tirto.id - Pemerintah mengumumkan revisi target vaksinasi secara nasional, Selasa (13/7/2021). Mereka mengubah angka target sasaran vaksinasi menjadi 208.265.720 penduduk dari angka awal 181,5 juta orang secara nasional.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Dedy Permadi dalam keterangan daring, Rabu (14/7/2021). Dedi sebut, penambahan target dilakukan dengan memasukkan anak usia 12-17 tahun sebagai target vaksinasi. Dedi mengklaim peningkatan target akan mendorong kekebalan komunal demi keluar dari pandemi COVID yang berkepanjangan.
“Di saat bersamaan pemerintah terus berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menerima vaksin termasuk penyandang disabilitas, keluarga pra-sejahtera dan penduduk di wilayah terpencil,” kata Dedy.
Dedy pun mengumumkan Indonesia menerima rangkaian stok vaksin dari berbagai merk. Pertama, Indonesia menerima 1,4 juta dosis Sinopharm siap pakai, Selasa (13/7/2021). 3 hari kemudian, 4 juta dosis diperkirakan akan tiba di Indonesia. Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk proyek vaksinasi gotong royong.
Kemudian, pemerintah menerima 3,4 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca pada Selasa (13/7/2021) malam. Vaksin ini merupakan jalur pengadaan dari fasilitas COVAX. Selain itu, pemerintah juga dijadwalkan akan menerima vaksin Moderna dalam waktu dekat.
“Dalam satu minggu saja Indonesia mendapat 5 kali kiriman vaksin dari berbagai jalur kerja sama. […] kita mendapat tambahan 17,8 juta vaksin, menambah total vaksin yang sudah kita terima menjadi lebih dari 134 juta dosis baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku,” kata Dedy.
Meski menerima banyak stok vaksin, tapi rencana kegiatan vaksinasi pemerintah ternyata makin amburadul. Setelah vaksinasi sempat tembus 1 juta pada Juni, konsistensi vaksinasi 1 juta per hari justru kembali tak tercapai.
Berdasarkan catatan Tirto selama Juli 2021, angka dosis 1 juta vaksinasi hanya tembus pada 1, 6, 7 dan 9 Juli 2021. Itu pun tembus berbasis kumulatif yakni dosis vaksinasi tahap pertama ditambah dosis tahap kedua.
Pemerintah pun tercatat memvaksinasi kurang dari 200 ribu dosis dalam sehari di Juli ini, yakni pada 11 Juli 2021 dengan dosis pertama 73.943 dan dosis kedua sebanyak 42.018 dosis. Dosis ini, dalam catatan hingga data per 13 Juli 2021 adalah vaksinasi terendah.
Data per 13 Juli 2021 ada sekitar 546.416 menerima dosis tahap 1 dan 154.530 dosis disalurkan untuk penerima tahap 2. Namun data per 14 Juli 2021 mencatat bahwa vaksinasi tembus 1.994.826 orang untuk dosis pertama dan 420.556 untuk dosis tahap kedua.
Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan target sasaran vaksinasi. Menurut Masdalina, pemerintah sudah tepat meningkatkan target karena vaksinasi yang dipatok pemerintah belum optimal dalam mengejar kekebalan komunal.
“Bagus itu karena pada penyakit yang bisa reinfeksi harusnya target di atas 85%. Bukan 70%," kata Masdalina kepada reporter Tirto, Rabu (14/7/2021).
Namun, Masdalina menilai target tersebut akan penuh tantangan. Ia kembali mengingatkan permasalahan program vaksinasi ada pada ketersediaan vaksin. Ia mendorong Biofarma dan BUMN farmasi lain segera memproduksi vaksin karena vaksin yang datang lebih banyak berstatus bulk dan bukan barang langsung pakai.
Sebab, kata dia, tenaga lapangan sudah cukup banyak, tetapi kekurangan jumlah vaksin, apalagi banyak vaksin yang datang belum terjamin tepat waktu. “Kalau Kemenkes, TNI, Polri kan eksekutor di lapangan. Ada vaksinnya, kita suntikkan. Kalau vaksin nggak ada, ya wassalam. Seperti kata Cak Lontong 'saya siap divaksin asal vaksinnya siap'," kata Masdalina.
Hal senada diungkapkan Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto. Ia sepakat dengan penambahan target yang disampaikan pemerintah. Ia menilai, Indonesia memang perlu meningkatkan target vaksinasi dengan kondisi vaksin yang efikasinya di atas 50 persen.
“Mayoritas vaksin yang kita pakai Sinovac yang efektivitasnya sekitar 60%, jadi hitungan angka 70% populasi mungkin perlu di tingkatkan. Tambahan itu bisa menambal kemungkinan 30-40% yang sudah di vaksin Sinovac dan tidak terbentuk sistem imunnya,” kata Bigwanto kepada reporter Tirto.
Bigwanto mengakui target yang dipasang pemerintah ambisius, apalagi beberapa waktu lalu hanya 300 ribuan. Selain itu, target vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 yang di angka 40 juta saja tidak terpenuhi. Namun, ia melihat ada itikad baik bahwa pemerintah bersedia menyediakan vaksin untuk rakyat hingga 208 juta orang.
“Ini artinya tantangan buat pemerintah untuk bisa lebih konsisten mencapai target vaksinasi harian. Sisi positifnya kalau pemerintah naikkan target ke 208 juta, paling tidak pemerintah akan menjamin ketersediaan vaksin sebanyak itu dan harusnya untuk 208 juta tersebut adalah gratis,” kata Bigwanto.
Bigwanto memprediksi, pemerintah bisa mencapai target 208 juta jika vaksinasi berjalan di angka 500 ribu per hari, ditambah 39 juta orang sudah divaksin dalam kurun waktu 11 bulan lebih.
“Itu pun baru vaksin pertama, sampai kekedua mungkin bisa tambahan 3 bulan lagi, terutama kalau yang AstraZeneca. Mungkin baru tercapai September 2022, kecuali ada usaha ekstra dari pemerintah yang selama ini sudah dikerjakan,” kata Bigwanto.
Oleh karena itu, Bigwanto menyarankan pemerintah mendorong penambahan sentra vaksinasi. Ia pun memandang pemerintah perlu bekerja sama institusi, termasuk dengan swasta dalam menggenjot vaksinasi. Ia memandang pelaksanaan vaksin gotong royong bisa menjadi solusi selama perusahaan yang membayar vaksin tersebut.
“Saya sangat setuju sekali dengan vaksin gotong royong, agar gak menimbulkan polemik, buat skenario seperti awal kita canangkan vaksin gotong royong, yang kita minta bayar adalah perusahaannya," kata Bigwanto.
Sementara itu, Epidemiolog Unair Windhu Purnomo mengatakan, angka 70 persen yang dipatok pemerintah di masa lalu, yakni 181,9 juta memang tidak tepat. Idealnya untuk mencapai kekebalan komunal adalah di angka 70 persen, tetapi bukan 181,9 juta melainkan 189 juta orang yang harus divaksin.
Kini, target tersebut harus direvisi akibat kemunculan varian delta yang lebih menular hampir 2 kali lipat daripada varian original COVID-19. Oleh karena itu, angka target vaksinasi harus berubah meski angka yang dipatok pemerintah tidak seratus persen sesuai hitungan epidemiologi.
“Itu hitungan epidemiologi ada. Kalau varian Wuhan dengan R0 3,3 itu memang cukup 70 persen untuk mencapai herd immunity, tetapi untuk varian delta itu kalau dihitung ada rumusnya 1-1/R0 itu ketemunya 84,6 persen atau 85 persen. 85 persen itu dari 270 juta itu butuh 228,5 juta orang,” kata Windhu kepada reporter Tirto, Rabu (14/7/2021).
Namun Windhu pesimistis target ini bisa terealisasi hingga akhir 2021. Ia beralasan, pemerintah masih ketergantungan vaksin dari luar negeri. Jika mengacu kepada data pemerintah, Indonesia baru menerima 135 juta dosis vaksin. Apabila memakai perhitungan target pemerintah, Indonesia butuh hingga 416 juta dosis vaksin. Stok vaksin yang diterima pemerintah belum mencapai setidaknya 1/3 dari kebutuhan vaksin nasional.
“Masalah kita itu menyangkut supply karena kita belum bisa memproduksi sendiri. Jadi kita masih tergantung dengan luar negeri. Sampai hari ini kita baru terima sekitar sepertiga saja dari target,” kata Windhu.
Windhu pesimistis Indonesia bisa mendapatkan dosis vaksin sisanya dalam kurun waktu hingga Desember 2021 karena Indonesia masih ketergantungan pengadaan luar negeri. Di sisi lain, pengembangan vaksin dalam negeri masih membutuhkan waktu. Pengembangan vaksin Unair saja, kata Windhu, diperkirakan baru masuk uji klinis pada 2022.
Jika stok vaksin mencapai kebutuhan 416 juta dosis, pemerintah bisa mencapai Indonesia mencapai herd immunity karena tenaga vaksinator dan sistem vaksin Indonesia memadai. Selama belum memenuhi kebutuhan, kata dia, penerapan protokol kesehatan menjadi solusi penanganan pandemi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
