tirto.id - Untuk pertama kalinya, pada era Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, seluruh wilayah kota serta kabupaten administrasi di DKI Jakarta meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023. Kelima kota dan satu kabupaten administrasi tersebut yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu.
Penghargaan bergengsi ini menunjukkan komitmen dan kerja keras bersama dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Ini sejalan dengan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menetapkan target ambisius untuk menurunkan sampah sebesar 28 persen dan menangani sebanyak 71 persen dari total 7.800 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Bantargebang, Bekasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengemukakan, penghargaan Adipura tahun 2023 merupakan capaian terbesar yang pernah diraih Pemprov DKI Jakarta. Penghargaan Adipura yang diterima Provinsi DKI Jakarta ini juga menjadi salah satu bukti keseriusan semua pihak, dalam menggarap isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dengan kewenangannya masing-masing.
“Penghargaan itu juga tak lepas dari peran Pj. Gubernur Heru Budi Hartono yang memprioritaskan program pengurangan pengelolaan sampah dari sumber, hingga mendapatkan Piala Adipura,” jelas Asep dalam pernyataanya kepada Tirto, Kamis (3/10/2024).
DLH Provinsi DKI Jakarta memiliki target memaksimalkan pengurangan dan pengelolaan sampah di Jakarta. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program. mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Di bagian hulu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat agar mengurangi sampah sejak dari rumah tangga dan pendampingan Bidang Pengelolaan Sampah Rukun Warga (BPS RW).
Di bagian tengah, dilakukan peningkatan fungsi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai lokasi. Dengan demikian, sampah dapat diolah dan diminimalkan, sebelum residunya diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Sementara di bagian hilir, dilakukan program optimalisasi TPST Bantargebang, seperti pembangunan Landfill Mining, RDF Plant, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Untuk melengkapi seluruhnya, gerakan Jakarta Sadar Sampah dibentuk sebagai wadah edukasi kepada masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak untuk membentuk paradigma pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Di hulu, kami fokus pada regulasi dan edukasi untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Di tengah, kami meningkatkan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Dan di hilir, kami fokus pada pengolahan sampah menjadi energi dan produk yang bermanfaat,” tutur Asep.
Upaya-upaya di atas juga sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mencapai target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai Perautran Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017. Salah satunya untuk menjadikan semua kota/kabupaten mengelola sampah 100 persen, dengan 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan pada 2025.
Pj Gubernur Heru mengungkapkan, torehan prestasi ini harus menjadi parameter untuk terus meningkatkan upaya dalam menjaga lingkungan. Dia pun mengapresiasi upaya segenap pihak yang telah bekerja keras, sehingga menorehkan peningkatan prestasi. “Ke depan, saya minta, kita bisa mempertahankan kembali Adipura ini di seluruh wilayah," ucapnya.
Menurut pengamat tata kota Nirwono Joga, Pemprov DKI Jakarta perlu memaksimalkan penanganan sampah di pasar tradisional, pasar modern, serta pusat perbelanjaan. Ia menilai, tidak semua sampah ditangani dengan baik, baik dipilah sampah organik maupun anorganik. “Ke depan, pengangkutan sampah ke Bantargerbang juga harus berkurang signifikan,” imbuhnya kepada Tirto, Kamis (3/10/2024).
Nirwono menegaskan, jika upaya ini dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin mencapai target ambisius untuk menurunkan sampah sebesar 28 persen, serta menangani 71 persen dari total 7.800 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Bantargebang.
Gerakan Sadar Lingkungan di Sekolah
Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memaksimalkan pengurangan dan pengelolaan sampah di Jakarta juga ditularkan ke sekolah-sekolah. Beberapa sekolah di DKI Jakarta bahkan telah menerima penghargaan Adiwiyata tingkat mandiri dan nasional pada 2024. Terdapat 29 sekolah yang menempati peringkat nasional dan 6 mandiri.
Penghargaan Adiwiyata ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen serta upaya berkelanjutan sekolah dalam mewujudkan penerapan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Hal ini menunjukkan, gerakan PBLHS meluas dan didukung berbagai pihak.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menandastakan, di tengah tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks, pendidikan lingkungan di sekolah berperan sangat krusial. Pendidikan lingkungan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, sikap peduli, keterampilan, serta perilaku yang merupakan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.
"Dengan membekali siswa pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, kita dapat menciptakan kader Adiwiyata yang akan menjadi agen perubahan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," paparnya.
Alue Dohong menegaskan, sebagai lembaga pendidikan, sekolah berperan penting dalam mengubah perilaku, membentuk karakter, serta menciptakan generasi penerus bangsa yang peduli lingkungan hidup. Ia mengutarakan, pendidikan lingkungan dapat berupa proses yang berkelanjutan dan sangat penting untuk masa depan planet kita.
"Semakin kita menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, semakin besar peluang kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, serta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan," terangnya.
Di luar masalah lingkungan, Pemprov DKI Jakarta juga berhasil menyabet penghargaan dari pemerintah pusat dalam kegiatan One Map Policy Summit 2024 di St. Regis Jakarta, Kamis (11/7/2024). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Pemprov DKI Jakarta memenangkan kompetisi One Map Policy for Better Governance atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik di tingkat pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.
Heru menyampaikan, Jakarta Satu merupakan penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengintegrasikan 29 badan atau Perangkat Daerah (PD). Pengintegrasian informasi dan data geospasial tersebut dilakukan melalui pendampingan serta bimbingan secara simultan antara produsen dan wali data.
"Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Semoga Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkatkan kualitas data dan informasi geospasial di Jakarta sesuai dengan prinsip kebijakan satu peta, yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, serta satu geoportal" urai Heru.
Ia melanjutkan, terdapat lebih dari seratus peta tematik yang ada di Jakarta Satu, baik yang ditampilkan untuk publik maupun yang digunakan sebagai peta kerja. Selain itu, katalog dari data Jakarta Satu mulai dikembangkan untuk mengikuti standar Satu Data Indonesia dalam rangka penyebarluasan informasi geospasial.
"Data dan informasi geospasial yang diintegrasikan dalam Jakarta Satu diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan, sehingga menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas," pungkas Heru.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
