dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Capaian ini tak sedikit yang mendapat pujian langsung dari Presiden Joko Widodo. Seperti ketika Pemprov DKI Jakarta meraih tiga Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kategori Provinsi Terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan ini secara langsung kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada awal Mei 2024.

Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai daerah yang mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta dapat mencapai target pembangunan dengan baik.

Dalam hal ini, Jakarta dinilai berhasil meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Heru memandang penghargaan bergengsi ini menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta, agar terus menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota.

Niat Pemprov DKI Jakarta ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi agar terjadi sinkronisasi dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah. “Sinkronisasi menjadi kunci dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah pusat yang juga didukung pemerintah daerah,” kata Heru dalam keterangan yang diterima Tirto, Senin (7/10/2024).

Ia turut mengapresiasi jajaran Pemprov yang telah bersinergi bersama merancang strategi dan kebijakan mendorong Jakarta menjadi kota berketahanan yang berdaya saing global. “Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat,” ujar Heru.

Capaian hasil pembangunan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2023 berfokus dalam beberapa sektor prioritas, yakni transportasi, penanggulangan banjir, penanganan stunting, kemiskinan, dan peningkatan indeks demokrasi.

Dalam penilaian PPD 2024, Pemprov DKI Jakarta mengajukan program dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang berinovasi menghadirkan ’Gerai Memulai Usaha’. Inovasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pelaku usaha dalam perizinan berusaha. Pelayanan meliputi pendampingan dan konsultasi yang diberikan kepada pelaku usaha, mulai dari pengajuan hingga izin terbit.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengapresiasi capaian di sektor pembangunan daerah ini. Ia menilai, memang sudah sepantasnya Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan PPD 2024, sebab didukung modal yang baik.

Modal itu berupa APBD dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam jajaran Pemprov DKI. Nirwono yakin, penghargaan tersebut akan menjadi modal besar Jakarta menuju kota global. “Menjadi modal Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya menuju kota global,” ucapnya kepada reporter Tirto, Senin (7/10/2024).

Salah satu capaian lain yang mampu menjadi modal Jakarta menuju kota global adalah raihan penghargaan bergengsi Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan ini baru saja diraih Jakarta pada September 2024 lalu.

Penghargaan tersebut menandai pemerintahan daerah yang berbasis data kredibel dan pengolahan statistik berkualitas tinggi atau Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI mengelola data statistik berkualitas.

Penghargaan Anindhita Wistara mencerminkan nilai-nilai keakuratan dan keandalan dalam pengolahan data. Penghargaan ini juga mendorong transparansi, akurasi, aksesibilitas data statistik, serta menghargai upaya pengembangan sistem statistik yang baik.

”Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak atas bimbingan dan arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kami berharap, prestasi ini bukan akhir, melainkan langkah awal dan pemacu semangat,” tutur Sigit.

Nirwono Joga menekankan, penghargaan ini menjadi tolok ukur penting sebagai langkah pemerintah daerah mempersiapkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Semakin akurat data, maka akan semakin tepat program yang dijalankan.

Dengan demikian, kebermanfaatannya bagi masyarakat jauh lebih tinggi. “Sehingga data BPS bisa menjadi acuan utama dalam penyusunan program pembangunan Jakarta,” papar Nirwono.

Bukti Komitmen Pemprov DKI Jakarta

Penghargaan Anindhita Wistara membuktikan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program pembangunan berbasis data akurat dari BPS.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengemukakan, penghargaan yang diberikan kepada mitra kerja ini merupakan bentuk apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah berkolaborasi bersama dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan statistik.

“Statistik andal dan akurat akan menjadi fondasi untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Indonesia pada masa mendatang,” urai Amalia.

Sederet penghargaan di sektor asistensi pemerintah yang dicapai Pemprov DKI Jakarta ketika dinahkodai Heru menjadi modal besar dalam merancang jembatan mulus menuju kota global yang andal. Jika ditotal, sebanyak 63 penghargaan yang dicapai DKI Jakarta dalam sektor asistensi pemerintah selama dipimpin Heru Budi Hartono.

Raihan ini belum ditambah penghargaan lain yang didapat Pemprov DKI Jakarta di berbagai sektor, misalnya dalam bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sepanjang 2022-2024, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih 45 penghargaan di bidang Kesra.

Salah satu yang bergengsi adalah penghargaan Adiwiyata yang didapuk kepada beberapa sekolah tingkat SMP-SMA di DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Teranyar, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih status penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dalam perhelatan Universal Health Coverage Award Tahun 2024 yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Agustus lalu. Penghargaan UHC 2024 ini menjadi bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya.

Cakupan Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,6 persen, yang menunjukkan hampir seluruh penduduk di DKI Jakarta telah terdaftar sebagai peserta JKN. Angka ini mencerminkan keberhasilan program JKN dalam menjangkau masyarakat luas di wilayah DKI Jakarta.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam sambutan pemberian penghargaan menyatakan, capaian 98 persen UHC adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia. Namun, tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini, bisa tercapai,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sedangkan Nirwono menilai, capaian tersebut sangat baik, karena hampir mendekati sempurna.

Penghargaan UHC 2024 diharapkan menjadi pelecut bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Hal ini akan menjadi dorongan penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam membangun kota global.

“Layanan cepat, tepat, akurat, serta mudah, murah, dan meriah. Tidak boleh ada lagi cerita antrean layanan kesehatan yang lama dan warga tidak bisa mengakses layanan kesehatan," terang Nirwono.