Sulit Salurkan Bansos Daerah 3T, Mensos Risma Siapkan Aturan Baru

Oleh: Riyan Setiawan - 31 Agustus 2021
Dibaca Normal 1 menit
Kondisi geografi dan kendala biaya merupakan beberapa kendala penyaluran bansos di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal.
tirto.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menyiapkan aturan khusus dalam menyalurkan bantuan sosial di kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal untuk mempermudah mereka mendapatkan hak-haknya.

Hal tersebut lantaran dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, bank Himbara, dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Risma mendapat gambaran tentang bagaimana sulitnya medan yang harus ditempuh.

Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.

"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," kata Risma dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Riau (31/8/2021).

Mensos menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.

"Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," ucapnya.

Namun, Risma akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.

"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Dalam pertemuan ini, ia mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk KPM PKH dan BPNT.

Untuk PKH, Mensos mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Sedangkan tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.

Untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Yakni bulan Juli terdapat 3.247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2.472, dan bulan September sebanyak 2.325 kartu.

Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, pangkal persoalan belum tersalurkannya KKS antara lain KKS belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Risma meminta pihak bank dan pemerintah daerah jemput bola, untuk mempercepat penyaluran bansos atau KKS. "Caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke satu titik di ruang terbuka," katanya.


Baca juga artikel terkait BANTUAN SOSIAL atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
DarkLight