tirto.id - Para elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) absen dalam umrah bersama antara petinggi Gerindra dan PAN. Kejadian ini memunculkan spekulasi soal kekompakan poros untuk melawan petahana pada Pilpres 2019. Amien Rais sebagai bagian dari PAN sempat tak setuju terkait daftar bakal cawapres Prabowo Subianto yang diusulkan PKS.
Wakil Sekjen DPP PAN Dipo Ilham membenarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais pernah menyatakan tidak setuju dengan sembilan nama yang diusulkan PKS untuk menjadi bakal cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
“Ya, memang [Amien pernah tidak setuju]. Tapi itu opini pribadi Pak Amien. Bukan mencerminkan partai," kata Dipo kepada Tirto, Minggu (3/6/2018).
Namun, Dipo mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penolakan Amien tersebut. Lantaran penolakan itu belum pernah disampaikan langsung ke forum resmi DPP PAN. “Saya kurang tahu pasti, karena itu opini pribadi. Dan sebagai tokoh, saya pikir itu wajar,” kata Dipo.
Dipo menyatakan, sampai saat ini PAN belum menentukan sikap untuk Pilpres 2019 dan baru akan diputuskan setelah Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PAN. “Nanti, kan, setelah lebaran kami ada Rakernas. Tentu semua keputusan ada di situ,” kata Dipo.
Dipo menambahkan “masukan Pak Amien [Rais] tentu kami pertimbangkan.”
Desas-desus penolakan Amien Rais ini menyeruak ke permukaan beriringan dengan tersebarnya foto Amien saat umrah bersama Prabowo dan sejumlah politikus PAN dan Gerindra. Namun, di foto tersebut tidak tampak satupun elite PKS.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meyakini, Amien tidak akan begitu mudah menolak 9 nama yang telah diajukan PKS. “Capres/cawapres dari PKS semua jelas track record-nya dan kami malah mendorong agar saat diumumkan capres/cawapres diikuti dengan pengumuman 10 kementerian utama,” kata Mardani kepada Tirto.
Mardani menyatakan tidak mempermasalahkan pendapat Amien Rais terkait 9 nama yang diajukan PKS. “Pak Amien pejuang demokrasi dan sangat terbuka. Beliau tentu punya pertimbangan,” kata Mardani.
“PKS yakin Pak Amien Rais adalah bagian tidak terpisahkan dari usaha #2019GantiPresiden,” kata Mardani menambahkan.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PKS, Abdul Hakim meyakini, Prabowo dan Gerindra tidak akan meninggalkan PKS meskipun terdapat opini dari Amien tersebut. Alasannya, kata dia, komunikasi politik semua pihak sampai saat ini sudah berjalan cukup baik dan sudah senada dalam mencari opsi pemimpin alternatif dalam rangka mengganti presiden di Pilpres 2019.
"Pak Prabowo dalam sambutannya di acara milad PKS ke-20 menyatakan beliau tidak mungkin meninggalkan PKS. PKS punya keyakinan beliau pasti akan jaga komitmennya," kata Hakim kepada Tirto.
Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade saat ditanya mengenai hal ini menyatakan, pihaknya belum pernah mendapat kabar mengenai penolakan Amien Rais tersebut. Sebab, menurutnya, belum ada pembahasan secara khusus perihal nama-nama cawapres pendamping Prabowo.
“Kalau soal cawapres Pak Prabowo tentu mekanismenya kami sepakati dulu berkoalisi seluruh parpol koalisi. Nanti cawapres ditentukan di ujung antara Pak Prabowo dengan seluruh partai koalisi," kata Andre kepada Tirto.
Andre menegaskan tidak ada kerenggangan di antara PAN, Gerindra dan PKS. Menurutnya, Partai Demokrat dan PBB justru siap bergabung untuk menambah kekuatan koalisi.
“Nanti kami diskusikan bersama-sama. Siapa yang paling mungkin mendampingi Pak Prabowo. Mungkin nanti dari PAN, Pak Amien dan Pak Zul. Dari PKS Pak Sohibul Iman dan Pak Salim Assegaf. Dari PBB Pak Yusril. Kalau Demokrat ikut, ya nanti Pak SBY itu," kata Andre.
Selain itu, Andre membantah PKS sengaja tak diajak dalam umrah bersama Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, Jumat (1/5/2018).
“Memang umrah ini tidak direncanakan bersama-sama,” kata Andre.
Menurut Andre, Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Segaf, sehari setelah pertemuan Amien dan Prabowo dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyusul pergi umrah.
“Jadi, Pak Sohibul di Jakarta, lalu Pak Salim datangnya setelah Pak Prabowo dan Pak Amien ketemu Habib Rizieq. Lagian beberapa bulan yang lalu sudah ada pertemuan Habib Salim dan Habib Rizieq," kata Andre.
PKS Lebih Pantas Jadi Cawapres Prabowo
Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar menilai secara fatsun politik PKS lebih pantas untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Menurutnya, PKS telah terbukti selalu bersama Gerindra menjadi oposisi. Sementara, PAN di tengah jalan justru memilih masuk koalisi pemerintahan.
"PKS dan Gerindra ini, kan, sudah mendapat label di masyarakat sebagai oposisi. Jadi kalau untuk pertarungan Jokowi lawan non Jokowi, PKS dan Gerindra paling mewakili kutub oposisi," kata Rully kepada Tirto.
Rully menyinggung ihwal kontestasi Pilpres 2014 lalu. Menurut dia, saat itu Prabowo telah berdampingan dengan Hatta Rajasa yang notabene dari PAN. Padahal, saat itu suara PAN lebih sedikit ketimbang PKS. Sehingga, kata dia, akan lebih adil jika saat ini PAN legowo menyerahkan kursi cawapres kepada PKS.
"Kalau boleh dibilang, saat itu pilihan ke Hatta Rajasa adalah karena perkara finansial saja. Massa tetap PKS," kata Rully.
Namun, menurut Rully, tantangan PKS adalah menyiapkan satu nama yang dianggap paling pantas mendampingi Prabowo. Terutama yang dapat mengerek elektabilitas mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Saat ini yang dibutuhkan itu sosok yang bisa meningkatkan elektabilitas Prabowo. Karena PAN dan PKS secara partai sulit mengerek elektabilitas Prabowo," lata Rully.
Rully menilai, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Mantan Presiden PKS, Anis Matta, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera adalah sosok-sosok yang bisa mengerek elektabilitas Prabowo dari keseluruhan sembilan nama yang diajukan PKS.
"Kalau mau goyang Jokowi harus segera dipastikan cawapres Prabowo dari sekarang," kata Rully.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz