Tepatkah DPR Membandingkan Gaji Polri dengan Polisi Negara Maju?

tirto.id - Gaji anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan oleh Komisi III DPR RI karena dinilai relatif rendah dibandingkan dengan polisi di negara-negara maju. Tak hanya Polri sebetulnya, nilai pendapatan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim, juga dipandang kecil.

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyatakan bahwa di negara-negara maju, gaji tinggi aparat penegak hukum diberikan lantaran menekankan nilai-nilai keadilan, profesionalisme, dan transparansi. Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab, juga dianggap dia bisa menjaga integritas dan kualitas kerja aparat hukum di negara maju.

Bimantoro pun menyebut gaji aparat penegak hukum di Indonesia saat ini tak sebanding dengan tuntutan besar yang dipikul. Aparat penegak hukum kerap dituntut untuk bekerja adil dan profesional.

"Kita harus memperhatikan nasib para anggota penegak hukum ini, mulai dari Polri, kejaksaan, hingga pengadilan. Oleh karena itu, kami berharap ada masukan mengenai bagaimana mengubah pola pikir kita, agar tidak hanya sekadar menuntut, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mereka,” kata Bimantoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia juga menilai bahwa Polri sebagai salah di Indonesia yang kerap mendapatkan kritik dari masyarakat. Padahal, menurut dia, masyarakat sering membesar-besarkan kesalahan kecil dari kepolisian.

Berapa Gaji Polisi di Indonesia?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001, gaji anggota Polri dibagi berdasarkan pangkat dan golongannya.

Golongan I Tamtama yang paling rendah dengan pangkat Bhayangkara Dua tercatat punya besaran gaji antara Rp1,78 juta-Rp2,74 juta/bulan. Nilainya naik terus sampai Golongan IV Perwira Tinggi, dengan pangkat Jenderal Polisi yang pemasukan bulanannya Rp5,66 juta-Rp6,41 juta.

Selain gaji pokok, anggota Polri juga menerima berbagai tunjangan tambahan setiap bulannya. Tunjangan tersebut terdiri dari tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan beras, serta tunjangan jabatan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan PP RI No. 103 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian RI, kelas jabatan 1 mendapatkan tunjangan sebesar Rp1,97 juta, nilainya naik terus sampai Wakapolri memperoleh Rp34,9 juta.

Jika dijumlahkan semua komponen itu, golongan dan kelas jabatan paling rendah dalam struktur Polri, seharusnya mendapat pemasukan sekitar Rp5 juta. Nilai ini berselisih sekitar Rp300 ribu dengan dengan UMR wilayah DKI Jakarta.

Bagaimana perbandingan dengan gaji polisi di negara maju?

Jika dibandingkan dengan negara maju memang jauh berbeda. Seperti di Inggris, gaji polisi juga bergantung pada pangkat. Ambil contoh di wilayah West Midlands, pangkat terendah polisi di sana menerima sekitar 2.600 pound sterling/bulan, belum termasuk jatah lembur. Nilai tersebut setara dengan Rp57 juta. Jabatan Kepala Polisi di sana besaran gajinya mencapai 19 ribu pound sterling (sekitar Rp426 juta/tahun).

Nilainya gaji pangkat terendah polisi di Inggris, jika dibandingkan dengan upah minimum di sana, masih lebih tinggi. Upah minimum di Inggris untuk pekerja berusia di atas 21 tahun sebesar 12,21 pound sterling per jam. Jika dikonversi ke bulananan, sekitar 2.100 pound sterling per bulan (sekitar Rp46,8 juta).

Sementara di Amerika Serikat (AS) gaji polisi berbeda untuk tiap negara bagian. Rangkuman platform pencari kerja Indeed, rata-rata besaran gaji polisi di AS sekitar 4,995 dolar AS/bulan (sekitar Rp83 juta).

Nilai itu sekitar 4x lipat jika dibanding upah minimum di Negara Paman Sam. Upah minimum di AS, juga berbeda untuk setiap daerah. Namun untuk perhitungan ini, anggaplah kita memakai patokan upah minimum federal sebesar 7,25 dolar AS per jam. Nilai ini setara dengan 1.256 dolar AS/ bulan (sekitar Rp20 juta).

Sementara bila membandingkan dengan Jepang, yang masih sama-sama berada di Asia, gaji polisi di Negeri Sakura berkisar antara 144.075-497.916 yen atau setara dengan Rp15 juta-Rp53 juta. Sedangkan untuk upah minimum masyarakat di Jepang, mengacu ke data Take-Profit.org mencapai 159,5 ribu yen atau sekitar Rp17,6 juta per bulannya.

Perbandingan Seharusnya dengan UMP, Bukan dengan Negara Lain

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun angkat bicara mengenai perbandingan gaji anggota kepolisian ini dengan negara maju lainnya. Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menilai bahwa tidak bisa dibandingkan begitu saja gaji di Indonesia dengan negara maju yang pendapatan negaranya pun lebih besar.

"Kalau dibandingkan dengan negara maju, tidak hanya polisi yang lebih kecil, masih banyak profesi lain yang perbandingan pendapatannya juga lebih kecil daripada negara maju," kata Anam saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (5/12/2025).

Disampaikan Anam, gaji anggota kepolisian seharusnya dinilai berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dia menilai bahwa memang jika dibandingkan UMP saat ini, gaji anggota kepolisian, terutama di kota besar, cukup kecil.

Di tingkat paling bawah, kata Anam, gaji pokok anggota polisi lebih kecil dibandingkan UMP kota besar. Sehingga, memang perlu adanya kenaikan karena pemenuhan kebutuhannya dari gaji tersebut tidak sebanding dengan UMP.

Anam menambahkan, perbandingan lainnya yang lebih harus dilihat adalah mengenai risiko kerja. Pada anggota polisi tingkat pertama, penempatannya rata-rata berada di Satker Brimob yang bertugas berhadapan langsung dengan massa maupun bencana.

"Rata-rata tidak sebanding, karena biasanya beban kerja jauh lebih besar daripada apa yang diterima oleh anggota kepolisian, gaji pokoknya, ya. Misalnya Tamtama yang adanya di Brimob, ya risikonya sampai risiko nyawa atau risiko fisik yang ekstrem, nah itu enggak sepadan," ungkap Anam.

Di sisi lain, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyatakan bahwa pendapatan anggota kepolisian juga harus menimbang tunjangan yang mereka terima.

"Sebenarnya yang menjadi problem itu bukan besaran gaji karena personel kepolisian selain mendapatkan gaji pokok juga mendapatkan tunjangan-tunjangan dan remunerasi yang besarannya satu kali gaji," tutur Bambang saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (3/12/2025).

Bambang pun menilai secara kesejahteraan, anggota kepolisian sudah bisa dikatakan berkecukupan. Di level Tamtama yang paling bawah pun, kata dia, bisa memiliki pendapatan keseluruhan Rp5 juta-Rp6 juta setiap bulannya.

Besaran Gaji Seharusnya Tak Pengaruhi Integritas

Nilai gaji anggota kepolisian pun dinilai tak berkaitan dengan integritasnya dalam menjalankan tugas. Sebab, integritas dinilai menjadi suatu moral yang harus dimiliki semua anggota Polri tanpa dipengaruhi apapun.

"Integritas itu komitmen individu dan juga komitmen institusi, jadi mau gajinya kecil atau gajinya gede, integritas itu pokok dan wajib. Jadi tidak ada pilihan dan tidak bisa kita bandingkan, misal gajinya tinggi terus integritasnya tinggi, tidak juga," ujar Anam dari Kompolnas.

Meski demikian, Anam berpendapat, kenaikan gaji di jajaran kepolisian memang sebaiknya masuk dalam salah satu pembahasan dalam reformasi Polri yang tengah berlangsung saat ini. Selain itu juga diperlukan peningkatan anggaran guna mendukung peralatan lebih maju di kepolisian.

Tak jauh berbeda dari Anam, Bambang dari ISESS juga menilai bahwa integritas anggota Polri yang selama ini bermasalah bukan dikarenakan persoalan gaji. Dia menilai bahwa banyaknya pemotongan anggaran operasional menjadi faktor menurunnya integritas anggota kepolisian, khususnya di jenjang bawah.

Dia memandang bahwa atasan di kepolisian kerap melakukan pemotongan, sehingga saat pelaksanaan penanganan perkara, biaya minim menjadi kendala. Itu juga yang dinilainya menjadi celah menurunnya integritas anggota kepolisian karena peluang mendapatkan "uang haram" semakin besar.

Bambang mengatakan operasional Polri, dengan anggaran besar selama ini, juga masih terbilang sangat terbatas dibandingkan keberagaman kasus yang ditangani dan tingkat kesulitannya. Kondisi ini diperparah dengan , kontrol dan pengawasannya sangat minim.

"Menjadi problem ketika biaya operasional itu juga disunat oleh atasannya. Sehingga kerja yang di bawah tidak optimal. Menjadi problem lagi ketika personel akhirnya melakukan jual-beli pasal, tebang pilih, dan lain sebagainya," tutur Bambang

Sementara pihak Polri enggan menanggapi terkait gaji mereka yang dinilai anggota DPR masih kecil dibanding negara lain. Sampai dengan artikel ini tayang, Tirto tidak mendapat respons saat mencoba meminta penjelasan polisi.