tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi rencana koalisi Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS dalam Pilpres 2019 untuk melawan petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut JK, saat ini posisi Demokrat cenderung lebih fleksibel sehingga bebas dalam memilih koalisi, meski pada Pilpres 2014 partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bersikap netral.
"Memang pada Pemilu 2014, Partai Demokrat lebih netral, jadi mudah untuk ke kiri dan ke kanan sekarang," kata politikus senior Partai Golkar ini di Istana Wapres Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah pemimpin Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS memang sering mengadakan pertemuan untuk membicarakan koalisi pemilihan presiden.
JK menegaskan, prinsip dari kerja politik adalah tidak ada kawan dan lawan yang abadi karena yang abadi hanyalah kepentingan.
"Kepentingan untuk maju, kepentingan untuk menang, kepentingan untuk jadi presiden. Jadi semua itu mungkin saja," kata JK menegaskan.
Sosok yang pernah mendampingi Presiden ke-6 SBY ini menambahkan, partai politik memang harus berkoalisi karena syarat dukungan untuk mencalonkan diri sebagai presiden harus memenuhi 20 persen kursi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia mengatakan, bisa dipastikan Pilpres 2019 kali ini hanya akan diikuti oleh dua pasang calon. "Memang kesulitannya adalah banyak yang ingin jadi wakil presiden," kata JK.
Menurut dia, wajar apabila sejumlah partai politik melakukan pertemuan menjelang Pilpres, terutama dalam membahas pembagian jatah kekuasaan apabila menang dalam Pemilu.
"Sehingga harus terjadi perundingan, power sharing yang dirundingkan itu sebenarnya, jadi kalau menang nanti bagaimana, posisi masing-masing nanti seperti apa," kata Jusuf Kalla.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
