Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) diusulkan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar 19-20 Mei 2026, untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai bahwa pilihan untuk menaikkan suku bunga kini menjadi skenario paling kredibel dibandingkan sekadar mempertahankan apalagi menurunkan.
"Peluang paling besar untuk RDG BI besok sudah bergeser dari sekadar mempertahankan suku bunga menjadi menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke 5,00 persen. Penurunan suku bunga hampir tidak mungkin dilakukan karena rupiah sedang berada dalam tekanan sangat berat," ujar Josua kepada Tirto, Rabu (20/5/2026).
Menurut Josua, argumen utama kenaikan suku bunga bukan karena inflasi yang saat ini tercatat 2,42 persen atau masih dalam target BI. Melainkan karena risiko nilai tukar yang sudah terlalu besar, mencapai Rp17.738 per dolar AS.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah berisiko merambat ke harga barang impor, energi, bahan baku, hingga ekspektasi pasar. "Jika BI hanya mengandalkan intervensi valas, SRBI, DNDF, tanpa menaikkan suku bunga, pasar bisa menilai bahwa respons kebijakan belum cukup kuat," ucapnya.
Josua mengakui bahwa cadangan devisa Indonesia masih tinggi, yaitu 146,2 miliar dolar AS. Namun angka tersebut turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 148,2 miliar dolar AS, antara lain akibat pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi rupiah yang telah menghabiskan lebih dari 10 miliar dolar AS dalam empat bulan terakhir.
Ia juga mengakui adanya dilema. Mempertahankan suku bunga di 4,75 persen memang dapat menghindari tekanan tambahan terhadap kredit, konsumsi, dan UMKM. Namun, kondisi pasar yang memburuk dengan rupiah sempat menyentuh Rp17.733 per dolar AS, imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 6,86 persen, dan harga minyak Brent di sekitar 110 dolar AS per barel membuat sikap mempertahankan suku bunga tanpa sinyal kuat menjadi kurang meyakinkan.
"Kenaikan suku bunga bukan obat tunggal. Tapi ini penting sebagai sinyal bahwa BI tidak membiarkan pelemahan rupiah mengganggu ekspektasi inflasi dan stabilitas pasar keuangan," ujarnya.
Josua pun meramal proporsi BI dalam menahan, menurunkan, atau menaikkan suku bunga acuan. “Peluang kenaikan 25 basis poin ke 5,00 persen sekitar 55-60 persen, peluang mempertahankan di 4,75 persen sekitar 40-45 persen dan peluang penurunan suku bunga hampir nol,” tuturnya.
Adapun, usulan yang sama juga disampaikan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). BI dinilai perlu menaikkan suku bunga acuan jadi 5,00 persen untuk meredam tekanan rupiah.
Lembaga itu menilai stabilitas rupiah kini menjadi prioritas utama. Bank Indonesia dinilai perlu memanfaatkan instrumen suku bunga untuk meredam pelemahan mata uang yang terus berlanjut.
“Untuk memperluas upaya stabilisasi rupiah lebih lanjut, Bank Indonesia perlu menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur mendatang,” tulis LPEM.
Sebelumnya, BI telah mengerahkan berbagai instrumen untuk stabilisasi, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Non-Deliverable Forward (NDF), serta menghabiskan cadangan devisa lebih dari 10 miliar dolar AS dalam empat bulan terakhir.
Menurut LPEM, intervensi tersebut perlu diperluas dengan kenaikan suku bunga meskipun berdampak pada pertumbuhan kredit yang saat ini tercatat 8,93 persen secara tahunan pada Maret 2026.
"Prioritas utama Bank Indonesia saat ini seharusnya adalah stabilisasi Rupiah. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga BI sebesar 25 bps dinilai beralasan dalam kondisi saat ini," kata lembaga tersebut.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Muhammad Syarkawi Rauf menyoroti fenomena depresiasi ekstrim rupiah dari sudut pandang premi risiko.
Syarkawi menjelaskan bahwa sejak Januari 2026, Indonesia mengalami peningkatan persepsi risiko yang tercermin dari country risk premium sekitar 2,46 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia (1,55 persen) dan Thailand (2,07 persen). Demikian pula equity risk premium Indonesia mencapai 6,69 persen, jauh di atas Malaysia (5,78 persen) dan Thailand (6,30 persen).
"Persepsi risiko tinggi membuat pergerakan nilai tukar rupiah melemah dan bahkan mencapai titik terlemah sepanjang sejarah pada Selasa, 12 Mei 2026, sekitar Rp17.500 per dolar AS," ungkap Syarkawi.
Ia melihat adanya anomali. Pasalnya, depresiasi ekstrim ini tidak sejalan dengan fundamental ekonomi nasional yang justru positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen, tertinggi sejak 2023. Namun rupiah tetap terpuruk.
"Depresiasi ekstrim rupiah per dolar AS dan penurunan tajam IHSG sejak Januari 2026 lebih mencerminkan tingginya premi risiko perekonomian nasional," katanya.
Menurut Syarkawi, tingginya premi risiko bersumber dari sisi fiskal, antara lain rasio defisit fiskal yang tinggi 2,92 persen terhadap GDP pada 2025 dan Debt Service Ratio (DSR) yang mencapai sekitar 47,67 persen.
"Artinya, hampir separuh dari pendapatan nasional digunakan untuk membayar pokok utang dan bunganya. Keseimbangan primer juga selalu negatif, menunjukkan pendapatan negara tidak cukup untuk membayar utang," paparnya.
Ia menambahkan bahwa pembayaran utang dilakukan dengan utang baru, ditambah adanya country specific risk berupa ketidakpastian prospek ekonomi nasional.
Sebagai solusi, Syarkawi merujuk pada kajian John A. Carlson Krannet dan C.L. Osler yang menekankan pentingnya intervensi kebijakan makro dan mikroprudensial untuk menghilangkan country specific risk.
"Pemerintah dan bank dapat mengurangi risiko spesifik melalui komunikasi kebijakan yang lebih teknokratik rasional dibanding retoris populis, sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan kehati-hatian," ujarnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
