tirto.id - Lima hari jelang pilkada serentak pada 27 Juni 2018, KPU Jawa Barat akan menggelar debat ketiga Pilgub Jabar di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Dua debat sebelumnya dilaksanakan pada 12 Maret 2018 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, dan 14 Mei 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok. Pada debat pertama, publik Jawa Barat disuguhi penampilan empat pasangan calon (paslon) yang relatif tenang tanpa saling serang yang panas.
Debat bahkan diwarnai sejumlah penampilan kocak dan menghibur. Suguhan kesenian dari masing-masing paslon menambah kehangatan gelaran debat tersebut. Empat paslon dan para pendukungnya terlihat enggan mengulang ketegangan yang menghebat seperti pada Pilkada Jakarta. Sampai di sini debat Pilgub Jabar tampaknya akan baik-baik saja.
“Masyarakat Jabar kalau dibawa serius, ya serius, tapi tadi disuasanakan lebih ringan. Ini dibawa pembawa acara dan pasangan calonnya masing-masing,” ujar Ferry Kurnia Rizkyansyah, pengamat politik dari Universitas Langlang Buana, mengomentari jalannya debat Pilgub Jabar yang pertama.
Namun, saat memasuki debat kedua yang berselang dua bulan dari debat pertama, tensi mulai meninggi. Masing-masing paslon bergantian saling serang. Titik serang mereka terutama pada riwayat kepemimpinan para kontestan lain yang berlatarbelakang sebagai kepala daerah.
Pilgub Jabar kali ini memang diikuti sejumlah paslon yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah: Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jabar), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi), Uu Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya), dan Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung). Sisanya adalah TB. Hasanuddin, Anton Charliyan, dan Sudrajat yang ketiganya pensiunan TNI dan POLRI.
Alih-alih menguji paparan program-program kerja jika mereka terpilih sebagai pemenang pada Pilgub Jabar yang dirancang oleh para kontestan, para paslon justru mempertanyakan kondisi daerah yang sempat dipimpin pasangan lain.
Akhmad Syaikhu (Cawagub pasangan nomor 3) mempertanyakan keberadaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Bandung yang menurutnya tidak ada. Meski pertanyaan tersebut cepat dijawab Ridwan Kamil (Cagub pasangan nomor 1) yang menjelaskan bahwa di Kota Bandung badan tersebut ada hanya saja namanya berbeda, tapi pertanyaan Akhmad Syaikhu tersebut kemudian memicu pertanyaan-pertanyaan senada dari pasangan lain.
Ridwan Kamil, misalnya, mempertanyakan soal sungai Citarum kepada Deddy Mizwar (Cagub nomor 4) yang menurutnya tak kunjung selesai dibelit persoalan. Sementara Deddy Mizwar balik menyerang Ridwan Kamil dengan mempertanyakan kenapa Kota Bandung bisa banjir dan jembatan layang di dalam kota yang dijanjikan dibangun lima ternyata hanya satu yang dibangun.
Saling serang soal kinerja sebagai kepala daerah terus berlanjut. Setelah perdebatan sengit antara Ridwan Kamil dengan Deddy Mizwar, Akhmad Syaikhu lagi-lagi menarik picu: ia mempertanyakan limbah industri di Purwakarta, kabupaten yang sempat dipimpin Dedi Mulyadi (Cawagub pasangan nomor 4). Setelah itu, pada kesempatan berikutnya, giliran Dedi Mulyadi menyerang Uu Ruzhanul Ulum (Cawagub pasangan nomor 1) yang mengkritisi keberadaan sampah yang menumpuk di alun-alun Kabupaten Tasikmalaya.
“Dari tadi kita bicara hal sangat tinggi, pengamanan lingkungan, pengamanan gunung, membangun konservasi, membangun energi, menata pertanian. Pemimpin itu dimulai dari hal yang sederhana. Pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Uu, waktu saya kunjungan ke Kabupaten Tasikmalaya, saya ke alun-alun. Di alun-alun, rumputnya sampai dua meter, kemudian sampahnya numpuk. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab hal yang kecil saja tidak terselesaikan di Kabupaten Tasik?” ujar Dedi Mulyadi.
Meski pertanyaannya sepele, kiranya Cawagub pasangan nomor 4 itu hendak menohok kontestan lain, khususnya Uu Ruzhanul Ulum, bahwa omong besar mesti sesuai dengan hal-hal kecil dalam keseharian.
Debat Pilgub Jabar yang pada kesempatan pertama berjalan adem-ayem, penuh canda, dan menghibur publik Jawa Barat, ternyata mulai memanas pada debat kedua dan puncaknya saat pasangan nomor 3 (Sudrajat-Ahmad Syaikhu) membentangkan sehelai kaos putih di pengujung acara yang bertuliskan “2018 ASYIK MENANG (berwarna biru) 2019 GANTI PRESIDEN (berwarna merah)”.
Aksi tersebut kontan menyulut kegaduhan dan kericuhan para penonton yang hadir di lokasi debat tersebut. Sejumlah kontestan debat mencoba meredakan situasi, tapi massa tak memedulikannya. Sampai akhirnya pasangan nomor 2 (Tb. Hasanuddin-Anton Charliyan) yang diusung PDIP mencoba menenangkan para pendukungnya yang marah.
Kekecewaan rupanya bukan hanya dirasakan para simpatisan PDIP, tapi juga pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang sempat menolak untuk memberikan pernyataan penutup pada acara debat tersebut secara langsung di hadapan hadirin. Kepada pembawa acara, Deddy Mizwar mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pernyataan penutup di belakang panggung debat dan direkam. Namun ketika suasana berangsur terkendali, pasangan tersebut akhirnya bersedia tampil kembali.
Kampanye #2019GantiPresiden memang menjadi konsumsi publik sehari-hari belakangan ini. Hal ini menambah riwayat panjang dari polarisasi kubu politik yang terbelah dua pasca-Pemilihan Presiden 2014. Masyarakat, termasuk partai politik di dalamnya, baik yang pro-Jokowi maupun yang pro-Prabowo, seakan-akan tak pernah lelah untuk terus saling hantam. Perseteruan terjadi di mana-mana dan kerap meruncing menjadi isu agama.
Pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu diusung Partai Gerindra dan PKS, dua partai yang rajin berkoalisi di pusat dan daerah, serta telah menjadi “lawan” permanen kubu Jokowi dan PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Tb. Hasanuddin-Anton Charliyan.
Belakangan, sejumlah petinggi PKS memang tengah giat mengampanyekan wacana pergantian presiden, dan debat Pilgub Jabar rupanya dijadikan salah satu panggung oleh mereka untuk menggemakan kampanye tersebut secara lebih luas. Namun ternyata resonansi yang mereka harapkan itu malah menggoncang situasi debat Pilgub Jabar yang sebelumnya berjalan tenang.
Silang Pendapat dan Persiapan KPU Jabar
Hari ini, 22 Juni 2018, KPU Jawa Barat rencananya akan menggelar debat ketiga yang merupakan debat terakhir dalam rangkaian Pilgub Jabar. Karena sempat terjadi ketegangan dan kericuhan pada debat sebelumnya, sejumlah paslon bersilang pendapat menanggapi debat ketiga ini.
Deddy Mizwar bersedia hadir jika ada jaminan keamanan pada acara yang akan digelar malam ini. Ia menilai eskalasi ketegangan antar-pendukung paslon, terutama pendukung paslon nomor 3 dan nomor 4, akan membahayakan jalannya pesta demokrasi di Jawa Barat.
“Saya minta jaminan keamanan. Kalau tidak ada jaminan keamanan secara tertulis saya tidak akan hadir. Kemungkinan saya tidak hadir karena ini persoalan nyawa manusia dan persatuan bangsa kita,” ujar Deddy Mizwar seperti dilansir CNN Indonesia.
Ia menambahkan bahwa potensi kerusuhan pada debat ketiga dipicu oleh keributan yang terjadi pada debat kedua dan belum ada penyelesaian antar-tim pendukung.
Sementara pendapat berbeda dilontarkan Ridwan Kamil, Cawagub pasangan nomor 1, yang menilai bahwa kekhawatiran Deddy Mizwar berlebihan. Mantan Wali Kota Bandung tersebut percaya pada kinerja polisi yang akan mengamankan jalannya debat.
“Kalau alasannya keamanan, ada polisi,” ujarnya.
Kubu pasangan Tb. Hasanuddin-Anton Charliyan yang tersulut emosinya akibat aksi pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu membentangkan kaos bertuliskan “2018 ASYIK MENANG (berwarna biru) 2019 GANTI PRESIDEN (berwarna merah)” malah berpendapat agar pasangan yang membentangkan kaos tersebut sebaiknya tidak dilibatkan pada debat terakhir.
“Saya pikir, yang bersangkutan (ASYIK) jangan diperkenankan ikut debat lagi. Membentangkan kaos itu melenceng dari tujuan kampanye Pilgub,” kata Abdy Yuhana, anggota tim pemenangan pasangan Tb. Hasanuddin-Anton Charliyan.
Sementara ketua tim pemenangan pasangaan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, Haru Suandharu, menyatakan bahwa aksi pembentangan kaos itu adalah aksi spontan berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang pasangan tersebut temui di lapangan saat berkampanye.
“Ini kan negara demokrasi, paslon kami punya pendapat. Ya, kalau ada pendapat berbeda, ya silakan sampaikan. Yang (berpendapat) ganti presiden, mangga (silakan), yang (berpendapat) dua periode ya silakan,” tambahnya.
Antisipasi terulangnya kericuhan seperti pada debat kedua telah dipersiapkan KPU Jabar. Menurut salah satu komisionernya, Nina Yuningsih, seperti dikutip Pikiran Rakyat, acara debat nanti malam akan dibatasi hanya 50 orang dari masing-masing pasangan calon.
Ia juga menambahkan bahwa pemilihan tempat debat nanti malam adalah hasil kesepakatan dan rekomendasi usai rapat koordinasi antara KPU Jabar dengan Pangdam Siliwangi, Polda Jabar, Badan Intelejen Negara (Kabinda) Jabar, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol) Jabar, dan Bawaslu Jabar.
“Ada beberapa pihak dari tim kampanye pasangan calon ada yang meminta ‘ya gak usah diselenggarakan.’ Namun keputusannya kemarin kami bersepakat. Kami selalu konsultasi intensif dengan Kapolda Jabar bahwa ini diselenggarakan saja. Maka kami bersepakat diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Grand Sudirman, Jalan Sudirman, Kota Bandung,” ujarnya.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
